Oleh: Dewi Angreini (Psikolog/Akademisi)
KabarMakassar.com - Sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, khususnya dalam kebijakan yang telah diterapkan di Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir, beberapa fakta awal kita bisa saksikan langsung, bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada kesediaan warga untuk memilah sampah, tetapi juga pada keandalan sistem pengelolaan yang menyertainya. Ketika sampah yang telah dipilah kembali tercampur atau pengangkutan berlangsung tidak teratur, upaya partisipatif warga berpotensi kehilangan maknanya karena hasil pemilahan tidak tampak dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Situasi semacam ini menjadi perhatian tersendiri karena perilaku pemilahan sampah merupakan persoalan ekologis sekaligus persoalan kelembagaan yang melibatkan kepercayaan, kenyamanan, norma sosial, dan pembagian tanggung jawab antara warga, pengelola kebersihan, dan pemerintah kota.
Oleh karena itu, persoalan ini perlu ditelaah lebih jauh, terutama mengenai bagaimana keterlambatan pengangkutan dan pencampuran kembali sampah yang telah dipilah dapat memengaruhi motivasi, persepsi, serta keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Keterlambatan pengangkutan sampah dan pencampuran kembali sampah yang telah dipilah tidak hanya mencerminkan kendala logistik, tetapi juga dapat menghambat keberlanjutan perilaku pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Ketidaksesuaian antara upaya warga dalam memilah sampah dan praktik pengelolaan setelah pengumpulan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap efektivitas sistem sekaligus melemahkan persepsi bahwa partisipasi mereka membawa dampak nyata. Dalam konteks ini, kepercayaan dan persepsi mengenai efektivitas sistem menjadi faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan perilaku pemilahan sampah.
Selain memengaruhi kepercayaan, ketidakteraturan pengangkutan juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Penumpukan sampah selama beberapa hari akibat pengangkutan yang tidak teratur dapat memunculkan kejenuhan dan ketidaknyamanan psikologis. Apabila kondisi tersebut berlangsung berulang kali, sebagian warga mungkin menjadi kurang termotivasi untuk mempertahankan kebiasaan membuang dan memilah sampah dengan benar.
Meskipun demikian, respons ini perlu dipahami sebagai kemungkinan yang turut dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti kemudahan akses terhadap fasilitas dan kejelasan informasi mengenai mekanisme pengelolaan sampah.
Situasi tersebut juga dapat berkaitan dengan fenomena difusi tanggung jawab. Ketika sampah menumpuk di fasilitas bersama dan dipersepsikan sebagai persoalan publik, tanggung jawab untuk menanganinya berpotensi dianggap sebagai tanggung jawab pihak lain, misalnya pemerintah atau petugas kebersihan, alih-alih sebagai tanggung jawab bersama yang juga melibatkan individu. Dalam kondisi demikian, persepsi mengenai norma sosial dan atribusi tanggung jawab dapat memengaruhi perilaku pencegahan sampah serta kesediaan masyarakat untuk terlibat secara berkelanjutan dalam pengelolaannya.
Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu menggabungkan peningkatan kapasitas layanan dengan intervensi perilaku dan komunikasi yang transparan. Langkah tersebut dapat dimulai dengan penyampaian jadwal pengangkutan yang jelas dan konsisten, disertai komunikasi dua arah antara pengelola kebersihan dan warga. Melalui mekanisme komunikasi yang terbuka, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai jadwal pengangkutan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, dan mengetahui tindak lanjut atas persoalan yang mereka hadapi.
Di samping itu, pengelola perlu memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa sampah terpilah tetap dikelola secara terpisah setelah dikumpulkan. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan melalui penggunaan kendaraan bersekat atau penerapan jadwal pengangkutan yang berbeda untuk setiap jenis sampah.
Kejelasan informasi, kepercayaan, dan dukungan infrastruktur merupakan unsur yang berperan dalam mendorong perilaku pemilahan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta untuk menjalankan kewajiban memilah sampah, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa upaya tersebut menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang konsisten.
Secara keseluruhan, keterlambatan pengangkutan dan pencampuran kembali sampah yang telah dipilah bukan semata-mata persoalan teknis pengelolaan kebersihan, melainkan juga kondisi yang dapat melemahkan kepercayaan warga terhadap sistem serta mengurangi rasa efikasi mereka sebagai bagian dari pengelolaan sampah. Oleh karena itu, keberlanjutan perilaku pemilahan perlu didukung oleh layanan pengangkutan yang teratur, mekanisme pemisahan yang terlihat dan dapat diverifikasi, serta komunikasi yang transparan dan responsif.
Ending yang kita harapkan adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi yang kuat antara warga, pengelola kebersihan, dan pemerintah. Ketika layanan berjalan secara konsisten, mekanisme pengelolaan dapat dipercaya, dan tanggung jawab dibangun sebagai komitmen bersama, sistem pengelolaan sampah tidak hanya menjadi lebih efisien secara operasional, tetapi juga mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang demi mewujudkan Kota Makassar yang indah dan bersih.
Bukankah kita semua merindukan penghargaan Adipura kembali diraih oleh kota kita tercinta ini?
