News

Penyusunan APBD Menjadi Indikator Dalam Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Menjadi Indikator Dalam Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabar Makassar --- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 telah diamanatkan dalam penyusunan KUA dan PPAS.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan sosialisasi
tentang pedoman penyusunan APDB tahun anggaran 2018 kepada pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten/Kota di hotel Novotel, Selasa, 18 Juli 2017.

Pada kesempatan itu, mewakili Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Sekertaris daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief menyampaikan amanat Gubernur Sulsel, yang mengatakan bahwa penyusunan KUA dan PPAS harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

"Untuk pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, agar didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari," kata Abdul Latief.

Ia melanjutkan, indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Dan untuk hasil evaluasi rancangan Perda dan rancangan peraturan Bupati/Walikota, ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Selain itu juga dipastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan efisien dan tepat sasaran, serta penyederhanaan nomenklatur anggaran lebih jelas.

"Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, akan berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, beberapa poin penting pedoman penyusunan APBD 2018 antara lain singkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan, teknis penyusunan, dan hal khusus lainnya.

Rapat tersebut, hadir juga Syarifuddin selaku pelaksana tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota.

Foto oleh Wulandari

Arini Wulandari

Journalist

Aktifis mahasiswi ini mulai aktif menulis sejak 2014 lalu. Kemampuan komunikasi personalnya di ekspresikan dalam bentuk karya jurnalistik.

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close