Langsung ke konten
Opini Publik

OPINI: Pengantin Pesanan dan Wajah Baru Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kasus dugaan perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan menjadi sorotan. Simak tinjauan hukum tentang TPPO, persetujuan korban, dan perlindungan perempuan.

Nofisari Diperbarui
Shafira Saodana, S.H., M.H. (Dok: Ist)
Shafira Saodana, S.H., M.H. (Dok: Ist)

Oleh: Shafira Saodana, S.H., M.H.

 

KabarMakassar.com - Perkawinan seharusnya menjadi ikatan yang dibangun atas dasar kehendak bebas, persetujuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, bagaimana jika perkawinan justru dijadikan pintu masuk bagi praktik perdagangan manusia? Perempuan yang seharusnya menjadi subjek dalam menentukan masa depannya justru diperlakukan sebagai objek yang dapat ditawarkan, dipilih, bahkan diperjualbelikan.

Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah terungkapnya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan yang melibatkan tiga perempuan Indonesia berusia 18 hingga 20 tahun. Kasus yang diungkap Bareskrim Polri pada November 2026 ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang tidak selalu berlangsung melalui penculikan, kekerasan fisik, atau perekrutan tenaga kerja ilegal. Kejahatan ini dapat disamarkan melalui janji perkawinan dan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan pemberitaan, para korban diduga direkrut dengan tawaran menikah dengan warga negara China. Mereka dijanjikan mahar sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta. Namun, di balik tawaran tersebut, terdapat dugaan pengiriman foto korban kepada jaringan di luar negeri untuk dijadikan katalog calon pengantin. Bahkan, nilai transaksi setiap perempuan diduga mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Modus ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar perjodohan dengan warga negara asing. Ketika perempuan mulai ditawarkan melalui katalog, ditempatkan dalam jaringan perekrutan, dan memiliki nilai transaksi ekonomi, terdapat indikasi serius bahwa perkawinan sedang digunakan sebagai instrumen perdagangan manusia.

Perkawinan sebagai Kedok Eksploitasi

Dalam perspektif hukum pidana, kasus ini perlu dibaca melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 1 UU TPPO menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara tertentu, termasuk penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dalam konteks pengantin pesanan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diuji: bagaimana korban direkrut, apakah terdapat manipulasi informasi, siapa yang mengatur proses perkawinan, bagaimana transaksi dilakukan, serta untuk tujuan apa perempuan tersebut dibawa ke luar negeri.

Pasal 4 UU TPPO juga relevan apabila terbukti terdapat tindakan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi. Sementara itu, Pasal 10 mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang membantu atau melakukan percobaan TPPO.
Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap perkawinan dengan warga negara asing dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. Unsur tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi harus dibuktikan. Justru karena itu, penyidikan harus mampu membongkar keseluruhan jaringan, bukan hanya berhenti pada perekrut yang berada di lapisan paling bawah.
Penelusuran terhadap komunikasi digital, pengiriman foto korban, dokumen perjalanan, transaksi keuangan, serta hubungan antara pihak-pihak di Indonesia dan negara tujuan menjadi penting untuk mengungkap struktur kejahatan dan aliran keuntungan.

Persetujuan Korban Bukan Pembenaran bagi Pelaku

Satu persoalan yang sering muncul dalam perkara TPPO adalah anggapan bahwa seseorang tidak dapat disebut korban apabila bersedia mengikuti tawaran pelaku. Dalam kasus pengantin pesanan, mungkin muncul pertanyaan: bukankah para perempuan tersebut bersedia menikah?

Pandangan demikian perlu dikritisi. Persetujuan seseorang harus dilihat dari bagaimana persetujuan itu diperoleh. Apabila terdapat penipuan, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan posisi rentan, maka kesediaan korban tidak serta-merta menghapus tindak pidana.

Pasal 26 UU TPPO secara tegas menyatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan ini penting agar korban tidak justru disalahkan karena pernah menerima tawaran perkawinan atau berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan mengapa perempuan tersebut bersedia, melainkan siapa yang membangun skema perekrutan, siapa yang mengambil keuntungan, dan apakah perkawinan tersebut digunakan untuk tujuan eksploitasi.

Keadilan Tidak Berakhir pada Penangkapan Pelaku
Pengungkapan kasus dan penetapan tersangka merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan penanganan TPPO tidak cukup diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap. Ada hak korban yang harus dipastikan pemenuhannya.

Pasal 48 UU TPPO memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi atas kerugian materiil maupun immateriil, termasuk kehilangan penghasilan, penderitaan, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Selain itu, korban membutuhkan pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan sosial. Karena perkara ini memiliki dimensi lintas negara, koordinasi antara kepolisian, imigrasi, Kementerian Luar Negeri, LPSK, dan otoritas negara tujuan juga harus diperkuat. Negara tidak boleh hanya hadir ketika pelaku ditangkap, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak.

Kasus tiga perempuan ini menjadi pengingat bahwa perdagangan orang dapat menggunakan institusi sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, sebagai kedok kejahatan. Pencegahannya tidak cukup dengan mengimbau perempuan agar berhati-hati menerima tawaran menikah dengan warga negara asing. Negara harus membongkar jaringan perekrut, memperkuat pengawasan, dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik eksploitasi.
Pada akhirnya, perkawinan bukanlah ruang untuk memperjualbelikan manusia. Ketika perempuan diperlakukan sebagai komoditas atas nama perkawinan, yang dirampas bukan hanya kebebasannya, melainkan juga martabat dan masa depannya.

Sebab, perkawinan seharusnya menyatukan dua manusia, bukan menjadi transaksi yang memperdagangkan kemanusiaan salah satunya.

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua