Mahasiswa Endus Dugaan Korupsi BPNT di Lingkup Pemkab Gowa

Bank Sulsel Bar
Mahasiswa Endus Dugaan Korupsi BPNT di Lingkup Pemkab Gowa
Aksi Unras Persatuan Parlemen Jalanan menahan sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. (Foto: Abdul Kadir).

KabarMakassar.com -- Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Parlemen Jalanan melakukan aksi  Unjuk Rasa (Unras) menuntut dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Kamis (4/2).

Aksi Unras dilaksanakan di depan Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, Jalan Masjid Raya Syekh Yusuf yang dikawal ketat petugas kepolisian serta Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP).

Pantauan di lapangan aksi Unras yang dilakukan puluhan mahasiswa sempat mengalami kemacetan arus lalu lintas, lantaran membakar ban di tengah persimpangan Jalan di depan kantor Pemda Kabupaten Gowa.

Mahasiswa juga menahan sebuah truk bermuatan Tandon air untuk dijadikan panggung orasinya.

Aksi tegang sempat terjadi antara pendemo dengan pihak kepolisian. Polisi yang berusaha untuk memadamkan api sempat dihalau puluhan mahasiswa, sehingga terjadi aksi dorong-mendorong.

Mewakili Masyarakat Kabupaten Gowa, Ando sebagai Jendral Lapangan menuturkan dirinya melakukan aksi Unras lantaran adanya dugaan korupsi BPNT yang bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat di tengah krisis perekonomian masa pandemi Covid-19.

"Jadi Kami menyikapi hal personal ini, karena ada beberapa kolektif yang kami anggap tidak sesuai sehingga kami melakukan aksi unjuk rasa. Yang dimana mulai bulan Januari ada bantuan dari pusat melalui program BPNT dimana hal ini sesuai dengan yang dikeluarkan Pedoman Umum (Pedum) tahun 2020 bahwa tidak ada Supplier yang tidak boleh memaketkan barang untuk diterima kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), ini telah dilakukan. Dan Ini kesalahan pertama," kata Ando.

Ando menjelaskan, dari dugaan korupsi BPNT yang dilakukan Dinas Sosial bersama koleganya. Dirinya memiliki dokumentasi dari pembagian Bantuan tersebut. Mulai dari temuan telur dan ayam yang membusuk diterima oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

"Yang kedua, pembagian tersebut adanya ayam yang membusuk dan kami memiliki bukti dokumentasi tersebut. Serta telur yang membusuk dengan harga yang tidak sesuai, ini mulai Januari sampai Maret. Dugaannya sangat jelas karena kami sudah memeriksa harga supplier dengan harga pasar," bebernya.

Ia juga menilai terjadi dugaan markup anggaran, sehingga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

"Dan Kami anggap ada beberapa pemotongan anggaran, kami juga menemukan beberapa item yang diduga terjadi markup anggaran.  Ini kami minta agar kasus jni diusut tuntas oleh pihak yang berwajib," pungkasnya.

Usai melakukan aksi Unjuk Rasa didepan kantor Pemerintah Daerah Persatuan Parlemen Jalanan dimana diketahui didalamnya terdapat beberapa kelompok aktivis melanjutkan orasinya ke kantor Kepolisian Resort (Polres) Gowa.

Penulis : Abdul Kadir

Editor : Al Amin

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Pertamina
Bank Sulsel Bar