Pemprov Sulsel Serahkan DIPA 2018

KabarMakassar.com— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan ini diserahkan kepada seluruh kabupaten/kota, serta instansi vertikal Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin 18 Desember 2017.

Penyerahan DIPA dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wagub Sulsel Agus Arifin Nu’mang, Ketua DPRD Sulsel HM Roem serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel.

Penyerahan DIPA ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dari Kepala Negara RI, Joko Widodo kepada Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Negara Bogor, Rabu (6/12).

“Penyerahan DIPA ini merupakan awal rangkaian proses APBN Tahun Anggaran 2018, pada 6 Desember lalu, saya selaku gubernur telah menerima dari Presiden RI,” kata Syahrul YL.

Baca juga :   Gubernur Irup Peringatan Hari Korban 40.000 Jiwa

DIPA Sulsel tahun 2018 mencapai Rp51,14 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar 8,05 persen dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp47,33 triliun lebih.

Adapun rincian APBN tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp826,61 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp249,46 milyar. Dana Alokasi Umum sebesar Rp18,36 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp4,04 triliun.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp5,28 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp489,75 miliar, Dana Desa sebesar Rp1,98 triliun.

Baca juga :   ILMISPI Sulsel Pertanyakan Kinerja Lapas

Sedangkan, alokasi APBN untuk kementerian/lembaga pemerintah non kementerian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp19,89 triliun.

“Besarnya APBN untuk Sulawesi Selatan adalah wujud kepercayaan pemerintah pusat atas prestasi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik, perkembangan ekonomi dan kesejahateraan masyarakat,” sebut Syahrul Yasin Limpo.

SYL melanjutkan dana ini diserahkan lebih awal agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan dapat lebih tepat waktu dan memberikan dampak ganda bagi pembangunan di Sulsel.

Untuk itu, SYL meminta per 1 Januari 2018, seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah Sulsel harus siap melayani pencairan dana Satker di Sulsel.

Baca juga :   Menjamurnya Media Siber, SMSI Gelar Diskusi Terbuka

Dengan demikian kantor pemerintahan di Sulsel dapat segera menjalankan fungsi melayani masyarakat. Dia menyebutkan ini bentuk reformasi birokrasi.

“Jangan ada yang coba-coba melakukan tindakan, yang bisa berujung atau berarah pada tindakan korupsi. Jadikan Sulsel yang berpredikat indeks integritas tertinggi sebagai pilar utama pembangunan Indonesia,” pesan Syahrul Yasin Limpo. (*/sng)

Penulis Nur Marwa Yuwa