Penegak Hukum Harus Jalankan UU Jasa Konstruksi

Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia

Kabar Makassar– Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman menegaskan aparat penegak hukum harus menjadikan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai acuan dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pada proyek infrastruktur.

“Karena ini (UU Nonor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) adalah undang-undang, maka penegak hukum harus melaksanakan, menjadikan salah satu acuan dalam proses penyelidikan perkara korupsi di sektor konstruksi,” jelas Herman, Selasa 3 Oktober 2017.

Herman menyebutkan, salah satu poin adalah aparat kepolisian atau kejaksaan tidak bisa langsung melakukan penyelidikan terkait kegagalan konstruksi dalam sebuah proyek, jika tidak ada terlebih dahulu temuan ahli dan indikasi dugaan korupsi.

Baca juga :   Tipikor Polda Sulsel Kembali Geledah Balaikota, Ada Apa?

“(Polisi atau kejaksaan) Tidak bisa serta merta melakukan penyelidikan dam tidak bisa serta merta menjadikan orang tersangka. Kecuali semua syarat dalam UU Jasa Konstruksi itu terpenuhi,” terangnya lebih jauh.

Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur secara detail tentang penyelesaian jika terjadi gagal konstruksi. Pihak berwajib seperti kepolisian dan kejaksaan dalam UU tersebut tidak bisa langsung melakukan penyelidikan tapi harus melalui sebuah deqan penilao yang dibentuk Kementeriam PUPR.

Baca juga :   Hari Santri, Legislator NasDem Protes Studio XXI

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pihak berwenang bila langsunh melakukan proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum hanya bila dua hal terjadi, yakni terdapat korban jiwa dalam proses pembangunan atau terjadj operasi tangkap tangan.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center Information Public (CIP) Sulawesi Selatan Zulfiadi Muis menyebutkan, kalau mengacu pada UU Nonor 2 Tahun 2017 tersebut, maka proses penyelidikan terhadap perkara dugaan korupsi pada proyek infrastruktur adalah ilegal.

Baca juga :   Sportaiment Soccer, Pemkot Makassar Rangkul Fans Club Benua Biru

“Amanat undang-undang jasa konstruksi adalah penyelesaian tertinggi melalui arbitrase bukan dibawa ke pengadilan. Penegak hukum memang harus menjadikan UU Nomor 2 Tahun 2017 ini sebagai acuan dan mendukung percepatan pembangunan dengan memberikan rasa nyaman untuk penyedia jasa, bukan ketakutan untuk bekerja,” pungkasnya. (Rls)

[divider sc_id=”sc690771199965″]divider-3[/divider]