Pilwalkot Terancam Tanpa Kontestan Perempuan

5 Tokoh Politik Perempuan Kota Makassar dari masa ke masa (/Illustrasi/Kolase)

KabarMakassar.com — Kontestasi politik di Kota Makassar tahun 2020 terancam tidak diwarnai dari kalangan politisi perempuan. Pada dua kontestasi sebelumnya, Pilwalkot Makassar selalu diikuti calon perempuan.

Misal Pilwalkot 2018, ada dua perempuan yang maju sebagai calon wakil walikota yakni Andi Rachmatika Dewi dan Indira Mulyasari. Bahkan, keduanya merupakan bendera partai yang sama yakni NasDem.

Hal yang sama juga terjadi pada Pilwalkot 2013, ada dua nama perempuan yang berebut orang nomor satu di Kota Makassar. Mereka Apiaty Amin Syam dan St. Muhyina Muin. Tidak hanya itu, keduanya maju sebagai calon walikota.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi mengatakan terkait tidak adanya perempuan yang ikut pada Pilwalkot Makassar belum tentu tidak ada yang bisa maju dan bersaing.

Menurutnya, untuk maju pada Pilwalkot Makassar perlu banyak hal yang dipersiapkan. “Ini harus dilihat dalam banyak sudut pandang, tidak boleh hanya serampangan,” kata Sri Rahmi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa banyak politisi perempuan di Makassar yang berkompeten. Hanya saja, kata dia, tidak fokus pada ajang kontestasi lima tahunan.

“Ada yang sudah terpilih di legislatif, ada yang mau fokus di bisnis dan lain-lain. Ini tidak boleh juga dipaksakan,” jelasnya.

Bahkan, Sri Rahmi mengaku jika politisi perempuan di Kota Makassar sangat mungkin untuk maju dan bertarung di Pilwalkot. Akan tetapi, kata dia, perlu catatan khusus yakni harus fokus pada hal itu.

“Saya kira potensi perempuan di Kota Makassar untuk maju di Pilwalkot itu ada tapi catatannya harus fokus. Disamping itu juga mempersiapkan tiga hal yakni basis politik, basis sosial dan financial,” pungkasnya.

Krisis Tokoh Perempuan

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Prianto mengatakan bahwa krisis tokoh perempuan di Pilwalkot adalah dampak dari rendahnya kesadaran kesetaraan gender pada arena politik elektoral.

Ia menilai rekrutmen dan kaderisasi politik sejumlah partai politik terhadap kaum perempuan belum optimal. Karena, partai politik masih memelihara watak maskulinnya.

Padahal, kata Luhur, perjuangan politik perempuan merebut akses dan mengakhiri diskriminasi, melalui Affirmative Action berhasil pada arena pemilihan legislatif.

“Tantangannya ada pada internal partai politik. Budaya organisasi partai umumnya masih sangat maskulin, sehingga perempuan masih di sub-ordinasi dalam pengambilan keputusan strategis,” kata Luhur.

Karenanya, kata dia, jalan panjang perjuangan kesetaraan politik perempuan masih panjang dan berliku.
“Sudah waktunya perempuan masuk menginternalisasi nilai keadilan, akses yang sama dan persamaan hak dalam partai politik,” jelasnya.

Menurutnya, posisi tawar perempuan masih sangat lemah di formasi Elected-Politician. Meskipun, kata dia, hal itu tidak berlaku pada semua tempat.

“Secara umum, regulasi dan mekanisme kelembagaan internal tidak cukup membentengi partai dari praktik-praktik tata kelola yang diskriminatif,” pungkasnya.

Salawati Daud Walikota Pertama se-Indonesia

Ketidakhadiran perempuan pada Pilwalkot Makassar 2020 dapat dinilai sebuah kemunduran kiprah bagi politisi perempuan. Apalagi, pada tahun 1949, Kota Makassar pernah dipimpin oleh perempuan yakni Salawati Daud.

Apalagi, Salawati Daud merupakan walikota pertama se-Indonesia pada tahun 1949. Kiprah politiknya sangat disegani di Makassar dan Sulsel ketika itu.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Maulida Sri Handayan dan dipublish oleh Tirto menuliskan bahwa Salawati Daud dipilih menjadi Walikota Makassar pada tahun 1949.

“Salawati adalah walikota Makassar yang dipilih pada 1949, segera setelah kota ini merdeka secara De Facto dari Belanda” tulis Sri.

Dalam buku Politik dan Postkolonialitas di Indonesia yang ditulis oleh Budi Susanto, Salawati pernah mengirim surat protes kepada Residen Sulsel, Walikota Makassar, dan Komandan Teritorial Sulsel.

“Ia memprotes mengenai pembunuhan sekitar 40.000 jiwa rakyat Sulsel,” tulis Budi dalam bukunya.

Selain itu, Budi juga mendeskripsikan Salawati sebagai seorang politisi perempuan yang sangat disegani. Karena, dinilai memiliki karakter yang berbeda dengan perempuan pada waktu itu.

“Beberapa temannya, baik laki-laki maupun perempuan, kadang segan dan takut berhadapan ataupun berbicara. Bahkan, dikabarkan pula lawan politiknya takut bertemu,” jelasnya.

Maka tidak heran, Salawati juga memiliki peran penting dalam usaha penyelesaian pertikaian antara Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan pada tahun 1950/1951 dengan pemerintah Indonesia.

“Pada masa itu, Salawati berperan dalam mengatur perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Kahar Muzakkar,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Sofyan Basri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI