Sidang Anak Gugat Ayah Kembali Digelar, Pintu Maaf Sudah Tertutup

Sidang Anak Gugat Ayah Kembali Digelar, Pintu Maaf Sudah Tertutup
Kasus lanjutan sidang perdata anak gugat ayah kandungnya di Pengadilan Negeri Parepare, kembali berlanjut, Rabu (13/11).

KabarMakassar.com -- Lanjutan sidang perkara perdata gugatan Ibrahim Mukti, selaku pemegang saham yang gugat ayah kandungnya, Abdul Mukti Rachim, selaku pemilik PT Imam Laega Jaya Bersama, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Parepare, Rabu (13/11).

Kini tuntutan perdata terkait deviden (Keuntungan) memasuki tahap sidang keenam yang belum menemui titik terang.

Sidang keenam itu membahas pemaparan dari saksi ahli, Anwar Borahima Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Dalam pemaparannya, dia mengungkapkan prosedur pembagian deviden.

"Harus ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menentukan itu (Deviden), pemegang saham terbanyak yang menentukan kebijakan," papar dia.

Sementara itu, pihak tergugat Mukti Rachim menyesalkan tindakan Ibrahim yang tega membawa kasus tersebut ke ranah pengadilan. Pasalnya, selama ini Ibrahim telah banyak diberi fasilitas layaknya seorang anak.

"Saya sudah sekolahkan dia, pekerjakan dia, bahkan saya sudah kasi SPBU untuk dikelola, masih menuntut harta, sudah anak durhaka itu, pokoknya saya sama sekali tidak pernah injak itu pengadilan, nanti Ibrahim ini tuntut saya ke pengadilan," ujarnya.

Ia juga menampik tuntutan bahwa Ibrahim memiliki saham di perusahaan pompa bensin PT Imam Laega Jaya Bersama yang dimilikinya.

"Begitulah dia yang mengaku ada sahamnya, tapi mana buktinya, mana tanda tangannya, mana kwitansinya, mana sertifikatnya, sampai sekarang tidak ada," tutur dia.

"Tidak ada sahamnya itu, Saya cuma kasi masuk namanya karena Pertamina minta ada PT jadi saya masukkan tujuh anak saya, tapi cuma dua yang menuntut," sambungya.

Lebih lanjut ia menambahkan, setelah melakukan mediasi sebelum proses sidang, Mukti mengatakan tak lagi membuka pintu maaf kepada Ibrahim atas perlakuannya itu.

"Tidak bisa lagi damai, saya tidak maafkan dia, kenapa dibawa pengadilan kalau mau damai," tandasnya.

Terpisah, kuasa hukum dari pihak penggugat, Muh Rendi mengatakan fakta-fakta yang terungkap dari sidang menguntungkan pihaknya sebagai penggugat.

"Namun kita tetap memicu pada keputusan majelis hakim, satu poin yang harus kita perhatikan yaitu kerugian yang dialami para pemegang saham itu adalah tanggung jawab dari direksi utama perusahaan dalam hal ini Mukti," tutup Rendi.

Diketahui, perusahaan pompa bensin milik Mukti Rachim itu sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1981. Namun, kebijakan Pertamina mengharuskan pompa bensin memiliki  Perseroan Terbatas (PT).

Hingga tahun 2012 lalu, Mukti sebagai pimpinan perusahaan tersebut membentuk PT dan melibatkan ketujuh anaknya termasuk Ibrahim Mukti sebagai pemegang saham.

Selanjutnya, sidang ketujuh dengan agenda pembuktian bersama akan digelar pada 18 November 2019 mendatang.

Penulis : Ardiansyah

Editor : Supriadi Maud