Pertarungan Bebas pada Pilkada Bulukumba 2020

Ilustrasi (Int)

KabarMakassar.com — Pertarungan bebas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 diprediksikan akan terjadi. Hal ini diutarakan oleh Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi dalam sambutannya pada acara sosialisasi KPU Bulukumba.

“Semua calon baru, tidak ada incumbent sehingga akan terjadi pertarungan bebas kira-kira begitu antara calon-calon. Dan potensi munculnya calon perorangan terbuka luas jika memenuhi syarat,” katanya.

Sosialisasi PKPU No.18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota berlangsung di Hotel Agri, Jalan R. Suprapto No. 18, Tanah Kongkong, Ujung Bulu, Bulukumba. (18/12/2019)

Ketua KPU Bulukumba, Kaharuddin pada kesempatan yang sama mengungkapkan semua informasi tahapan-tahapan Pilkada Bulukumba akan dilakukan secara terbuka.

“Sinergitas semua pihak, semua stakeholder itu semua jadi dambaan penyelenggara pemilu. Momentum seperti ini harapan kami ini dapat tersampaikan melalui peserta yang hadir. Semoga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati damai yang berbudaya, yang bermartabat dapat dicapai, ketiga hal ini adalah akurasi nilai lokal yang ada di Bulukumba” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Bulukumba Divisi Teknis Penyelenggaraan, Wawan Kurniawan mengharapkan sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi kepada semua stakeholder mengenai mekanisme proses perjalanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba.

“Sosialisasi ini kami lakukan dalam rangka untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan bagaimana mekanisme proses perjalanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bulukumba yang akan diselenggarakan nanti pada 2020,” ungkapnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba masih terkendala anggaran untuk mensukseskan Pilkada 2020.

“Kendala masih ada ya, karena memang anggaran penyelenggaraan ini walaupun sesungguhnya sudah ada NPHD dengan pemerintah daerah tetapi dengan adanya surat Menteri Keuangan terkait dengan honorarium penyelenggaraan memang masih membutuhkan supporting anggaran dari pemerintah daerah untuk mencukupi itu. Karena di fase awal khusus untuk pencalonan, terkait dengan pencalonan perseorangan kami sangat membutuhkan peran aktif dari temen temen penyelenggara adhoc itu nantinya terutama PPS. Karena PPS lainnya yang akan melakukan verifikasi faktual di lapangan mmm terkait dengan dukungan bakal calon perseorangan,” tuturnya.

Reporter :

Editor :

Prisatno Panji Latief

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI