Bank Sulsel Bar

BPN Sulsel Harap Lahan Tiga Hektar Dihibahkan Untuk Negara

BPN Sulsel Harap Lahan Tiga Hektar Dihibahkan Untuk Negara
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi selatan (Sulsel) Bambang Priono

KabarMakassar.com -- Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi selatan (Sulsel) Bambang Priono melakukan pertemuan bersama Gubenur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah untuk membahas pembebasan lahan CPI.

Dari pertemuan tersebut, Bambang Priono mengungkapkan PT GMTD, PT Phinisi, dan PT Bintang Duta Pariwisata, dalam waktu dekat akan menyerahkan lahannya.

"Kebetulan kerena mereka itu terkena rencana pembuatan kanal, sehingga nanti sirkulasi air di sekitar pantai losari itu sudah tidak bau seperti yang sekarang kita lihat di daerah belakang The Rinra maupun daerah pasir putih. Itu karena airnya tidak ada berputar secara sirkulasi," kata Bambang Priono, Jumat (20/11).

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah agar dibicarakan dengan baik sebelum dimulainya pekerjaan irigasi pantai Losari itu.

"Pertemuan tadi dimaksudkan supaya para pemilik tanah itu melepaskan secara sukarela tanpa ganti rugi, minta ganti rugi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota," ucapnya.

Sehingga nanti, lanjut Bambang, kawasan ini bisa menjadi daerah pariwisata, apalagi disitu akan ada Twin Tower. 

"Mudah-mudahan itu jadi landmarknya Sulawesi Selatan yang merupakan pintu gerbang daripada Indonesia Timur untuk Indonesia," jelasnya.

Ia menuturkan dalam waktu dekat ini pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan. 

"Mungkin dalam waktu dekat akan langsung dikerjakan oleh perusahaan swasta juga yang berpartisipasi sehingga pembangunan juga pemerintah provinsi maupun pemerintah kota tidak mengeluarkan biaya baik dari APBD maupun dari APBN," jelasnya.

Diketahui luas tanah yang terkena pembangunan irigasi pantai Losari yang harus dihibahkan kurang lebih 3 hektar baik dari pihak perusahaan maupun pihak lainnya.

"Kurang lebih 3 hektar. Harus sukarela walaupun maksa sukarelanya yah sukarela, untuk negarakan itu. Untuk anak cucu kita nanti supaya lebih bagus," ucapnya.

Bambang berharap untuk lahan yang harusnya dibayar sebagai ganti rugi oleh pemerintah agar pihak perusahaan mau menghibahkan guna pembangunan infrastruktur.

"Seharusnya dibayar dulu. Tapi kalau merah putihnya keluar, udah gratis sajalah. Dulu para pahlawan juga harta, nyawanya disumbangkan untuk negara gitu, kacuali untuk saya dan pak Gubernur yah dibeli," tutupnya.

Penulis : Iqra

Editor : Herlin Sadid

Pemkot Makassar
Pertamina
Tabungan Valas Bank SulselBar