Jangan Banyak Terima Kasih Kepada SYL

Jangan Banyak Terima Kasih Kepada SYL

KabarMakassar.com -- Ditengah banyaknya ucapan syukur dan terima kasih atas kinerja Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah mengakhiri kepemimpinannya di Pemerintah Provinsi Sulsel pada Senin kemarin. Hari ini, Selasa 10 April 2018, sekumpulan anak muda yang juga tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel memberikan orasi yang menekankan masyarakat Kota Makassar untuk tidak terlalu berterima kasih kepada SYL.

"Jangan banyak terima kasih kepada SYL," Teriak 

Muhammad Al Amin selaku koordinator lapangan (Korlap) Aksi damai yang dilakukan di depan Gedung DPRD Sulsel, Jalan A. P. Pettarani, Kota Makassar.

Pria dengan sapaan Amin itu menjelaskan Kehadiran Walhi di depan Gedung DPRD Sulsel kali ini guna memberitahukan Soni Sumarsono sebagai Plt Gubernur Sulsel yang menggantikan posisi SYL untuk kembali kinerja Gubernur Sulsel sebelumnya yang dianggap masih menyisakan kerugian bagi masyarakat Sulsel tekrhusus masyarakat pesisir korban reklamasi Center Point of Indonesia.

"Aksi ini adalah reaksi kami terkait rapat paripurna dan pembacaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Sulsel yang lalu, pak SYL. Kami mau Plt Gubernur untuk melihat berbagai masalah Sulsel secara objektif dan salah satu masalah yang besar yaitu reklamasi CPI," tambahnya.

Amin menambahkan harapannya agar Soni Sumarsono dapat melakukan peninjauan kembali atas program kerjasama pemerintah bersama PT. Yasmi, apalagi semenjak masuknya aturan reklamasi dalam Rancangan Perencanaan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Patut saya sampaikan kedatangan Soni yang menggantikan SYL untuk mempelajari dokumen lingkungan dan tegas menolak hadirnya reklamasi yang telah merugikan masyarakat pesisir,"

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu Walhi tergabung dalam kekuatan masyarakat sipil yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar yang menolak reklamasi. Aliansi ini terdiri dari WALHI Sulsel, Blue Forests, Yayasan Konservasi Laut, FIK Ornop, LBH Makassar, LAPAR, Nelayan, ACC Sulawesi, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan beberapa komunitas lainnya dengan ulat menolan reklamasi dan kehadiran penambangan pasir di Takalar.

Sekedar info, menurut ASP alokasi ruang tambang pasir laut khusus kabupaten Takalar blok Spermonde mengambil sebesar 9,348.69 Ha dan alokasi ruang zona jasa dan perdagangan yang secara khusus diarahkan untuk mengakomodir rencana dan proyek reklamasi di Sulawesi Selatan sebesar 3.849.98 Ha, terkhusus di kota Makassar seluas 3.133.29 Ha akan diperuntukkan untuk mengakomodir proyek reklamasi pesisir dan rencana pembuatan pulau-pulau reklamasi.

Reklamasi besar-besaran di Makassar adalah konsekuensi dari gagasan membangun Kawasan Bisnis Global Terpadu seluas 1.000 hektar dengan rencananya akan dibangun di atasnya fasilitas umum, seperti masjid besar, area terbuka hijau, kantor pemerintahan, pantai buatan, dan lain-lain akan dibangun di atas lahan 50 hektar tersebut.

Sayangnya, reklamasi besar-besaran ini juga mengancam warga pesisir untuk digusur dari wilayah kelolanya, bahkan untuk mengakses laut para nelayan mengeluhkan semakin sulitnya melakukan pekerjaan mereka sebab harus menambah biaya/pengeluaran yang lebih untuk membeli bahan bakar minyak (Solar) karena akses yang harus ditempuh lebih jauh dari sebelumnya. 

“Sebelum ada pembangunan Makassar New Port, solar 1 Liter sudah cukup, sekarang sudah tidak cukup lagi karena kita harus keliling dulu untuk sampai ke Pelelangan ikan, karena ada tanggul-tanggul yang sudah dibangun sama perusahaan” ungkap salah seorang Nelayan Kelurahan Tallo, Kota Makassar dalam rilis Solidaritas Perempuan Anging Mammiri yang diterima oleh Redaksi KabarMakassar.com pada Hari Nelayan Nasional, Jumat, 6 April 2018.

Amin kemudian menambahkan kekhawatirannya akan kepekaan para anggota DPRD Sulsel dalam melihat ancaman dibalik reklamasi walau sebelumnya delapan dari 9 fraksi di DPRD sepakat untuk menolak reklamasi yang sedang berjalan dan telah menelan dana miliaran sejak 10 tahun terakhir, termasuk ketua DPC PPP Makassar, Busranuddin Baso Tika.

"Diberbagai media para anggota DPRD bilang pro rakyat, tapi malah berbondong-bondong bergegas ke mobil setelah rapat paripurna meninggalkan kami tanpa ada satupun yang berani memberikan kejelasan. Katanya pro rakyatm tapi hari ini kebijakannya hanya mematikan rakyat. Pantaskah kita ucapkan terima kasih pada Gubernur hari ini?," jelas Amin dalam orasinya ditengah keramaian anggota DPRD yang keluar ruangan setelah mengikuti rapat paripurna yang dipimpin oleh Soni Sumarsono.

Amin menjelaskan, kehadirannya bersama anggota Walhi lain tidak mengatakan adanya kebencian kepada personal SYL, melainkan kepada keputusan SYL dalam mengizinkan reklamasi yang penuh kontroversial.

"Kami tidak benci personalnya, tapi kebijakan yang menghancurkan masyarakat, izin yang dikeluarkan untuk reklamasi dan tambang pasir Takalar," jelas Amin ditengah panasnya terik matahari di Gedung DPRD Provinsi Sulsel.

Penulis :

Editor :