Oleh: Dawita Rama Mantan Ketua PMKRI Cabang Makassar Periode 2023/2024
KabarMakassar.com - Akhir tahun kali ini terasa cukup berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya ibu kota disambut dengan riuhnya hujan, maka kali ini Jakarta justru diwarnai oleh riuhnya politik bangsa. Berbagai peristiwa politik menjadi perbincangan hangat, bahkan menyebar begitu cepat di ruang digital. Salah satu yang menjadi perhatian saya sebagai pengamat dini, situasi politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada 12 November 2026, Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI. Sebuah peristiwa yang menandai babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai sejak 20 Oktober 2024 kini mengalami perubahan konfigurasi politik yang cukup signifikan.
Pengunduran diri tersebut tentu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan personal seorang pejabat negara. Ada mekanisme konstitusional yang harus dijalankan, ada tanggung jawab kelembagaan yang harus dipenuhi, dan ada konsekuensi politik yang perlu dicermati secara serius.
Peristiwa ini mendapatkan beragam respon dari masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung, ada yang kecewa, ada pula yang terus melontarkan kritik dan kecaman. Ruang digital menjadi arena pertarungan opini, tempat berbagai perspektif saling berhadapan. Namun, di tengah begitu banyak respons tersebut, saya justru berhenti cukup lama pada satu pertanyaan mendasar.
Apakah kita sedang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, atau justru sedang terjebak dalam pertarungan kepentingan elite politik?
Persoalan administrasi pendidikan, khususnya polemik ijazah Gibran, menjadi salah satu isu yang paling banyak menyita perhatian publik. Namun, ada hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih serius, mengapa sorotan terhadap persoalan ini seolah-olah hanya tertuju pada Gibran sebagai individu, sementara proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, tidak mendapatkan perhatian yang sebanding?
Bagaimana mungkin sebuah berkas pencalonan dapat melewati tahapan verifikasi hingga akhirnya seseorang ditetapkan sebagai calon wakil presiden? Bukankah terdapat prosedur, persyaratan, dan mekanisme akuntabilitas yang harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk membebaskan Gibran dari tanggung jawab hukum maupun administrasi. Sebaliknya, pertanyaan ini justru hendak menegaskan bahwa dalam sebuah negara hukum, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada individu. Institusi yang menjalankan proses juga harus dievaluasi secara objektif.
Sebelum menjadi wakil presiden, Gibran pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Artinya, rekam jejak administratif dan proses pencalonannya bukanlah sesuatu yang baru muncul dalam ruang publik hari ini.
Jika memang terdapat persoalan dalam dokumen administrasi pendidikan yang digunakan, mengapa persoalan tersebut tidak menjadi perhatian serius sejak awal proses pencalonan? Bagaimana mekanisme verifikasi berjalan? Apakah terdapat kelalaian, kekeliruan prosedural, atau persoalan lain yang perlu dipertanggungjawabkan?
Inilah yang menjadi konsen saya.
Kita tidak boleh hanya sibuk memperdebatkan siapa yang salah, tetapi melupakan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi dan tidak boleh hanya menuntut pertanggungjawaban seseorang, tetapi mengabaikan institusi yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
Apabila persoalan ini hanya berhenti pada Gibran, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan lembaga yang terlibat, maka kita berisiko mengulang persoalan yang sama di masa mendatang.
Di titik inilah saya mulai mempertanyakan, apakah babak baru politik Indonesia benar-benar diarahkan untuk kepentingan bangsa, atau justru menjadi bagian dari pertarungan kepentingan elite yang terus berganti wajah?
Namun, persoalan Indonesia sesungguhnya jauh lebih besar daripada polemik ijazah, pergantian pejabat, atau dinamika politik di parlemen.
Kita menghadapi persoalan struktural yang jauh lebih kompleks. Salah satu persoalan yang saat ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jangan sampai pertarungan politik elite di pusat kekuasaan membuat pemerintah lupa bahwa ada masyarakat Indonesia yang sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan, udara bersih, tempat tinggal, dan keberlangsungan mata pencaharian
Karhutla bukan sekedar persoalan titik api di atas peta atau angka-angka dalam laporan pemerintah. Di balik setiap hektare hutan dan lahan yang terbakar, ada ekosistem yang rusak, ada masyarakat yang kehilangan ruang hidup, ada petani yang kehilangan sumber penghasilan, dan ada keluarga yang harus menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan asap.
Data BNPB per 8 November 2026 mencatat 2.529 titik panas, 976 titik api, dan 5.335 hektare lahan terbakar, dengan 1.925 hektare di antaranya masih belum padam. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 112 laporan karhutla di 11 provinsi per 29 Agustus 2026, dengan 65 laporan masih dalam proses pemadaman. Kondisi ini berlanjut hingga 13 November 2026, dengan laporan karhutla di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dan Konawe, Sulawesi Tenggara.
Angka-angka ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah, persoalan karhutla bukan hanya urusan lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut hak masyarakat atas kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan kualitas hidup yang layak.
kita jangan terlalu sibuk menghitung siapa yang menang dan kalah dalam pertarungan politik, sementara masyarakat harus berjuang menghirup udara yang sehat dan ruang hidupnya.
Di tengah riuhnya dinamika politik hari ini, saya kemudian kembali melihat Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. Delapan misi besar yang menjadi landasan arah pembangunan nasional, mulai dari memperkuat ideologi dan demokrasi, Pertahanan dan kemandirian, ekonomi dan lapangan kerja, SDM dan sains, Hilirisasi, pembangunan desa, reformasi dan hukum, lingkungan dan budaya.
Gagasan-gagasan tersebut tentu memiliki cita-cita besar. Namun, cita-cita tidak akan berarti banyak jika hanya menjadi dokumen politik tanpa implementasi yang nyata.
Prabowo harus mampu berselancar di antara berbagai kepentingan tersebut. Tidak boleh kehilangan arah, tetapi juga tidak boleh mengambil keputusan secara gegabah.
Pengunduran diri Gibran tentu mengubah konfigurasi politik pemerintahan. Namun, saya tidak melihat perubahan ini sebagai alasan bagi Prabowo untuk kehilangan momentum.
Lebih dari itu, momentum ini seharusnya menjadi ruang refleksi bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Jangan sampai energi politik kita habis hanya untuk mempertentangkan individu, sementara persoalan rakyat terus berjalan tanpa penyelesaian.
Kita perlu mengembalikan politik pada substansinya, sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekedar arena perebutan kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan ijazah Gibran bukan hanya tentang selembar dokumen. Ia menjadi ujian bagi konsistensi negara hukum, integritas lembaga penyelenggara pemilu, dan kedewasaan demokrasi Indonesia.
Dalam demokrasi yang sehat, kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang berkuasa, siapa yang didukung, atau siapa yang dibenci. Kebenaran harus berdiri di atas proses, hukum yang adil, dan institusi yang bertanggung jawab.
Indonesia tidak boleh melupakan proses. Karena ketika proses diabaikan, demokrasi hanya akan menjadi panggung bagi kepentingan elite, sementara rakyat kembali menjadi penonton.
