Oleh: Sakral Wijaya Saputra, S.I.P., M.Tr.AP (Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar / Mahasiswa Doktoral (S3) Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin)
KabarMakassar.com - Kita hidup di negara yang sangat mencintai panggung.
Semua ingin terlihat bekerja, semua ingin terlihat paling berjasa. Panggung yang besar, lampunya terang, tapi dari panggung itu kita tidak benar-benar menyelesaikan apa pun. Karena pada hakikatnya panggung memang didesain untuk dipertontonkan, bukan untuk disepakati.
King Arthur, sosok raja Britania, memahami itu jauh sebelum kita.
Ia adalah raja paling berkuasa di zamannya, ia bisa saja memerintah dari singgasana yang tinggi. Tapi ia memilih membuat meja bundar yang kisahnya terekam jelas hingga lintas zaman. Di Camelot tidak ada kepala dan tidak ada ekor, tidak ada ksatria yang lebih tinggi karena gelarnya. Arthur tahu satu kebenaran yang pelan-pelan kita lupakan, bahwa kekuasaan yang dipertahankan dengan jarak hanya akan melahirkan ketakutan, tapi kekuasaan yang dibagi dalam satu meja yang sama akan melahirkan kesetiaan dan kepercayaan satu sama lain. Inggris tidak disatukan hanya dengan pedang Excalibur, Inggris disatukan oleh kesediaan rajanya untuk duduk setara mendengar apa yang semestinya didengar oleh seorang raja.
Itulah esensi meja yang hilang dari kita.
Meja bundar Arthur pada hakikatnya adalah pemerintahan yang berani mendengar lebih banyak daripada berbicara. Ia adalah keberanian membuka ruang-ruang diskusi seluas-luasnya, memberi tempat bagi suara yang selama ini hanya menjadi penonton. Di meja semacam itu, diharapkan sebuah kebijakan tidak lahir hanya karena desakan kelompok atau karena siapa yang paling keras di panggung, apalagi hanya karena kepentingan orang tertentu, melainkan lahir karena ditarik dari denyut kebutuhan masyarakat yang paling bawah, diputuskan dengan rasa keadilan, dan sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan yang lebih luas.
Jurgen Habermas ribuan tahun kemudian dengan pendekatan lebih intelektual, memberi nama untuk kebijaksanaan Arthur sebagai nalar komunikatif. Nalar yang mencari pemahaman bersama, bukan kemenangan sepihak. Sebab negara yang hanya berpikir tentang panggung akan gaduh, tapi negara yang merawat mejanya akan tetap tumbuh.
Dalam ruang pemerintahan kita menyebutnya collaborative governance, gotong royong yang didesain dengan serius. Hari-hari ini ia berkembang menjadi generative governance. Jika meja Arthur dulu dipakai untuk menyelesaikan permasalahan perang, meja generatif hari ini dipakai untuk menciptakan kemungkinan yang belum ada. Di mana kemungkinan-kemungkinan itu bermuara pada kemaslahatan, stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.
Gramsci mengingatkan, kekuasaan yang langgeng bukan yang memaksa, tapi yang mampu membangun kesepakatan bersama.
Dan di titik inilah potret negara hari ini paling terlihat.
Politik kita gaduh di atas, tapi sepi di bawah. Semua bicara tentang koalisi dan jabatan, sementara di bawah, rakyat sesungguhnya hanya butuh didengar. Mendengar bukanlah sebagai formalitas semata, mendengar hakikatnya adalah bentuk tertinggi dari kerja negara.
Melihat kebakaran hutan yang berulang setiap tahun. Sesungguhnya bukan soal kurangnya pemadam, namun soal tidak adanya meja yang mempertemukan pengetahuan korporasi, petani lokal, dan penjaga adat secara setara. Di sinilah kebijakan seharusnya lahir dari meja yang mendengar kebutuhan ekologis dan rasa keadilan secara setara, bukan terus-menerus dari panggung kepentingan konsesi, kelompok atau orang per orang.
Lihat program Makan Bergizi Gratis. Yang sejak awal niatnya mungkin sangat mulia untuk anak-anak kita. Tapi tanpa meja yang membuka ruang bagi guru, ahli gizi, ibu-ibu dapur, dan petani sekitar untuk bersuara, program yang awalnya diperuntukkan untuk tujuan mulia, berisiko hanya akan mendatangkan masalah terus-menerus. Itulah kenapa kebijakan yang lahir dari kebutuhan nyata di bawah akan selalu lebih maslahat daripada kebijakan yang diumumkan dari panggung.
Lihat dunia pendidikan. Kita sibuk mengganti kurikulum, membangun bangunan megah dan menjadikan hal itu sebagai sebuah pencapaian yang dipertontonkan di atas panggung, tapi jarang duduk bersama guru honorer yang gajinya terlambat, atau mahasiswa yang lulus tapi bingung dengan masa depannya. Tanpa mereka di meja yang sama, kebijakan apa pun akan kehilangan jiwanya.
Dari semua hal itu, akan ada luka yang paling pelan tapi paling dalam. Yaitu menurunnya kepercayaan. Kepercayaan yang runtuh ketika rakyat merasa keputusan diambil di ruang tertutup mungkin hanya demi sebuah kelompok. Di mana sesungguhnya kepercayaan akan tetap tumbuh ketika rakyat melihat prosesnya dibuka, didengar, dan diputuskan untuk keadilan bersama. Di situlah Arthur memahami, ksatrianya setia bukan karena takut pada pedangnya, tapi karena dihormati di meja bundarnya.
Semua yang dibutuhkan ada saat ini. Pemerintah punya energi besar, publik punya pengetahuan yang tersebar, ruang kampus punya pengetahuan besar. Dan negara ini punya sumber daya untuk menjadi negara besar.
Yang kita butuhkan sekarang bukan panggung yang lebih besar dan lebih bising, melainkan keberanian untuk merawat kembali meja bundar itu. Meja tempat kekuasaan belajar menahan diri untuk mendengar, membuka ruang, dan memutuskan dengan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan, bukan pada kepentingan.
Karena negara yang besar bukan negara yang mampu mengerjakan semuanya sendirian dari singgasana. Negara yang besar adalah negara yang berani turun, menarik kursi, dan duduk bersama mendengarkan. Menciptakan kolaborasi dan menghadirkan solusi konkret.
Dan jika meja itu terus kita buka, pelan-pelan dari pelosok-pelosok desa sampai istana, maka cita-cita Indonesia Emas, yakinlah bukan lagi hanya akan menjadi sekadar target di atas kertas. Melainkan akan menjadi hasil dari cara kita belajar duduk bersama, di meja bundar yang sama.
