PNS Sulsel Diminta Bebas Dari Intervensi Politik

Kabar Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat aturan agar Aparatur Sipil Negara atau ASN tidak lagi berorientasi pada atasan sesuai amanat UU RI 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Andi Pancawati saat membuka kegiatan bimbingan teknis bagi para pegawai di jajaran kepegawaian Disbudpar Sulsel, Selasa 21 November 2017.

Baca juga :   Magnet Partai Gerindra di Pilwalkot Makassar
Sekdis Pariwisata Provinsi Sulsel Andi Pancawati. Dok.Kabar Makassar

Dia menjelaskan aturan ini menempatkan PNS sebagai profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengedepankan profesionalisme. “UU ini menjamin bahwa PNS tidak akan di intervensi politik, selain itu untuk karier akan mengutamakan profesionalisme,”ujarnya.

Dia meminta agar para ASN yang ada bisa bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi kualifikasi kinerja dan transparansi objekvitas yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN.

Baca juga :   Simposium Partai Demokrat, Para Cagub Sulsel Umbar Visi Misi

Menurutnya berhasilnya suatu organisasi pemerintahan dapat dilihat pada salahsatu aspek yang terkandung didalamnya yakni kualitas SDM. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan bisa membentuk SDM handal dalam melaksanakan tugas sebagai ASN.

“Harus mampu menjalankan revolusi mental dengan menjalankan tuntunan kehidupan beragama secara benar. Selalu memiliki komitmen dalam melayani masyarakat sehingga tercipta good governance disetiap organisasi. Ini akan bisa dicapai melalui kesadaran diri ASN yang memiliki etos kerja yang baik,” ucapnya. (*/nck)

Baca juga :   Pengamat: Paket IYL-RMS Cukup Kuat untuk Maju

[divider sc_id=”sc93336913808″]divider-3[/divider]

[team layout=”3″ staff=”1702″ sc_id=”sc826959247119″]