OPINI: Sumpah Tiga Jari

Oleh: Aditya Putra (Sarjana Ilmu Hubungan Internasional)

KabarMakassar.com - Rabu lalu, 28 Oktober, tepat pada Hari Sumpah Pemuda, ribuan mahasiswa berkumpul di Bundaran HI, Jakarta. Mereka membawa lima isu: lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, dan HAM. Slogannya banyak yang menggunakan tagar, seperti #IndonesiaSadar hingga #IndonesiaReset. Tapi gestur tangan mereka serupa. Tiga jari terangkat ke udara, simbol yang dipopulerkan oleh film Hunger Games. Banyak tafsiran artinya, tapi yang dominan mengatakan itu berarti for the forest, for the animal, for the people . Sesuai dengan tuntutan mereka.

Setahun yang lalu, simbol pergerakan di Indonesia lain lagi. Bendera bajak laut Luffy dari manga terkenal Jepang, yaitu One Piece. Warga mengibarkannya menjelang HUT Kemerdekaan 2025 sebagai sindiran, lalu bendera itu ikut turun ke jalan setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojol 21 tahun, tewas terlindas kendaraan Brimob pada 28 Agustus.

Mahasiswa Indonesia tidak sendirian menggunakan simbol-simbol budaya populer tersebut. Mahasiswa di Thailand malah sudah lebih dulu menggunakan salam tiga jari ala Hunger Games pada tahun 2014, ketika mereka melakukan perlawanan terhadap kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha.

Kemudian ada Nepal, yang demonstrannya juga memakai bendera Luffy dalam gelombang 8–9 September 2025. Pemicunya larangan media sosial, meskipun penyebabnya lebih dalam, yaitu korupsi dan "nepo babies" . Dan mereka berhasil menumbangkan rezim yang sedang berkuasa. Pemilu 5 Maret 2026 kemudian memberi kemenangan telak kepada Balen Shah, mantan rapper, yang dilantik pada 27 Maret. Konon siapa calon perdana menterinya sudah dibahas sebelumnya melalui aplikasi Discord .

Kalau di Eropa lain lagi. Prancis, dengan gerakan "Bloquons tout" 10 September 2025, lebih tua dan lebih lebar: menolak penghematan anggaran, bercampur serikat dan sayap kiri. Tetapi bendera Luffy juga sempat terlihat di sana.

Dalam ilmu Hubungan Internasional, kita belajar soft power ala Joseph Nye, salah satunya bagaimana negara memikat negara lain lewat budaya. Dan ini adalah contoh sempurna soft power yang lepas dari tangan negara, lalu diambil alih oleh penggemarnya. Keck dan Sikkink dulu pernah menulis tentang jaringan advokasi transnasional seperti LSM, lembaga donor, hingga jurnalis. Sekarang jaringannya adalah fandom yang berkantor di akun-akun media sosial. Mereka mungkin tidak saling mengenal langsung, namun simbol-simbol yang mereka gunakan cukup untuk menjadi bahasa pemersatu lintas negara. Seperti bahasa Esperanto , begitu dilihat langsung diketahui keberpihakan mereka di mana.

Di sisi lain, media sosial juga membantu efek demonstrasi ini semakin mudah melintasi batas negara. Nepal menengok Indonesia, lalu yang lain menengok Nepal. Gerakan sosial kini menyalin satu sama lain secepat orang-orang menyalin tren di TikTok. Di sinilah terjadi pergeseran. Panggung gerakan Gen Z bukan lagi hanya jalan dan alun-alun, melainkan juga platform media sosial. Keberlangsungan sebuah rezim pemerintahan ternyata bisa juga ditentukan di ruang moderasi konten.

Namun hukum alam menyatakan ketika ada aksi, maka niscaya ada reaksi. Nepal pernah mencoba jalan paling keras dengan memblokir media sosial. Hasilnya, pemerintahan di sana jatuh dalam hitungan hari. Rezim di Indonesia mungkin sadar risiko itu, maka jalan yang dipilih lebih spesifik.

Pada demo Agustus lalu, caranya adalah dengan melakukan take down. Sebanyak 486 konten media sosial yang berkaitan dengan demo 27 Agustus 2026 langsung diturunkan. Belum selesai sampai di situ, kemudian muncul Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026. Aturannya ketat, yaitu platform wajib menurunkan konten yang dinilai sebagai ujaran kebencian dan disinformasi (DFK) paling lambat empat jam setelah perintah turun. Persoalan muncul karena kebijakan tersebut dinilai multitafsir, belum jelas kriteria pengelompokannya.

Reaksi pada demo mahasiswa 28 Oktober beda lagi. Pada hari Kamis 29 Oktober, atau sehari setelah demo, Polda Metro Jaya menggelar "Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026" di Bundaran HI, persis di lokasi yang sama tempat mahasiswa demo. Hadir sekitar 100 mahasiswa, unsur TNI-Polri, organisasi kepemudaan, dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Polda menyebutnya bukan sekadar seremoni, melainkan wadah mempererat silaturahmi mahasiswa, masyarakat, dan aparat. Acara tersebut kemudian diunggah di media sosial institusi mereka.

Dari sisi Hubungan Internasional, pola ini sudah lazim terjadi. Ketika suatu simbol menjadi modal politik, maka pihak lain akan berusaha ikut merebutnya lewat kontra-mobilisasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan adalah modal legitimasi sebuah gerakan, dan siapa yang sah mewakili mereka kini diperebutkan, baik di jalan maupun di layar.

Yang mungkin luput dari pengamatan, atau memang tidak mau belajar dari sejarah, sekali lagi adalah kemampuan media sosial menghubungkan informasi secara masif dan hampir seketika. Berawal dari rekaman wawancara media Kompas terhadap beberapa peserta acara yang menggunakan jas almamater mahasiswa pada saat acara tersebut selesai, beberapa netizen kemudian mencoba mengulik informasi melalui media sosial. Dan di sinilah sekali lagi kemampuan investigatif netizen Indonesia yang terkenal itu terbukti.

Salah seorang peserta berjas almamater Universitas Dian Nusantara yang diwawancarai akhirnya mengaku bahwa ia bukanlah mahasiswa kampus itu. Dia datang atas undangan komunitas, dibayar, dan almamaternya diberikan tanpa ia tahu asal-usulnya. Undira dan BEM-nya juga membenarkan bahwa ia bukan mahasiswa mereka. Ada pula yang diketahui berprofesi sebagai ART, namun muncul di acara mengenakan almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Dan seperti halnya Undira, pihak UBSI juga membantah status mahasiswa orang tersebut. Kalau mereka bukan mahasiswa, tapi mengenakan jaket almamater dan dibayar, maka mereka mungkin adalah apa yang disebut sebagai "mahasewa".

Lalu apa tanggapan penyelenggara kegiatan? Sejauh ini belum ada yang resmi, selain menghapus unggahan acara tersebut dari media sosial institusi mereka.

Pertanyaannya kini, apa yang seharusnya dilakukan negara?

Pertama, jangan salah membaca. Joseph Nye mengingatkan bahwa soft power bertumpu pada kredibilitas, dan kredibilitas adalah barang yang paling cepat habis ketika ketahuan dibuat-buat. Mahasiswa bisa disewa untuk satu sore, tapi kepercayaan tidak. Kontra-mobilisasi yang terbongkar dalam hitungan jam justru memberi alasan baru bagi mahasiswa dan masyarakat untuk semakin tidak percaya pada pemerintah. Suara rakyat seharusnya didengarkan, bukan dibeli.

Kedua, negara tidak salah menjaga ruang digital dari hoaks dan hasutan. Itu memang tugasnya. Tapi legitimasi tidak lahir dari cepatnya konten diturunkan. Ia lahir dari aturan yang jelas, kriteria yang bisa diuji, dan kesediaan mengaku bila keliru. Rezim di Nepal jatuh dalam hitungan hari karena alih-alih menjaga transparansi, mereka malah memilih jalan singkat dengan menutup kanal informasi.

Ketiga, dunia kini menonton lewat layar yang sama yang membawa bendera Luffy ke Kathmandu. Apa yang terjadi di Bundaran HI akan dilihat investor, mitra, dan anak muda di negara lain. Bagi negara demokrasi sebesar Indonesia, citra itu tidak bisa hanya dibangun lewat siaran pers, melainkan harus diperlihatkan melalui bagaimana negara memperlakukan warganya yang paling kritis.

Tiga jari Hunger Games , dalam novelnya, berarti terima kasih, kagum, dan selamat tinggal. Pemerintah sebaiknya berusaha mendapatkan dua yang pertama dengan cara mendengarkan, bukan menyewa. Sebab kalau kepercayaan sudah habis, yang tersisa tinggal arti yang ketiga.