Oleh: Andi Zulkifli Daido (Peneliti Azda Institute)
KabarMakassar.com -- Setiap 10 November, bangsa ini kembali menundukkan kepala untuk mengenang keberanian para pahlawan. Kita mengibarkan bendera, menggelar upacara, menaburkan bunga, dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengorbankan jiwa demi kemerdekaan Indonesia. Namun, di tengah penghormatan itu, ada pertanyaan yang patut kita ajukan: apakah kita benar-benar telah mewarisi semangat kepahlawanan, atau sekadar mewarisi seremoni peringatannya?
Pertanyaan ini terasa relevan ketika melihat wajah Kota Makassar belakangan ini. Kota yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban dan kebudayaan di Indonesia Timur tersebut masih dihadapkan pada persoalan tawuran antarkelompok pemuda. Bentrokan yang melibatkan remaja, penggunaan busur panah, batu, senjata tajam, hingga jatuhnya korban jiwa menjadi kenyataan yang tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.
Pada 30 Januari 2026, misalnya, tawuran antara kelompok pemuda di kawasan Kandea, Kecamatan Tallo, mengakibatkan seorang warga bernama Basir Daeng Ngalle meninggal dunia setelah terkena anak panah ketika berusaha melerai pertikaian. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan antarkelompok bukan hanya mengancam mereka yang terlibat, melainkan juga masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan konflik itu.
Persoalan serupa kembali mencuat pada September dan Oktober 2026. Tawuran di Kecamatan Tallo dan Biringkanaya bahkan menimbulkan korban meninggal dunia. Dalam pengungkapan kasus di Biringkanaya, kepolisian mengamankan 19 orang yang diduga terlibat, 18 di antaranya masih berusia di bawah 18 tahun. Bentrokan tersebut diduga telah direncanakan melalui pertemuan yang dikenal dengan istilah COD atau janjian untuk berkelahi.
Fakta-fakta ini semestinya membuat kita berhenti sejenak. Ada sesuatu yang lebih serius daripada sekadar persoalan keamanan dan ketertiban. Ketika anak-anak muda yang seharusnya sedang mempersiapkan masa depan justru menjadikan kekerasan sebagai cara menunjukkan keberanian, kita sedang berhadapan dengan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.
Ironisnya, peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan. Tema tersebut mengandung pesan bahwa perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebagai cerita sejarah, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata generasi penerus.
Namun, bagaimana mungkin kita berbicara tentang melanjutkan perjuangan, sementara sebagian generasi muda masih terjebak dalam permusuhan yang tidak jarang hanya dipicu persoalan sepele?
Ketika keberanian kehilangan arah
Dalam sejarah bangsa, keberanian merupakan salah satu nilai utama kepahlawanan. Para pejuang mempertaruhkan nyawa karena memiliki tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Mereka berjuang untuk kemerdekaan, kehormatan, dan masa depan bangsa.
Sebaliknya, dalam tawuran, keberanian sering kali kehilangan orientasi moral. Keberanian tidak lagi diukur dari kemampuan melindungi orang lain, tetapi dari seberapa jauh seseorang berani menyerang, membawa senjata, atau menunjukkan loyalitas kepada kelompoknya.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Anak-anak muda membutuhkan pengakuan, identitas, dan ruang untuk menunjukkan eksistensi. Ketika kebutuhan tersebut tidak menemukan saluran yang sehat, kelompok sebaya dapat berubah menjadi tempat mencari pengakuan melalui perilaku menyimpang.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Differential Association yang dikembangkan Edwin H. Sutherland. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang terdekat, termasuk kelompok pertemanan.
Artinya, seseorang tidak serta-merta lahir dengan kecenderungan melakukan kekerasan. Lingkungan pergaulan dapat mengajarkan bagaimana kekerasan dilakukan, bagaimana tindakan itu dibenarkan, bahkan bagaimana seseorang memperoleh penghargaan sosial setelah melakukannya.
Ketika seorang remaja berada dalam kelompok yang menganggap tawuran sebagai simbol keberanian dan kesetiaan, tindakan tersebut berpotensi menjadi bagian dari identitas sosialnya. Apalagi jika perilaku itu mendapatkan dukungan, sorakan, atau popularitas di media sosial.
Fenomena tawuran yang dipertontonkan melalui siaran langsung media sosial bahkan memperlihatkan bagaimana kekerasan berpotensi berubah menjadi tontonan dan sarana memperoleh perhatian. Pemberitaan mengenai tawuran di Tallo pada Oktober 2026 mengungkap adanya dugaan pemberian uang kepada remaja untuk ikut dalam aksi tersebut, bahkan dikaitkan dengan upaya mengejar hadiah dari siaran langsung TikTok.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan tawuran tidak selalu dapat dijelaskan sebagai kenakalan remaja semata. Ada mekanisme sosial, ekonomi, dan psikologis yang perlu dibaca secara lebih mendalam.
Kota yang kehilangan daya ikat sosial
Perspektif lain dapat ditemukan dalam teori Social Disorganization yang dikembangkan Clifford Shaw dan Henry McKay. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang lebih mudah berkembang dalam lingkungan yang mengalami lemahnya kontrol sosial informal, rendahnya solidaritas warga, serta ketidakmampuan komunitas membangun kesepakatan bersama untuk menjaga ketertiban.
Teori ini tidak berarti bahwa kawasan permukiman tertentu atau masyarakat berpenghasilan rendah merupakan penyebab tawuran. Justru, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hubungan sosial, kepedulian lingkungan, dan kemampuan masyarakat mengelola konflik bekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks Makassar, persoalan ini perlu menjadi bahan refleksi. Jangan sampai hubungan antarkelompok warga lebih kuat dibangun atas dasar identitas lorong, wilayah, atau solidaritas kelompok yang eksklusif daripada rasa persaudaraan sebagai sesama warga kota.
Ketika perselisihan seorang remaja kemudian melibatkan puluhan orang, konflik personal telah berubah menjadi konflik kolektif. Dalam keadaan seperti itu, persoalan kecil dapat berkembang menjadi kekerasan besar karena masing-masing pihak merasa memiliki kewajiban membela kelompoknya.
Kita juga perlu melihat teori Strain dari Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial dan kesenjangan antara tujuan yang diharapkan masyarakat dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat mendorong sebagian orang memilih cara-cara menyimpang.
Dalam konteks remaja, kebutuhan akan pengakuan, status, dan penghargaan sosial yang tidak terpenuhi melalui jalur positif dapat mendorong pencarian alternatif yang keliru. Tawuran bisa menjadi salah satu bentuk pencarian identitas tersebut.
Tentu, teori-teori ini bukan pembenaran bagi kekerasan. Namun, teori tersebut mengingatkan kita bahwa penanganan tawuran tidak cukup dilakukan dengan membubarkan massa, menangkap pelaku, kemudian menunggu konflik berikutnya muncul.
Ada akar persoalan yang harus diselesaikan.
Jangan biarkan keluarga dan sekolah kehilangan peran.
Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama. Namun, dalam kehidupan perkotaan yang semakin kompleks, pengawasan dan pendampingan terhadap anak sering kali menghadapi tantangan. Kesibukan pekerjaan, keterbatasan waktu, dan perubahan pola komunikasi antara orang tua dan anak dapat menciptakan jarak emosional.
Anak yang tidak menemukan ruang dialog di rumah mungkin mencari penerimaan di luar. Jika kelompok pergaulannya justru menawarkan identitas melalui kekerasan, risiko keterlibatan dalam tawuran menjadi lebih besar.
Sekolah pun tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Pendidikan karakter, kemampuan mengelola emosi, penyelesaian konflik, dan penghargaan terhadap perbedaan harus menjadi bagian penting dari proses pendidikan.
Penting pula membangun kembali fungsi sekolah sebagai ruang aman. Guru bimbingan konseling, wali kelas, dan organisasi siswa harus mampu mendeteksi perubahan perilaku, konflik pertemanan, serta indikasi keterlibatan siswa dalam kelompok yang berpotensi melakukan kekerasan.
Namun, tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan hanya kepada orang tua dan guru. Pemerintah Kota Makassar harus hadir melalui kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Mengubah pendekatan: dari penindakan menuju pencegahan
Selama ini, respons terhadap tawuran sering kali menguat setelah kekerasan terjadi. Polisi datang membubarkan massa, mengamankan pelaku, menyita senjata, dan melakukan penyelidikan. Langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Akan tetapi, penindakan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi.
Setidaknya ada lima langkah yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, Pemerintah Kota Makassar perlu membangun sistem pencegahan tawuran berbasis wilayah. Kecamatan dan kelurahan yang memiliki riwayat konflik harus dipetakan secara berkala. Pemetaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi stigma kepada suatu kawasan, melainkan untuk menentukan lokasi intervensi sosial yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Kedua, menghidupkan kembali ruang publik yang produktif bagi anak muda. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak fasilitas olahraga, pusat kreativitas, ruang musik, komunitas literasi, pelatihan keterampilan, dan kegiatan kewirausahaan. Anak muda membutuhkan ruang untuk berkompetisi, tetapi kompetisi itu harus diarahkan pada prestasi, bukan permusuhan.
Ketiga, membangun mekanisme mediasi antarkelompok. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus RT/RW, sekolah, dan aparat keamanan perlu duduk bersama untuk menyelesaikan akar konflik. Pendekatan ini harus melibatkan perwakilan kelompok yang berselisih, bukan hanya menghadirkan aparat ketika situasi sudah memanas.
Keempat, memperkuat literasi digital dan tanggung jawab platform sosial. Konten yang mengglorifikasi tawuran, mengajak melakukan penyerangan, atau menjadikan kekerasan sebagai tontonan perlu ditangani secara serius. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas digital harus bekerja sama membangun budaya bermedia sosial yang bertanggung jawab.
Kelima, menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara tepat bagi anak yang memenuhi persyaratan hukum. Anak yang terlibat kekerasan harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi penanganannya juga perlu memperhatikan masa depan, pemulihan korban, pendidikan, dan kemungkinan reintegrasi sosial. Keadilan tidak boleh berhenti pada penghukuman, tetapi juga harus mencegah pengulangan.
Dalam hal ini, konsep collective efficacy yang diperkenalkan Robert J. Sampson dan koleganya relevan untuk dipertimbangkan. Konsep tersebut menekankan pentingnya kepercayaan antarwarga dan kesediaan bersama untuk melakukan tindakan demi kepentingan komunitas.
Lingkungan yang aman bukan semata-mata lingkungan dengan banyak petugas keamanan. Lingkungan yang aman adalah lingkungan ketika warganya saling mengenal, peduli terhadap anak-anak di sekitarnya, berani mencegah kekerasan, dan tidak membiarkan konflik berkembang menjadi permusuhan berkepanjangan.
Makna kepahlawanan harus hadir di jalanan Makassar
Ada satu hal yang perlu kita renungkan dari peringatan Hari Pahlawan: para pejuang dahulu mempertaruhkan nyawa untuk menyatukan bangsa, sedangkan hari ini sebagian anak muda justru mempertaruhkan nyawa karena mempertahankan permusuhan antarkelompok.
Perbandingan ini memang terasa keras. Namun, justru di situlah letak ironi yang harus kita hadapi.
Makassar memiliki sejarah panjang tentang keberanian, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Nilai-nilai tersebut semestinya diwariskan kepada generasi muda dalam bentuk keberanian membela kebenaran, kepedulian terhadap sesama, serta kemampuan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.
Kita tidak boleh membiarkan identitas lorong, kampung, atau kelompok menjadi alasan untuk saling melukai. Tidak ada kehormatan yang lahir dari busur panah yang menembus tubuh orang lain. Tidak ada kemenangan yang patut dibanggakan ketika seorang ibu harus kehilangan anaknya akibat pertikaian yang tidak membawa manfaat apa pun.
Pemerintah Kota Makassar juga perlu menjadikan persoalan ini sebagai agenda pembangunan manusia, bukan semata agenda ketertiban umum. Keberhasilan pembangunan kota tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, keindahan ruang publik, atau penghargaan yang diterima pemerintah. Keberhasilan juga harus diukur dari seberapa aman anak-anak tumbuh, seberapa kuat hubungan sosial masyarakat, dan seberapa besar kesempatan generasi muda mengembangkan potensinya.
Kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya hadir ketika terjadi kekacauan, tetapi juga bekerja sebelum kekacauan itu terjadi. Program pembinaan pemuda tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau dokumentasi kegiatan pemerintah. Harus ada kesinambungan, anggaran yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi yang terbuka kepada masyarakat.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya mengajak kita mengenang mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki medan perjuangannya sendiri.
Bagi generasi muda Makassar, medan perjuangan hari ini bukanlah jalanan tempat mempertontonkan kekerasan. Medan perjuangan itu adalah ruang pendidikan, lapangan pekerjaan, pusat kreativitas, lingkungan sosial, dan masa depan yang harus diperjuangkan bersama.
Pahlawan masa kini bukan mereka yang paling berani mengangkat senjata, melainkan mereka yang mampu menahan diri ketika diprovokasi, melindungi orang lain ketika terancam, dan membangun persaudaraan ketika perbedaan mengundang permusuhan.
Sebab, kota yang besar bukanlah kota yang warganya paling ditakuti, melainkan kota yang masyarakatnya paling mampu menjaga satu sama lain.
Jika para pahlawan dahulu berjuang agar bangsa ini tidak dijajah, maka tugas generasi sekarang adalah memastikan bahwa masa depan anak-anak kita tidak dijajah oleh kebencian, kekerasan, dan permusuhan.
Itulah makna sesungguhnya melanjutkan perjuangan.
