Pemprov Sulsel Segera Lakukan Refocusing APBD untuk Penanganan Covid-19

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. (IST)

KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulsel akan segera melakukan refocusing atau realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tuk kemudian anggarannya dialokasikan untuk penanganan virus Corona atau Covid-19.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, refocusing anggaran tersebut akan dilakukan pada pos belanja atau kegiatan-kegiatan nonprioritas.

Nantinya, kata dia, hasil dari refocusing anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tunjangan tim medis, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan peningkatan fasilitas medis di setiap rumah sakit.

“Refocusing akan dilakukan pada belanja-belanja yang sifatnya nonprioritas. Ini meruapakn tindak lanjut kita atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang memang menginstruksikan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” kata Sudirman melalui video conference, Selasa (31/3).

Ditanya perihal beapa besaran anggaran yang nantinya akan direfocusing dan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, Sudirman mengaku belum bisa menyebutkan secara pasti. Pasalnya, hal ini akan diputuskan bersama dengan pihak DPRD Sulsel.

“Nanti akan kita putuskan bersama DPRD.Besarannya kita inginnya semaksimal mungkin dan kalau bisa akan dilakukan pertahap. Tahap I berapa, tahap II berapa, nanti disesuaikan dengan cashflow anggaran atau keuangan kita,” ujarnya.

Terkait status Sulsel saat ini, Sudirman mengatakan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan status Sulsel dalam keadaan darurat bencana tertentu.

“SK ini juga yang menjadi dasar kita untuk melakukan langkah-langka, termasuk kebutuhan untuk pangan. Kemarin saya meminta Dinas Sosial untuk (mendata) jaring pengaman sosial atau safety net, sehingga nantinya berjalan dengan baik,” terangnya.

“Pak gubernur juga sudah tandatangan untuk meminta stok pangan di Bulog sekitar 50 ton. Ini untuk cadangan antisipasi. Tinggal kita susun prosedural penyalurannya dan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan ini,” sambungnya.

Perihal rencana untuk memberlakukan lockdown, Sudirman menegaskan bahwa hal itu tidak akan dilakukan Pemprov Sulsel. Sebab menurut dia, keputusan untuk memberlakukan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kita bukan lockdown, tapi isolasi-isolasi tingkatan kelurahan (desa) atau perumahan yang diindikasi terdampak, untuk memastikan tidak ada penyebaran lebih luas,” jelasnya.

Pihaknya, lanjut Sudirman, juga telah meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulsel untuk memperketah pintu-pintu masuk ke Sulsel dan daerah-daerah, dengan membentuk posko di pelabuhan, bandara maupun titik-titik perbatasan antar daerah.

“Tentunya ini melibatkan semua unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan lainnya. ini untuk memastikan warga yang baru datang terdata dengan baik, dan untuk diarahkan agar karantina mandiri. Karena kalau semua mau kita karantinaa, fasilitas kita tidak mencukupi,” ujarnya.

Reporter :

Editor :

Redaksi

Daus

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI