Oleh : Ifah Rasyidah (Praktisi Pendidikan)
KabarMakassar.com - Berbagai krisis melanda negeri ini, yang tidak bisa lagi dipaparkan satu per satu. Permasalahan yang sangat kompleks, tanpa ada solusi. Mulai dari sistem politik , ekonomi, pendidikan dan sosial. Sebagai contoh karhutla terus mengancam lingkungan dan kehidupan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan tata kelola, pengawasan, dan efektivitas anggaran. Termasuk masalah guru honorer masih berjuang dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Tingginya kasus HIV dikalangan remaja. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik, sementara pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi membawa negeri ini pada titik nadir terendah. Kemiskinan, kesenjangan, dan persoalan moral pun belum terselesaikan secara tuntas.
Jika berbagai persoalan ini terus berulang tanpa ada solusi maka haruslah kita berpikir, mengapa semua ini terus terjadi?? Bukankah pergantian pemimpin dan perubahan kebijakan telah berulang kali dilakukan, namun mengapa persoalan negeri ini semakin parah tanpa ada penyelesaian konkrit???
Sekularisme-Kapitalisme: Biang Kerok
Masalah Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memimpin, melainkan sistem yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Pergantian pemimpin telah berulang terjadi, tetapi sistem yang diterapkan tetap sekuler kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam dibatasi pada urusan ibadah dan moral. Adapun ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya diatur oleh hukum buatan manusia yang sarat kepentingan.
Sistem Ekonomi Kapitalisme pun memberikan ruang gerak penuh kepada para kapitalis oligarki untuk melakukan monopoli pasar tanpa melihat kerugian yang akan di timbulkan. Maka tidak heran para oligarki mampu berlenggak-lenggok di tengah derita rakyat. Mereka seakan menutup mata dan telinga atas permasalahan negeri ini. Sistem Ekonomi Kapitalisme telah mampu mewujudkan ambisi para kapitalis untuk mengumpulkan kekayaan tanpa halangan.
Dampak buruk penerapan Ekonomi Kapitalis tampak pada krisis ekonomi yang terus berulang. Pertumbuhan ekonomi hanya sesaat dan akhirnya jatuh kembali merusak tatanan ekonomi seperti yang terjadi saat ini dengan lemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin menggila.
Kemiskinan dan ketimpangan menjadi masalah serius bagi tatanan Kapitalisme. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan akan menyulut konflik sosial seperti perceraian, perselingkuhan, kekurangan gizi, putus sekolah dan lainnya.
Selama sistem ini dipertahankan, pergantian pemimpin maupun program hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat parsial. Karena itu Indonesia Emas tidak cukup diwujudkan melalui target pembangunan, investasi atau kemajuan teknologi, tetapi memerlukan perubahan sistem.
Jika bangsa ini ingin keluar dari berbagai masalah, akar permasalahan harus dicabut, yakni sistem Kapitalisme Sekuler, kemudian diganti dengan ideologi dan sistem Islam yang dapat menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Hal ini karena ideologi dan sistem Islam berasal dari Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Adil, Allah SWT.
Islam Bukan Sekadar Agama Ritual, tetapi Ideologi
Islam adalah ideologi yang melahirkan sistem kehidupan yang mencakup politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya pendidikan, dll. Sistem kehidupan Islam inilah yang akan menjadi jawaban dan solusi dari berbagai permasalahan negeri ini. Namun, agar sistem Islam ini benar-benar menjadi solusi, maka wajib diterapkan oleh negara. Tentu untuk menggantikan sistem kehidupan lainnya, seperti Kapitalisme sekuler maupun Sosialisme komunis.
Islam sebagai ideologi dalam pengertian pemikiran yang dibangun di atas akidah dan melahirkan sistem kehidupan. Islam memiliki fikrah, yakni gagasan, konsep dan pemikiran tentang manusia, kehidupan, alam semesta, serta hubungan ketiganya dengan Allah. Islam juga memiliki thariqah, yakni metode dan ketentuan untuk mewujudkan serta menjaga pelaksanaan pemikiran tersebut.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara perubahan parsial (reformasi) dan perubahan ideologis. Perubahan parsial memperbaiki satu kebijakan tanpa mengubah asas yang mendasarinya yaitu sistem, hanya perubahan pemimpin atau kebijakan. Perubahan ideologis bukan sekedar merubah kepemimpinan tetapi merubah sistem yang mendasarinya. Sehingga penerapannya akan menghasilkan perubahan nyata yang lebih baik.
Namun tidak bisa dipungkiri penerapan sistem Islam akan memberikan respon yang positif dan negatif. Diantaranya bahwa penerapan syariat akan merampas hak non-Muslim yang dianggap minoritas. Dalam konsep kemasyarakatan, sistem Islam terdapat pembahasan rinci mengenai hubungan negara, kebebasan beribadah, dan kedudukan non-Muslim. Penerapan Islam tidak membenarkan pemaksaan keyakinan/agama, kekerasan terhadap warga, atau tindakan sewenang-wenang. Islam memberikan perlindungan adil kepada setiap warga negara non muslim menjaga aqidah, jiwa, harta dan memenuhi kebutuhan pokok mereka selayaknya warga muslim. Bahkan Rasulullah menegaskan, ”Siapa saja yang membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun.” (HR Ahmad).
Bukan hanya dari non muslim, respon negatif adakalanya muncul dari kalangan muslim sendiri yang menganggap penerapan Islam akan mengekang kehidupan mereka. Misalnya stigmatisasi bahwa ajaran islam adalah sistem politik barbar, pemecah belah negara, kejam dan berdarah-darah. Stigma ini sengaja dihembuskan untuk menciptakan monsterisasi atas sistem Islam. Dengan itu publik menjadi takut dan kemudian menolak kepemimpinan Islam. Sementara tuduhan tersebut tidak berdasar hanya opini islamfobia demi melestarikan kekuasaan. Stigmatisasi ini akan membuat publik anti terhadap Islam dan tetap bertahan dengan sistem Kapitalis sekuler seperti saat ini. Ya, bertahan dengan sistem yang telah terbukti gagal namun tetap dipoles dengan jargon-jargon kamuflase. Ibarat mengendarai kereta yang sudah reok, dipaksa berjalan sampai tujuan.
Dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas negara dan menerapkan sistem Islam secara totalitas, penyelenggaraan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan melayani kepentingan segelintir elite maupun pemilik modal atau oligarki yang berkuasa di negeri ini. Hanya penerapan Islam yang mampu mewujudkan Indonesia Emas yang sesungguhnya, yakni negeri yang berdaulat, adil, makmur dan penuh keberkahan.
