News

Perubahan APBD 2017, Gaji DPR Akan Dinaikkan

Perubahan APBD 2017, Gaji DPR Akan Dinaikkan

Kabar Makassar -- Pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislator baik provinsi maupun daerah akan dinaikkan.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, dimana pada APBD perubahan 2017 hak keuangan dan administratif legislator hampir sama dengan tunjangan PNS.

Sekretaris DPRD kota Makassar, Adwin Awan Umar, mengkaji kenaikan gaji dewan ada dua tunjangan yang akan ditambah dan dikurangi, seperti biaya reses sejumlah Rp 30 juta yang diberikan sebanyak 3 kali kini akan dimasukkan dalam tunjangan biaya reses sebesar Rp 15 juta san dicairkan pada saat reses saja.

Lalu kemudian biaya transportasi dengan besaran kisaran Rp 11 juta perbulan dimana uang masing masing anggota dewan disesuaikan dengan keuangan daerah.

Sedangkan untuk penghasilan pimpinan dan anggota meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi dan insentif. Kini ditambah dengan tunjangan reses dan transportasi.

Untuk uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok wali kota, uang wakil ketua 80 persen dari uang representasi ketua, sedangkan untuk anggota senilai 75 persen.

Namun, adanya kenaikan hak keuangan ini masih menunggu konsultasi dengan tenaga ahli, dimana hasiilnya akan dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sehingga nantinya bisa dimasukkan ke APBD perubahan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa keputusan penegakan adanya kenaikan gaji tersebut agar kinerja DPR dapat lebih baik dengan harapan tidak terjadi distorsi.

"Karena itu kan menjadi aturan komentarnya penegak denagn naiknya itu kan kerja kita lebih bagus jadi tentu saja diharapkan tidak ada distorsi lagi," kata Syahrul YL. Jumat 21 Juli 2017.

Lebih lanjut ia berharap agar para anggota dewan lebih memperbaiki kinerja dan tidak membuat distorsi atau pemborosan pada anggaran negara.

"Distorsi itu tentu anggaran anggaran yang pemborosan, yang bias. Dan tentu saja kita sudah di gaji negara lebih banyak maka kerja harus lebih bagus," ujarnya.

Foto: Int

Arini Wulandari

Journalist

Aktifis mahasiswi ini mulai aktif menulis sejak 2014 lalu. Kemampuan komunikasi personalnya di ekspresikan dalam bentuk karya jurnalistik.

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
%d bloggers like this: