Pemerintah Kota Makassar Siap Hapus Tenaga Honorer

Iqbal saat di wawancarai di Ruang Rapat Wali kota Makassar. Dok. Qiswanty

KabarMakassar.com — Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer siap dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Diketahui total ada 8.862 tenaga honorer di lingkup Pemkot Makassar yang kemungkinan akan dihapuskan.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah rencana atau strategis terkait berbagai kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

“Jadi begini pada prinsipnya, kami ini sudah punya skenario-skenario. Misalnya kalau diberhentikan semua atau setengah, kami sudah ada skenarionya soal itu. Kita membuat skenario, kalau kejadiannya seperti ini, maka skenario ini yang akan kita gunakan,” ungkap Iqbal saat di wawancarai di Ruang Rapat Wali kota Makassar.

Menurutnya ia telah menyiapkan beberapa solusi untuk menyikapi kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut. Hal itu diperlukan agar kebijakan ini nantinya tidak terlalu berdampak terhadap stabilitas pelayanan di Pemkot Makassar.

Iqbal mengaku tidak dapat memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer karena Pemkot tidak memiliki hak suara terkait hal tersebut.

“Ini sebenarnya bukan soal setuju atau tidak setuju. Pemerintah Daerah itu hakikatnya mengikuti Pemerintah Pusat. Kami ini berada bukan dalam konsep posisi setuju atau tidak setuju, kecuali misalnya kami punya hak suara, nah baru kami bisa katakan setuju atau tidak setuju,” lanjutnya.

Ia pun meyakini jika Pemerintah Pusat telah siap dengan segala dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini.

“Kalau aturannya sudah jelas, aturannya juga resmi, pemerintah sudah punya jalan keluarnya,” kata Iqbal.

Tak sampai disitu Iqbal mengaku dengan penghapusan tenaga kerja honorer tentu akan berimbas pada pelayanan yang baik bagi ASN.

“Begini kalau misalnya tenaga honorernya kurang tentu untuk mendapatkan pelayanan yang baik ASN nya harus lebih giat bekerja tapi kalau tenaga honorernya banyak pasti ASN nya santai santai iyakan.” bebernya.

Diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pemerintahan memang hanya dikenal dua jenis pegawai yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terpisah Basri Rakhman Plt Kepala BKSPDM juga mengungkap bahwa dengan penghapusan tenaga honorer merupakan kabar gembira.

“Jadi begini saya pikir suatu hal yang dari segi perlakuan P3K lebih sejahtera dibanding tenaga honorer khususnya di Makassar namanya Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa penghasilan yang bersangkutan setara dengan penghasilan PNS jadi itu salah satu indikator bahwa dia lebih sejahtera daripada Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Pemerintah Kota Makassar, jadi saya pikir bahwa kalau tanggapan saya yah menggembirakan cuma memang realisasinya seperti apa dulu.” ucapnya.

Diketahui sistem P3K hampir sudah di praktekkan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan melakukan perpanjangan disetiap awal tahun.

“Jadi yang bersangkutan memang sampai batas 1 tahun saja jadi bisa dibilang ada perjanjian kerja memang, ketika tidak diperlukan itu akan berakhir dengan sendirinya sama dengan P3K misalnya setiap tahun juga akan ada perpanjangan dan itu perjanjian ulang membuat perjanjian bahwa yang bersangkutan tenaganya masih diperlukan.” lanjutnya.

Menurutnya kondisi Pemkot Makassar sama seperti kondisi di derah daerah lain, namun syukurnya Pemkot Makassar mampu memenuhi kekurangan pegawainya melalui jalur penerima perpindahan.

“Bagaimana dengan daerah lain yang tidak bisa misalnya daerah terpencil, peminatnya juga pasti berkurang, tidak seperti peminat di Kota Makassar yang banyak itupun masih dirasakan jumlah PNS ada tidak mampu memenuhi kebutuhan akibat misalnya jumlah penyusutan begitu besar misalnya penyusutan tambahan formasi yang diberikan, diperparah lagi dengan pola turun hampir 4 tahun yang baru baru ini.” Tuturnya.

“Artinya begini kebutuhan daerah harus juga disesuiakan karena kan kalau honorer langsung dihapuskan otomatis banyak sekali yang hilang dan kinerja juga pasti berpengaruh.” tutupnya.

Reporter :

Editor :

Qiswanty

Prisatno Panji Latief

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

REKOMENDASI