OPINI: Wantimpres dan Tantangan Mengubah Nasihat Menjadi Kebijakan Publik
Humairah Almahdali menyoroti tantangan Wantimpres 2026–2029 dalam memberi nasihat berbasis data, menyerap aspirasi masyarakat, dan mendorong kebijakan yang tepat sasaran.
Berita
198 berita
Humairah Almahdali menyoroti tantangan Wantimpres 2026–2029 dalam memberi nasihat berbasis data, menyerap aspirasi masyarakat, dan mendorong kebijakan yang tepat sasaran.
Krisis kekuasaan di Gowa menjadi sorotan setelah MA mengabulkan uji pendapat DPRD terkait usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang.
Polemik ijazah Gibran dan wacana pemakzulan menjadi sorotan dalam perspektif hukum konstitusi, kepastian hukum, serta prosedur pemberhentian wakil presiden.
Tragedi kekerasan jalanan di Sudiang menyoroti infrastruktur sosial-material berupa motor, komunikasi digital, senjata rakitan, dan ruang jalan yang memicu tawuran.
Menilik arah politik luar negeri Indonesia di bawah Menlu Arrmanatha, dari diplomasi ekonomi, kerja sama Selatan-Selatan hingga isu kedaulatan.
Kasus baru HIV/AIDS di Makassar mencapai 445 kasus hingga Juli 2026, dengan 35 persen berasal dari kelompok remaja. Simak pentingnya deteksi dini dan edukasi pencegahan HIV/AIDS.
Kekecewaan terhadap proses hukum dapat memicu krisis kepercayaan, cedera moral, hingga aksi kolektif. Psikologi hukum melihat keadilan juga harus mampu memulihkan luka korban dan m…
Dugaan perekrutan WNI untuk militer Rusia dikaji dalam perspektif TPPO, deceptive recruitment, penipuan, eksploitasi, dan perlindungan korban.
Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum merefleksikan pengamalan nilai Pancasila, keadilan sosial, demokrasi, dan integritas di Indonesia.
AI mengubah industri pemasaran melalui otomatisasi, personalisasi, dan analisis data. Namun, kreativitas dan sisi humanis tetap penting dalam pemasaran.
Menjaga kesehatan mental penting untuk keseimbangan jiwa dan raga. Simak langkah sederhana mengurangi stres dan membangun pikiran positif.
Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong memunculkan persoalan hukum soal privilege, dugaan transaksi, penyalahgunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban pidana.