FMAK Minta Polda Sulsel Tindaki Kasus Dugaan Korupsi di Lutim

Bank Sulsel Bar
FMAK Minta Polda Sulsel Tindaki Kasus Dugaan Korupsi di Lutim
Mahasiswa yang tergabung dalam FMAK Sulsel unjuk rasa depan kantor Polda Sulsel (Foto: Iqra)

KabarMakassar.com -- Puluhan aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar aksi unjuk rasa di Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Selasa (12/1).

Ketua FMAK Sulsel, Bogin Wijaksana mengungkapkan aksi tersebut digelar guna menyikapi dan menindak lanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Luwu Timur.

“Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PMD Luwu Timur harus segera dituntaskan. Jangan ada yang coba bermain-main dalam kasus ini,” ungkapnya dalam orasinya.

Terkait kasus tersebut, beberapa waktu lalu FMAK Sulsel telah melaporkan ke unit Tipikor Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tenda kerucut dan peta potensi desa.

“Namun berdasarkan hasil investigasi dari anggota kami yang ada di Lutim, ternyata ada temuan baru yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan internet desa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bogin Wijaksana, kepada awak media menuturkan dua dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sudah harus disikapi. Apalagi ini sudah terjadi beberapa tahun lalu.

"Ini kan sudah dilaporkan sejak 2017 dan 2018. Setau kami, penetapan tersangka juga sudah ada. Jadi kami mendesak agar Polda segera mengambil alih dugaan kasus korupsi di dua instansi di Luwu Timur,” tegas Ketua FMAK.

Menanggapi aksi tersebut, pihak Dirkrimsus Polda Sulsel menyambangi massa aksi dan mengatakan pihaknya dalam hal ini penyidik tipikor, sementara melakukan investigasi ke Luwu Timur terkait laporan dari teman-teman FMAK.

Sementara itu, Penyidik dari Unit Tipikor Dirkrimsus Polda Sulsel, Iptu Sutomo mengatakan saat ini pihaknya telah berada di Luwu Timur menindaki hal tersebut. 

"Dan kami berterima kasih kepada adik-adik FMAK SULSEL, karena bersedia mengawal kasus ini. Insha Allah kami akan usut tuntas," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (13/01).

Untuk diketahui, dugaan adanya tindak korupsi di Dinas Pendidikan Luwu Timur, telah menetapkan tersangka dan sudah berjalan selama empat tahun.

Saat itu, Kepala Dinas La Besse ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Luwu Timur pada 7 Februari 2017 lalu yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) di sekolah sebesar Rp23000 bagi guru dan siswa untuk mengecek golongan darah.

Selain La Besse, pihak rekanan Agus Setiawan ikut pula ditetapkan sebagai tersangka dengan mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 16 Januari 2017, dengan nomor 410/028/I/Dik-LT/2017.

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat pada proyek pengadaan jaringan internet desa yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 itu telah ditemukan adanya indikasi kerugian negara dan sudah di sampaikan ke Polres Luwu Timur.

Pihak inspektorat kabupaten Luwu Timur mengungkap bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil audit pengadaan jaringan internet desa ke polres Luwu Timur.

Sedangkan diketahui, anggaran pengadaan jaringan internet desa sebesar Rp15.000.000, perdesa di anggarkan melalui Dana Desa Tahun anggaran 2017.

Penulis : Iqra

Editor : Herlin Sadid

Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Pemkab Bulukumba
Pertamina
Bank Sulsel Bar