News

Pembebasan Lahan Rel KA Sulsel di Empat Daerah Mandek

Pembebasan Lahan Rel KA Sulsel di Empat Daerah Mandek

Kabar Makassar-- Empat daerah di Sulawesi Selatan yakni Parepare, Pangkep, Maros dan Makassar mendesak pembebasan lahan yang dilalui rel Kereta Api (KA). Apalagi, anggaran pembebasan lahan senilai Rp 1,7 Triliun sudah ada.

Dari keempat daerah tersebut dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2014 pengerjaan rel KA, diketahui baru daerah Barru yang pembebasan lahannya hampir rampung.

Seperti misalnya kabupaten Maros yang hingga saat ini belum ada pembicaraan lanjutan mengenai proses pembebasan lahan.

"Belum ada pembicaraan lagi, hanya sosialisasi lahan KA berapa bulan yang lalu. Tim aspiral juga belum turun untuk melakukan pengukuran," kata Wakil Bupati Maros, HA Harmil Mattotorang. Jumat 27 Oktober 2017.

Di Kabupaten Maros, lokasi yang rencananya akan diajdikan areal pembangunan rel kereta api ada enam kecamatan yakni Marusu, Mandai, Maros Baru, Turikalle, Lau dan Kecamatan Bontoa. Lahannya berupa lahan kosong, persawahan dan beberapa bangunan.

Sementara di Kabupaten Barru khusus untuk progres pembangunan rel KA tahan II Barru-Parepare tidak menunjukkan kemajuan yang berarti selama tahun 2017.

Plt Bupati Barru, Suardi Saleh menuturkan bahwa saat ini pengerjaan area rel KA masih dalam proses penimbunan. Sedang untuk pembebasan lahan hampir seluruhnya rampung, dan kalau ada yang belum selesai hanya sedikit saja. Ada yang belum dibayarkan karena pemiliknya sedang tidak ada ditempat atau lahan pekuburan.

Sedangkan rencana untuk Soft Launching KA di kabupaten Barru terus molor dikarenakan kedatangan gerbong kereta api dari Aceh melalui pelabuhan Garongkong agak tersendat.

Keterangan dari Ari Nova, Satker proyek rel kereta mengatakan bahwa pergerakannya kapalnya agak lambat karena kondisi cuaca yang tidak menentu.

Berbeda dengan Parepare yang hingga saat ini belum juga dilakukan pembebasan lahan warga yang terkena rencana proyek jalur KA di Parepare. Padahal pengukuran lahannya telah dilakukan sejak bulan April lalu.

Berdasarkan hasil pengtukuran yang dilakukan bersama pemerintah kota Parepare dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Parepare beberapa bulan lalu, telah ditentukan lahan dengan luas sekira 50 hektare yangn akan tersentuh jalur rel KA.

Dari puluhan hektare tersebut, BPN Parepare mencatat lebih dari 500 warga selaku pemilik lahan yang harus diberikan konpensasi. Terkait belum dilakukannya pembebasan lahan tesebut, karena pihak BPN Parepare mengakuk masih harus melakukan sinkronisasi data aset warga yan gtersentuh jalur KA.

Selain bangunan ataupun rumah data yang mesti disinkronkan itu termasuk berupa jumlah barang dalam rumah, tanaman, pagar serta aset pribadi lainnya yang dimiliki warga.

"Sampai sekarang kita belum pastikan berapa jumlah rumah dan aset lainnya milik warga karena masih dalam proses sinkronisasi data," kata Kasubsi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Instansi BPN Parepare, M Mansyur.

 

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
%d bloggers like this: