Pemkot Makassar Bentuk Tim Penyelamatan Aset Daerah

Bappeda Makassar Sosialisasi Tujuan pembangunan Berkelanjutan

Kabar Makassar– Walikota Makassar dalam tim rapat kerja fasos fasum menekankan kepada Kejaksaan Negeri kota Makassar (Kajari) dan semua unsur yang terlibat, untuk harus berusaha menegakkan sistim. Hal ini disampaikan terkait adanya beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum-fasos) yang bermasalah.

Mohammad Ramadhan ‘Danny’ Pomanto Jumat 15 September 2017 di ruang Sipakalebbi, Kantor Walikota Makassar menyampaikan terkait masalah fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasus-fasos) tersebut yaitu, ada yang sengaja dihilangkan atau sengaja tidak didaftar sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan bahkan ada yang dibagi habis.

Baca juga :   Halimah Yacob Tulis Surat ke Rakyat Singapura

Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Ahmad Afrawi menuturkan tercatat dari tahun 2006-2016 ada sekitar 513 perusahaan yang diberikan izin pembangunan di kota Makassar dan hingga saat ini terdapat 491 pengembang perumahan yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari data tersebut disimpulkan bahwa hanya ada 22 pengembang yang taat.

Baca juga :   Danny Ulas Kajian ITS Mengenai Ibu Kota Negara

Terkait hal tersebut pemerintah Kota Makassar menyiapkan tim khusus untuk penyelamatan aset dan berjanji mengevaluasi tiap minggu kinerja dari Sekda terkait verifikasi berkas aset-aset yang tersebar. Untuk memperjelas status aset Walikota Makassar juga menganjurkan kepada Tim penyelamatan aset untuk melibatkan masyarakat yang ‘steril’, (RW/RT) yang terlibat dan developer terkait Fasum-Fasos.

Baca juga :   Sambut HUT Makassar, Dinkes Akan Gelar Sunnatan Massa Gratis

Penulis: Sriwaty Ilyas