Bank Sulsel Bar

Adanya Pelarangan Pembeli dari Luar, Petani Pinrang Adukan ke DPRD

Adanya Pelarangan Pembeli dari Luar, Petani Pinrang Adukan ke DPRD
(Foto: Rudi Hartono)

KabarMakassar.com -- Jelang musim panen padi, petani di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menyayangkan adanya pelarangan pembeli gabah dari luar daerah Pinrang oleh sejumlah oknum pengusaha gabah.

Hal itu dikecam oleh puluhan petani dengan cara mengadukan di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, Selasa (22/9). Petani merasa dirugikan jika ada oknum pedagang yang melarang pedagang dari luar daerah membeli dengan harga tinggi.

Berdassarkan informasi yang dihimpun, adanya persaingan harga diantara pengusaha penggilingan padi menjadi penyebab pelarangan ini. Pengusaha dari Kabupaten Sidrap membeli gabah sekitar Rp5.000 per Kg diatas harga pembelian pengusaha penggilingan padi di Pinrang yang hanya berkisar Rp4.700 per Kg.

Salah seorang anggota kelompok tani, Ilyas sangat menyayangkan adanya oknum yang melakukan swifing para pembeli dari luar Pinrang dengan cara menurunkan paksa gabah yang sudah berada diatas mobil truk.

"Bukan masalah naik turunnya harga gabah, tapi adanya intimidasi dari Perpadi yang melarang pedagang dari luar yang membeli gabah di Pinrang, itu yang kami sayangkan," kata Ilyas.

Sementera, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sulsel, Andi Pallawagau Kerrang, mengatakan harga gabah itu menyesuaikan dengan harga pasar umum. Menurutnya harga gabah saat ini cukup normal, kalau harga anjlok itu dibawa harga pemerintah dari Rp4.270 per Kg.

"Posisi harga gabah sekarang dikisaran Rp4.800 hingga Rp5.000 per Kg. Sementara harga beras saat ini kisaran Rp8.300 hingga Rp8.400 per kg. Sedangkan dulunya sebelum Covid-19 harga beras Rp8.600 sampai Rp8.700 per kilonya," ungkapnya.

Andi Pallawagau menambahkan harusnya dalam kondisi ini pihak pemerintah hadir mencarikan solusi. Termasuk hadirnya Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
yang lebih berperan untuk mengawasi jika terjadi kecurangan pada penimbangan gabah. 

"Bupati Pinrang harus hadir mencarikan solusi persoalan ini, jangan biarkan para pengusahanya menderita yang dirugikan juga para petani. Kelompok KTNA juga harus intens berkoordinasi dengan kelompok tani maupun Perpadi, jika terjadi kecurangan dilapangan, ini yang tidak jalan," ujar Andi Pallawagau yang juga anggota DPRD Pinrang itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pinrang, Syamsuri mengaku mendukung langkah yang diambil para petani. Ia mengungkapkan DPRD akan mengawal persoalan ini.

"Kami akan panggil semua pihak terkait untuk mencari solusi," kata Syamsuri.

Menurutnya pelarangan masuknya pembeli dari luar Pinrang sebagai sistem monopoli yang sama sekali tidak dibenarkan dengan alasan apapun.

Penulis : Rudi Hartono

Editor : Herlin Sadid

Pemkot Makassar
Pertamina
Tabungan Valas Bank SulselBar