Penundaan Pilkada Serentak 2020 Tinggal Menunggu Perppu

Ilustrasi

KabarMakassar.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang sedianya digelar pada September mendatang hampir dipastikan bakal ditunda pelaksanaannya akibat wabah Virus Corona (Covid-19).

Keputusan itu saat ini hanya tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penundaan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di 270 daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) tersebut.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin mengaku, pihaknya belum menerima surat maupun pemberitahuan dari KPU RI terkait hasil rapat antara penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI, membahas penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, yang telah dilakukan baru-baru ini.

Meski begitu, kata dia, jika melihat kondisi saat ini, penundaan pelaksanaan Pilkada serentak ini sepertinya bakal terjadi.

“Kami belum ada atau menerima pemberitahuan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan pnyelenggara pemilu. Tapi yang kami tahu, 31 Maret kemarin itu KPU RI sudah bersurat ke presiden terkait rencana penundaan Pemilu. Mungkin tinggal menunggu Perppu-nya saja,” kata Uslimin dalam sebuah diskusi online bertajuk ‘Pilkada Serentak Ditunda Karena Corona’ yang digelar KabarMakassar.com, Sabtu (4/4).

Apalagi, lanjut Uslimin, sejauh ini KPU RI telah mengeluarkan tiga Surat Keputusan (SK) terkait situasi pandemi Covid-19, yang isinya tentang penundaan sejumlah tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

“SK itu tentang penundaan sejumlah tahapan. Mulai dari pelantikan dan masa kerja PPS, penundaan verifikasi persyaratan calon perseorangan, penundaan pembentukan PPDP, penundaan pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, sampai cut-off(penghentian) penggunaan anggaran Pilkada,” terangnya.

“Kalau ada PPS yang sudah terlanjur dilantik, itu juga dinonaktifkan. Seperti di dua kecamatan yang ada di Selayar, PPS-nya itu sudah dilantik, tapi dinonaktifkan kembali,” sambungnya.

Kalaupun nantinya situasi Covid-19 ini berakhir, lanjut Uslimin, proses untuk kembali memulai tahapan Pilkada tak semudah yang dibayangkan. banyak hal yang bisa jadi harus kembali dimulai dari awal.

“Faktor psikologis masyarakat maupun panitia ad hoc yang sudah ada itu tentu sangat berpengaruh. Bisa jadi ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya yang membuat kita harus melakukan rekrutmen ulang,” ucapnya.

Ince Langke Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Menyikapi penundaan Pilkada serentak 2020 ini, Legislator DPRD Sulsel, Ince Langke mengatakan, keputusan tersebut (menunda pelaksanaan Pilkada) memang menjadi salah satu opsi terbaik dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Terebih, semua energi bangsa diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Hanya saja, kata dia, penundaan pelaksanaan Pilkada ini juga akan mengakibatkan terjadinya stagnansi pemerintahan di sejumlah daerah (kabupaten/kota) yang seharusnya menggelar Pilkada sesuai jadwal.

“Ada caretaker atau pelaksana tugas, tapi pengalaman menunjukkan itu tidak maksimal. Selain kewenangan terbatas, banyak hal lain yang juga tidak maksimal kalau hanya caretaker. Dan itu kan mengganggu pelayanan masyarakat,” kata Ince.

Olehnya itu, Ince secara pribadi mengajak semua elemen maupun stakeholder terkait untuk berpikir realistis dan rasional dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini, sekaligus menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke jalur demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, yaitu demokrasi pancasila sesuai dengan sila keempat.

“Di dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita itu tidak dikatakan pemilihan langsung, tapi dikatakan dilakukan secara demokratis. Dan demokrasi yang kita pilih dan disepakati oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Demokrasi pancasila itu sesuai sila keempat adalah perwakilan. Jadi cukup mi pemilihan di DPRD, karena DPRD juga kan dipilih oleh rakyat. Nanti DPRD yang memilih kepala daerah. Itu esensinya demokrasi pancasila,” ujar politisi asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu.

“Tapi selama ini karena kita mau sok-sokan dibilang demokrasi, kita pilih demokrasi barat yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Kalau ada yang bilang Pilkada lewat DPRD, maka orang itu dianggap tidak demokratis. Padahal itu demokrasi sesungguhnya untuk Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Ince, ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan pertimbangan untuk kembali ke jalur demokrasi pancasila dengan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau pilkada langsung itu membutuhkan uang banyak. Ratusan triliun itu uang negara habis disitu. Padahal kalau mudahan cepat selesai ini wabah, kan dibutuhkan anggaran yang besar untuk merecovery keadaan, utamanya ekonomi. Daripada ratusan triliun uang negara ini habis dipakai jor-joran untuk pilkada, lebih baik dipakai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, merecovery kondisi perekonomian,” ucapnya.

“Makanya saya mengajak orang untuk berpikir realistis dan rasional. Pemilihan langsung seperti sekarang ini menguras enegri, anggran, dan tidak ada jaminan pemimpin yang dihasilkan itu pemimpin terbaik. Banyak yang bermasalah. Sementara kalau pemilihan lewat DPRD baik waktu, anggaran dan energi, semuanya bisa dipangkas dan dihemat,” tambahnya.

Sementara, Pengamat Politik Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Andi Priyanto mengatakan, meski dalam politik tidak ada hal yang tak bisa berubah, namun ia mengaku kurang setuju dengan ide dari Ince Langke yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke sistem pemilihan melalui DPRD.

“Memang pemilihan langsung itu juga masih ada kekurangannya, tapi setidaknya disitu rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi langsung. Lagi pula, tidak ada jaminan juga pemilu lewat DPRD itu hasilnya bisa lebih baik. Bayangkan saja betapa brutal dan pragmatisnya Pileg kemarin. Kepercayaan publik ke DPR juga saat ini masih rendah,” kata Luhur.

Yang terpenting untuk dipikirkan saat ini, kata dia, bukanlah mau mengganti sistem pemilihan langsung kembali sistem pemilihan melalui DPRD, tapi lebih kepada dampak dari penundaan Pilkada serentak 2020 terhadap tata kelola pemerintahan dan stabilisasi jalannya pelayanan publik.

“Otomatis masa jabatan caretaker yang nantinya mengisi kekosongan itu akan panjang. Sementara caretaker itu kewenangannya terbatas. Jangan sampai ini mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah. Contohnya seperti di Makassar, sudah banyak masalah yang terjadi selama dijabat oleh Pj walikota,” ujarnya.

“Kepemimpinann transisi itu legitimasinya lemah. Tapi saya tidak menyalahkan person atau penjabatnya, karena memang sistem yang ada seperti itu. Ruang yang diberikan kepada caretaker itu sangat terbatas,” sambungnya.

Olehnya itu, lanjut Luhur, perlu dipikirkan mulai saat ini, bagaimana agar nantinya pejabat yang ditunjuk sebagai caretaker bisa benar-benar menjalankan fungsinya menjaga tata kelola dan roda pemerintahan tetap berjalan normal selama masa transisi.

“Cukup lah Makassar saja yang kondisinya bisa sama-sama kita lihat sendiri. Ini harus jadi pelajaran dan bahan evaluasi agar nantinya tidak terjadi di daerah-daerah lainnya di Sulsel,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI