Oleh: Suci Ayu Kurniah P (Dosen, Pengkaji Linguistik)
KabarMakassar.com - Wacana serta rencana pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN), tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat luas. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah maju dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan.
Namun, di balik sentimen positif tersebut, muncul pertanyaan krusial: bagaimanakah nasib dan masa depan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya bagi kampus-kampus yang menawarkan program studi atau kurikulum yang relatif mirip dengan PTN? Tanpa adanya intervensi yang tepat, kebijakan ini berpotensi memicu ketimpangan baru dalam lanskap pendidikan tinggi.
Realitas saat ini menunjukkan bahwa tantangan keuangan dan krisis jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta bukanlah isu rekaan semata. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi BPS dan Kemendikbudristek, jumlah PTS aktif di Indonesia menyusut dari 3.044 kampus pada tahun 2020 menjadi 2.812 kampus pada tahun 2024. Penurunan nasional ini dipicu oleh krisis operasional, pencabutan izin, hingga akselerasi penggabungan (merger) kampus-kampus berskala kecil.
Kondisi tersebut diperparah oleh penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru di PTS rata-rata sekitar 20%–30% dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, evaluasi nasional mencatat sekitar 30% PTS kini berjuang keras karena hanya mampu menyerap mahasiswa baru di bawah 50% dari kapasitas daya tampungnya. Data ini menegaskan betapa rentannya posisi finansial dan operasional mayoritas PTS saat ini, bahkan sebelum kebijakan pendidikan gratis PTN direalisasikan secara menyeluruh.
Kerentanan tersebut dapat dijelaskan secara lebih mendalam melalui Teori Ketergantungan Sumber Daya atau Resource Dependence Theory yang diperkenalkan oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald R. Salancik (1978).
Teori ini berpandangan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kapasitasnya dalam memperoleh, mengendalikan, dan mengelola sumber daya strategis yang berasal dari lingkungan eksternal.
Dalam konteks PTS, sumber daya paling utama untuk menopang operasional adalah dana perkuliahan dari mahasiswa (SPP/UKT). Jika wacana penggratisan PTN benar-benar direalisasikan secara luas, arus calon mahasiswa secara masif diprediksi akan tersedot ke perguruan tinggi negeri. Akibatnya, PTS terutama yang berskala kecil hingga menengah akan kehilangan sumber daya utamanya, mengalami krisis operasional yang memburuk dari kondisi saat ini, hingga berisiko tinggi harus gulung tikar.
Dampak dari penggratisan biaya kuliah ini tidak hanya berhenti pada penurunan angka partisipasi di PTS. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memicu penurunan kualitas pendidikan secara menyeluruh jika PTN mengalami overcapacity akibat lonjakan peminat, sementara PTS yang berkualitas harus tutup. Selain itu, persaingan yang tidak seimbang ini dapat mematikan keanekaragaman ekosistem pendidikan tinggi yang selama ini turut dibantu oleh peran aktif sektor swasta.
Empat Jalan Transformasi
Agar mampu bertahan dan tetap relevan di tengah perubahan regulasi ini, PTS perlu mengambil langkah-langkah strategis:
Pertama, Transformasi Kurikulum dan Spesialisasi Vokasi: PTS tidak lagi hanya berfokus pada program studi umum yang serupa dengan PTN. Perlu ada pergeseran ke arah keahlian terapan, pendidikan vokasi, serta sertifikasi kompetensi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri lokal maupun global.
Kedua, Diversifikasi Sumber Pendapatan: PTS mulai mengurangi ketergantungan tunggal pada SPP mahasiswa dengan mengoptimalkan kerja sama riset industri, komersialisasi produk akademik, unit usaha kampus, serta penggalangan dana abadi (endowment fund).
Ketiga, Optimalisasi Kemitraan Strategis dengan Sektor Industri: PTS membangun jejaring kolaborasi dengan industri lokal dan internasional untuk menghadirkan beasiswa terikat, magang terstruktur, serta percepatan penyaluran kerja. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa investasi pendidikan di PTS memberikan imbal hasil (return on investment) yang jelas bagi mahasiswa.
Dan yang keempat, Harmonisasi Kebijakan dan Insentif Pemerintah: pemerintah diharapkan tidak lepas tangan atau sekadar memanjakan PTN dengan perlakuan khusus. Perlu ada regulasi adil yang berpihak pada keberlanjutan PTS, seperti insentif berupa subsidi silang, bantuan hibah fasilitas, hingga kemudahan regulasi pembukaan prodi terapan. Langkah ini penting untuk memastikan PTS tetap menjadi pilar utama dalam pemenuhan tenaga kerja terampil secara nasional.
Melihat wacana ini secara keseluruhan, pada hakikatnya, perubahan kebijakan pendidikan bukanlah vonis mati bagi Perguruan Tinggi Swasta, melainkan panggilan untuk bertransformasi. Sejarah membuktikan bahwa PTS di Indonesia lahir dari keberanian, kemandirian, dan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di tengah kencangnya ancaman bak ‘angin badai’ ini, hanya PTS yang mampu beradaptasi, berinovasi tanpa henti, dan memperkokoh karakter uniknya yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga akan tampil menjadi pilar utama pembentuk generasi masa depan.
Krisis hari ini adalah batu pijakan untuk membuktikan bahwa kualitas, relevansi, dan daya tahan perguruan tinggi swasta Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Mungkin karena keberlanjutan PTS bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan bertahan dari berbagai krisis, melainkan oleh keberanian untuk menjadikan perubahan sebagai ruang pembelajaran untuk selalu relevan setiap zaman, bermakna, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.