Bank Sulsel Bar

Diduga Ilegal , Tambang di Luwu Jadi Perhatian DPRD Sulsel

Diduga Ilegal ,  Tambang di Luwu Jadi Perhatian DPRD Sulsel
Peninjauan Tambang Ilegal di Luwu (Foto: Abdi Manaf).

KabarMakassar.com -- Tambang emas diduga tak berizin, yang beroperasi di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong menjadi perhatian DPRD Sulsel. 

Ketua dan anggota Komisi D, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasdullah, meninjau langsung lokasi tambang ilegal di Desa Kadundung.

Dalam kunjungan ini, hanya dijumpai 7 orang pekerja di lokasi tambang. Berdasarkan pengakuan pekerja tambang yang ada di lokasi, sehari mereka dapat memperoleh emas hingga 30 gram.

"Dalam sehari bisa dapat 10 sampai 30 gram emas, pemurniannya memakai bahan kimia Mercuri," kata salah seorang pekerja, saat ditanya oleh Anggota Komisi D DPRD, Rabu (23/09).

Di lokasi tambang tersebut terdapat dua alat berat eskavator, yang terlihat terus mengeruk pasir di tepi sungai Kadundung dan  juga terdapat satu mesin pompa air, alat saringan pemisah air dan batu serta selang air.

"Sementara fakta yang kita temukan di lapangan, adalah tambang emas ilegal," ungkap Jhon Rende Ketua Komisi D, Rabu (23/09).

Lebih lanjut, Jhon Rande mengungkapkan bahwa tambang tersebut merupakan tambang ilegal. Pasalnya, tambang ini awalnya mengajukan izin tambang galian C, namun kenyataannya mereka melakukan penambangan emas.

"Izin operasi galian C mereka lakukan diluar dari wilayah kerja mereka lakukan, dan mereka juga sudah pernah ditegur bahkan sudah diberhentikan tetapi mereka tetap lakukan," ungkapnya.

Sementara itu, Fadriaty Asmaun, anggota DPRD provinsi Sulsel, yang juga turut meninjau langsung lokasi tambang, meminta tambang itu dihentikan. Hal ini dikarenakan pencucian emas yang menggunakan merkuri dapat menjadi dampak buruk bagi lingkungan.

"Limbah mercurinya mengalir ke sungai, sementara sungai ini banyak dimanfaatkan warga kita di Luwu," pungkasnya.

Kadis Lingkungan Hidup, provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasdullah menjelaskan bahwa Izin yang dimiliki oleh pihak penambang didaptkan dari DLH Kabupaten.

"Diterbitkan di kabupaten, jadi saya kemarin minta Kepala Dinasnya, bagaimna langkah-langkahnya karena hasil peninjauan kemarin itu telah terjadi pelanggaran-pelanggaran," jelas Andi Hasdullah, saat dikonfirmasi Melalui telepon seluler, Kamis (24/9).

Ia membenarkan penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh penambang terkait, dan masih ada banyak pelanggaran lainnya yang dilakukan.

"Surat izin tidak sesuai dengan lokasi yang tertera, mereka berpindah-pindah lokasi, dan pelanggaran yang itu membuat keruh air sungai dan pencemaran dimana bahan kimia permurnian emas, itu membahayakan masyarakat, jadi sudah kita minta kepada DLH Kabupaten Luwu untuk menghentikan penggalian tambang dan bahkan bisa dituntut," tambahnya.

Sambung Hasdullah, bahwa pihaknya meminta DLH mengambil langkah, kalau misalnya mereka tidak mampu mereka bisa minta bantuan di provinsi.

"Jadi ini kewenangan penuh Kabupaten, pak bupati yang keluarkan izin rekomendasi dari dinas lingkungannya, jadi nda ada kesulitan jika mereka langsung cabut,"pungkasnya.

Penulis : Abdi Manaf

Editor : Herlin Sadid

Pemkot Makassar
Pertamina
Tabungan Valas Bank SulselBar