Pemkab Takalar Gelar Sosialisasi Alas Hak Kawasan Industri Takalar

Sekda Kabupaten Takalar, H. Arsyad, memberikan pengarahan pada sosialisasi alas hak Kawasan Industri Takalar, Rabu (3/6). (IST)

KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Sosialisasi Alas Hak Kawasan Industri Takalar yang menurut rencana akan dibangun di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar H. Arsyad pada kesempatan tersebut menyampaikan, rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar sudah masuk dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2020, sehingga secara otomatis juga sudah masuk menjadi salah satu agenda rencana pembangunan nasional di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024.

“Hal teknis terkait rencana ini, akan dilakukan pembebasan langsung oleh PT KBN. Tentunya dengan tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi yang terkait dengan Undang-undang pertanahan dan regulasi dengan pembangunan kawasan industri, agar kita tidak berbenturan dengan hukum,” kata Arsyad, Rabu (3/6).

Olehnya itu Arsyad berharap, camat dan aparat desa setempat untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan dalam menyelesaikan alas hak. Sebab, salah satu asas manfaat dari pembangunan kawasan industri ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan, dan menjadi sektor pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPN Kabupaten Takalar, Muh. Naim mengatakan, pembebasan tanah untuk pembangunan Kawasan Industri Takalar ini adalah pembebasan tanah langsung, dan bukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Naim juga mengatakan, terkait alas hak atau bukti kepemilikan, masyarakat yang memiliki sertifikat itu sangat sedikit jumlahnya, sehingga pemerintah setempat mengambil langkah-langkah dengan membuatkan surat keterangan tanah garapan sebagai solusi, untuk selanjutnya diproses dengan Tim Apresial sehingga bisa mempercepat proses pembangunan kawasan industri tersebut.

Sementara, Camat Mangarabombang, Mappaturung mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada kepala desa bahwa untuk masyarakat yang ingin mendapatkan alas hak agar dipermudah dan tidak dibebani biaya.

“Karena ini demi kepentingan negara dan demi perkembangan Desa Punaga dan Desa Laikang kedepan,” ujarnya. (*)

Reporter :

Editor :

Abdul Kadir

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI