PDAM Makassar

Laporan Dugaan Mark Up Bendungan di Maros Sudah Masuk Kejati

Bank Sulsel Bar
Laporan Dugaan Mark Up Bendungan di Maros Sudah Masuk Kejati
Foto bendungan 'kolam ikan' yang disorot di Maros (Ist).

KabarMakassar.com-- Kisruh pemindahan lokasi proyek bendungan di Maros ternyata tak sekadar jadi isu media sosial. Laporan resminya sudah masuk ke lembaga hukum. 

Adalah Lembaga Pengaduan, Pengawasan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP3HAM) yang membawa laporan ini ke Kejaksaan Tinggi Sulsel. Tanda terima suratnya tertanggal 4 November 2019. 

"Kami menerima aduan warga kemudian mendapat mandat untuk menginvestigasi dan membuat laporannya," ujar Syamsul Bahri, Sekjen LP3HAM, Jumat (6/12). 

Menurut Syamsul, viralnya kembali dugaaan mark up bendungan di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros itu membuat pihaknya semakin yakin laporan akan segera ditindaklanjuti pihak berwenang. 

Beberapa hari belakangan proyek pembangunan Bendungan Bara'a di Labuaja jadi bahasan di media sosial. Gara-gara anggarannya dinilai jumbo namun fisik bangunan sangat kecil. 

Bendungan Bara'a menggunakan anggaran pemerintah desa tahun 2019 sebesar Rp252 juta. Itu pun masih ditambah dana untuk irigasi perpipaan sebesar Rp133 juta. Total di kisaran Rp385 juta. 

Kepala Desa Labuaja, Asdar mengaku ada kesalahan ketik saat penulisan nama proyek di papan APBDes. Pihaknya sedang membangun bendungan lain di lokasi berbeda. 

"Anggarannya memang sebesar itu. Namun lokasinya berbeda. Salah tulis," tuturnya. 

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuaja, Usman yang dikonfirmasi terpisah mengaku tak bisa menjelaskan banyak hal. Sebab, selama Asdar menjabat kepala desa sejak Februari 2019, belum pernah sekalipun dia dilibatkan maupun diperlihatkan mengenai penganggaran proyek-proyek. Padahal, BPD berwenang menjalankan fungsi kontrol.

"Sudah tiga kali saya tegur kades soal bendungan yang viral itu, tetapi alasannya salah ketik nama proyek," tutur Usman. "Ini ada lagi kabar pemindahan lokasi proyek, BPD kembali tidak dilibatkan," imbuhnya. 

Di tingkat kabupaten, laporan dugaan mark up di Labuaja ternyata juga sudah tiba di meja aparat. Ketua Lembaga Pemantau Penyalahgunaan Anggaran (Lappan) Maros, Iswadhy Arifin mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Polres Maros. 

Bukan cuma bendungan, imbuhnya, beberapa proyek diduga bermasalah di Labuaja pada tahun anggaran 2019 juga jadi item laporan. Termasuk poskamling dan MCM "mewah"
yang sempat viral. 

Penulis : Redaksi

Editor : Supriadi Maud

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Pemkab Sinjai
Pelindo
Bank Sulsel Bar