Penerapan Aturan Seragam Tenaga Honorer Belum Efektif

Ilustrasi - INT

KabarMakassar.com – Aturan soal seragam tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dituangkan dalam Perwali 77/2019 tentang pakaian dinas tenaga kontrak waktu terbatas dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2020 kemarin, penerapannya belum efektif.

Sampai saat ini, masih banyak tenaga honorer di instansi atau lembaga yang menggunakan seragam sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Anshar yang dikonfirmasi terkait belum efektifnya penerapan aturan itu mengatakan, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kepala oraganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan teguran kepada para tenaga honorer di instansinya jika belum menggunakan seragam yang ditentukan.

“Kepala SKPD-nya saja yang harus menegur itu. Kan setiap pegawai honorer itu SKPD-nya bertanggung jawab karena mereka yang mengusulkan kontraknya,” kata Anshar, Jumat (7/1).

Perihal sanksi yang diberikan kepada tenaga kontrak atau tenaga honorer yang belum menggunakan seragam yang ditentukan, Menurut Anshar hanya dalam bentuk teguran disiplin.

“Gampnagji itu kalau kontrak, kasihan kan dia bukanji ASN, jadi paling teguran displin ji,” terangnya.

Ditanya perihal anggaran pengadaan untuk seragam tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Anshar mengatakan, setiap SKPD telah diberikan kesempatan untuk menganggarkannya di APBD perubahan.

“Tiap tahun ada anggarannya setiap OPD, cuma mungkin ada yang lupa anggarkan. Dimaklumi,” pungkasnya.

Reporter :

Editor :

Qyswanty Ruslia

Firdaus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI