![Sitti Nurliani Khanazahrah [Penulis, Dosen, Pegiat Filsafat]](https://www.kabarmakassar.com/uploads/berita/thumbnail/e71b49f975b07c3f1dae5b6a786f411e63c64769.webp)
Oleh: Sitti Nurliani Khanazahrah [Penulis, Dosen, Pegiat Filsafat]
KabarMakassar.com -- Di banyak sudut kota Makassar hari-hari ini, senja tidak lagi disambut dengan ketenangan tetapi dengan kecemasan yang berulang.
Ketika jadwal pemadaman bergilir tiba, ritme kehidupan urban mendadak patah dan terbelah menjadi dua kelas yang sangat kentara.
Di satu sisi, ruko-ruko besar, mal, serta kafe bermodal kuat segera menyalakan genset, menciptakan deru bising yang menelan suara jalanan. Di sisi lain, di pemukiman padat, lorong-lorong kota, serta warung-warung kecil, warga harus menelan kenyataan pahit, yaitu beraktivitas dengan nyala lilin, lampu darurat yang meredup, serta hawa panas yang menyergap ruang-ruang domestik mereka.
Tetapi di tengah kegelapan yang menekan kehidupan warga secara riil tersebut, mesin birokrasi di Jakarta tidak pernah tidur dalam merancang strategi ekstraksi fiskal.
Belakangan ini, ruang publik kita dibanjiri oleh wacana kenaikan pungutan negara yang kian masif dan memburu kelas menengah ke bawah. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus membayangi setiap transaksi harian.
Di saat yang sama, pemerintah bersiap memperluas objek cukai, salah satunya melalui cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) yang ditargetkan meraup triliunan rupiah dalam APBN mendatang.
Membaca dua realitas ini secara berdampingan, yaitu negara yang semakin agresif memungut pajak dan infrastruktur energi publik yang lumpuh di daerah, menghasilkan sebuah kontradiksi eksistensial yang absurd.
Kita dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental, bahwa masihkah kepatuhan fiskal memiliki legitimasi moral ketika negara secara terang-terangan gagal menyediakan prasarana publiknya yang paling dasar?
Untuk memahami kedalaman ironi ini, kita harus melihat bagaimana pemadaman listrik beroperasi tidak sekadar sebagai gangguan teknis, tetapi sebagai mesin penghancur modal yang paling kejam bagi kelas menengah ke bawah.
Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), listrik yang mati adalah kematian perlahan. Di dalam kulkas-kulkas warung kelontong, bahan baku makanan, daging, serta minuman perlahan membusuk. Pemilik usaha jahit, bengkel kecil, hingga pekerja lepas digital yang menggantungkan hidupnya pada layar dan koneksi internet dipaksa berhenti berproduksi.
Mereka yang memaksakan diri untuk terus beroperasi harus mengeluarkan ongkos produksi tambahan yang mencekik untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) demi menghidupi genset. Sebuah alat yang pada dasarnya adalah monumen privatisasi layanan publik.
Warga terpaksa membeli sendiri listrik mereka secara eceran karena negara absen menyediakannya.
Dalam hal ini, kita menyaksikan kekerasan struktural yang begitu nyata. Negara, melalui aparatur pajaknya, tidak akan pernah mau tahu apakah hari ini warung seorang warga merugi akibat pemadaman listrik atau tidak. Target pajak tetap dikejar, PPN tetap ditarik dari setiap barang modal yang mereka beli, serta daya beli mereka terus digerus oleh inflasi.
Memungut pajak dari warga yang sedang berdarah-darah mempertahankan usahanya dari inkompetensi negara dalam menyediakan listrik adalah sebuah tindak kekerasan fiskal yang nyata.
Dalam tradisi filsafat politik klasik yang diwariskan oleh pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, pajak bukanlah upeti.
Ia bukan persembahan tanpa syarat dari rakyat taklukan kepada raja yang berkuasa. Pajak adalah manifestasi paling konkret dari kontrak sosial. Kita, sebagai warga negara, menyerahkan sebagian dari kekayaan dan kebebasan kita kepada entitas bernama negara dengan satu prasyarat mutlak, bahwa negara menjamin hak-hak hidup kita, melindungi kepemilikan kita, serta mengelola prasarana publik yang tidak mungkin kita urus secara individual.
Listrik, dalam ekosistem masyarakat modern, bukanlah kemewahan tersier. Ia adalah fondasi eksistensi material. Tanpa listrik, akses terhadap air bersih terhenti, pendidikan anak-anak terhambat, sirkulasi ekonomi macet, serta keamanan publik terancam. Ketika sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) berulang kali mengalami defisit daya dan pemadaman, negara sebenarnya sedang mengalami gagal bayar atas kontrak sosialnya.
Ketika warga dituntut untuk terus mematuhi tenggat waktu pembayaran pajak dan bersiap menanggung lonjakan harga produk akibat perluasan cukai, instrumen fiskal itu menjadi kehilangan dimensi etisnya. Ia tidak lagi dirasakan sebagai "iuran peradaban" untuk membangun kesejahteraan bersama, tetapi kembali ke bentuk purbanya, yaitu pemerasan terstruktur yang dilegalkan oleh undang-undang.
Ironi ini menajam hingga ke tahap absurditas jika kita membedah dalih moral di balik wacana pungutan baru, khususnya cukai minuman berpemanis (MBDK). Narasi utama yang selalu dikemukakan pemerintah adalah kesehatan masyarakat. Negara berdalih ingin mendisiplinkan konsumsi gula warga demi menekan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas.
Dalam kacamata filsuf Michel Foucault, ini adalah praktik biopolitik yang sangat gamblang. Negara menggunakan kekuasaannya untuk mengatur tubuh, metabolisme, serta gaya hidup warganya melalui instrumen ekonomi. Negara tampil dengan wajah yang sangat paternalistik, seolah bertindak layaknya orang tua yang membatasi asupan pemanis bagi anak-anaknya demi masa depan mereka. Di atas kertas, ini terdengar seperti kebijakan yang luhur dan sangat peduli.
Tetapi realitas keseharian membongkar kemunafikan klaim tersebut. Minuman manis dalam kemasan, suka atau tidak, adalah "bahan bakar" murah bagi kelas pekerja seperti kuli bangunan, pengemudi ojek online, buruh pelabuhan, serta pekerja informal, untuk bertahan di tengah cuaca ekstrem dan kelelahan fisik yang menyiksa.
Mengklaim peduli pada kadar gula darah mereka di masa depan, sambil di saat yang bersamaan membiarkan kehidupan mereka hari ini terpuruk akibat pemadaman listrik, adalah sebuah inkonsistensi yang tidak masuk akal.
Negara seakan-akan berkata: "Kami sangat peduli pada ginjal dan pankreasmu, karena itu kami akan memajaki minumanmu. Tetapi jika malam ini anakmu tidak bisa belajar karena gelap, atau usahamu bangkrut karena kulkasmu mati berjam-jam, harap maklum, itu urusan teknis cuaca dan pemeliharaan pembangkit listrik." Klaim kesehatan ini pada akhirnya terbaca sebagai etalase moral belaka untuk menutupi hasrat ekstraksi uang rakyat.
Pajak pada produk konsumsi sehari-hari lebih terasa sebagai jalan pintas yang pragmatis untuk menambal defisit APBN, mendanai mega-proyek, serta membiayai birokrasi, ketimbang kesadaran ekologis atau kesehatan yang sejati.
Kegelapan yang secara periodik menyelimuti Makassar dan sekitarnya juga mengonfirmasi satu kebenaran yang lebih besar dan lebih kelam, yaitu ketidakadilan tata ruang antara pusat dan daerah. Krisis listrik ini membuka borok pengelolaan energi nasional yang selalu bias pada sentralisasi Jawa-Bali.
Kita hidup dalam sebuah narasi besar bahwa Sulawesi adalah lumbung masa depan. Tanah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Tenggara dikeruk habis-habisan secara masif untuk menambang nikel. Mineral ini diekspor atau diolah untuk memenuhi ambisi global dan nasional mengenai transisi energi hijau dan baterai kendaraan listrik (EV). Ribuan triliun perputaran uang terjadi di atas tanah ini dengan dalih "hilirisasi energi".
Tetapi apa yang didapatkan oleh warga lokal dari ekstraksi gila-gilaan tersebut? Paradoks yang sungguh memilukan. Bumi mereka dibongkar untuk memberi daya pada mobil-mobil listrik canggih di kota-kota besar dan negara maju, sementara warga Sulawesi sendiri masih harus memutar otak mencari lilin saat malam tiba.
Sementara itu, sistem kelistrikan di Jawa dan Bali hari ini jutru mengalami kondisi oversupply (kelebihan pasokan) yang akut. Triliunan rupiah uang negara dibayarkan kepada produsen listrik swasta (IPP) di Jawa melalui skema Take or Pay, listriknya dipakai atau tidak, negara tetap harus membayar.
Pemborosan struktural di pusat ini dibiayai dari uang pajak seluruh rakyat, termasuk warga Sulawesi yang listriknya sering by-pet dengan alasan klasik "debit air PLTA menyusut akibat kemarau panjang". Warga daerah dituntut memiliki tingkat kepatuhan hukum dan kewajiban pajak yang persis sama dengan warga di ibu kota, tetapi mereka menerima kualitas kewarganegaraan kelas dua dalam hal hak pelayanan publik.
Ini bukan lagi sekadar masalah teknis transmisi daya, tetapi penindasan spasial dan ketidakadilan distributif yang dilembagakan.
Rentetan fenomena ini menyingkap wajah relasi kuasa antara negara dan warganya hari ini. Pemerintah senantiasa menuntut rakyatnya menjadi subjek yang modern, taat hukum, serta rasional, yang siap beradaptasi dengan disrupsi zaman, yang diwajibkan patuh pada tenggat pajak dan yang dituntut memaklumi setiap regulasi pungutan baru.
Tetapi sebaliknya, birokrasi memposisikan dirinya sebagai entitas superior yang boleh meminta "pemakluman" saat mereka gagal memberikan pelayanan yang paling purba dan esensial, yaitu memastikan lampu di rumah warga tetap menyala. Situasi timpang ini memaksa masyarakat kita untuk mempraktikkan semacam "stoikisme yang zalim".
Kita ditekan untuk bersikap lapang dada menerima penderitaan akibat infrastruktur publik yang buruk, disuruh berdamai dengan keadaan yang konon berada di luar kendali kita, sembari dompet kita terus dirogoh dengan paksa untuk menghidupi institusi yang membiarkan kita berada dalam kegelapan.
Pajak, cukai, serta segala bentuk pungutan negara hanya bisa dipertahankan keabsahan etisnya jika ia mendatangkan kemaslahatan yang setimpal. Selama negara belum mampu menjaga martabat material warganya dari hal yang paling fundamental, yaitu memastikan roda ekonomi kecil terus berputar tanpa deru genset dan memastikan anak-anak bisa membaca buku di bawah terang lampu setiap malam, maka setiap wacana kenaikan pajak tidak akan pernah terdengar sebagai panggilan untuk membangun bangsa.
Ia hanya akan terdengar seperti arogansi kekuasaan, mempertegas jurang pemisah antara Leviathan yang rakus memungut upeti dan warga yang diabaikan sendirian dalam kegelapan.
