Oleh : Ifah Rasyidah (Praktisi Pendidikan, Pemerhati Isu Sosial dan Politik)
KabarMakassar.com - Konflik terbaru antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi kembali memanas setelah serangan terhadap Bandara Internasional Sana'a pada 13 Juli 2026, yang diklaim oleh pemerintah Yaman yang didukung Riyadh Saudi. Houthi pada 10 Oktober 2026 kemudian melancarkan serangan rudal sebagai serangan balasan ke Bandara Riyadh. Eskalasi tersebut berujung pada ofensif darat pemerintah Yaman pada awal Oktober, hal ini menandai runtuhnya gencatan senjata yang relatif bertahan sejak 2022. Namun, konflik Yaman sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelumnya, sejak Houthi mengambil alih Sana'a pada 2014 dan Arab Saudi memimpin intervensi militer pada 2015. Maka, persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai pertikaian dua pihak, melainkan sebagai bagian dari perebutan pengaruh yang melibatkan berbagai kekuatan regional bahkan internasional.
Menurut laporan Associated Press yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026, serangan rudal terhadap kompleks bandara di Riyadh tersebut yang menewaskan sedikitnya 12 orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Laporan berikutnya menyebutkan bahwa proyektil kembali menghantam terminal penumpang pada 11 Oktober dan menewaskan satu orang lainnya. Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.
Dalam hukum perang internasional, pihak yang melakukan serangan tetap wajib membedakan sasaran militer dari penduduk sipil dan objek sipil, mengambil tindakan pencegahan yang layak, serta tidak melancarkan serangan yang diperkirakan menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Ini adalah undang-undang internasional dan juga merupakan fiqih peperangan dalam Islam.
Dalam kasus Riyadh, kedua negara wajib memberikan informasi mengenai sasaran yang akan dituju, penggunaan fasilitas pada saat serangan, jenis senjata yang digunakan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari korban sipil dan fasilitas umum. Namun sangat disayangkan kedua bela pihak baik Houti maupun Saudi harusnya menarget warga sipil maupun fasilitas umum yang memakan korban warga sipil.
Manuver Politik Perang
Sejumlah laporan media menyebut Israel menawarkan keterlibatan dalam operasi melawan Houthi pasca serangan balasan. Israel mencoba menggunakan isu ancaman Houthi sebagai "pintu masuk" untuk menawarkan intelijen dan pengamanan bersama kepada negara-negara Teluk. Menurut laporan Haaretz yang dikutip media lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menolak tawaran tersebut dengan alasan kekhawatiran terhadap reaksi masyarakat Saudi sebagai salah satu pertimbangannya.
Secara geopolitik, jika kerja sama militer Israel dan Saudi ini terjadi untuk melawan Houthi maka hal ini akan melemahkan kemampuan militer Houthi dapat mengurangi ancaman terhadap wilayah Israel dan pelayaran regional, sekaligus membatasi pengaruh Iran. Bagi Saudi, kerja sama tersebut mungkin menawarkan keuntungan keamanan, tetapi juga membawa risiko politik yang besar di tengah kemarahan umat Islam terhadap penderitaan Gaza Palestina.
Maka muncul pertanyaan, apakah tawaran Israel atas Saudi semata-mata untuk mengatasi ancaman keamanan kedua negara, atau sekaligus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk melemahkan jaringan kekuatan Palestina dan Iran? Mengingat Israel sampai saat ini tetap melakukan invasi ke Gaza Palestina. Maka persoalan ini perlu dipahami sebagai upaya untuk memecah-belah kekuatan lawan yaitu menyibukkan Houti Yaman dengan konflik regional yang akhirnya melupakan Gaza Palestina. Maka dengan mudah Isreal secara leluas melakukan penyerangan ke Gaza Palestina.
Situasi ini dapat menjadi kesempatan bagi Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi atas serangan Saudi ke Houti Yaman, untuk menekan kekuatan militer Houti Yaman yang selama ini mendukung Hamas di Gaza dan Pemerintahan Iran. Meski tawaran kerjasama di tolak namum, perlu dipaham bahwa dalam dunia politik peperangan dikenal istilah manuver politik. Dimana dibalik narasi penolakan kerjasama Israel-Saudi untuk keamanan regional bisa menyimpan agenda geopolitik terselubung baik untuk mengubah keseimbangan kekuatan, melemahkan lawan strategis, ataupun memperluas pengaruh di kawasan.
Oleh karena itu, umat Islam perlu membaca dinamika politik internasional secara kritis agar tidak mudah terjebak dalam konflik yang justru menguntungkan kepentingan pihak lain. Israel dan Amerika dari jarak jauh bisa menekan remote untuk menghancurkan Houti Yaman melalui tangan Saudi sebagai negara yang sangat dimuliakan umat Islam. Manuver politik yang akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Inilah agenda terselubung yang mereka inginkan. Melemahkan kekutan musuh melalui tangan umat Islam sendiri.
Bukan Persoalan Perbedaan Mazhab
Menempatkan konflik Houthi–Saudi dalam narasi pertentangan Sunni–Syiah tidaklah tepat karena konflik ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan di Yaman antara Houti Yaman dan Pemerintahan resmi Yaman, keamanan perbatasan, legitimasi pemerintahan, persaingan regional, serta hubungan Houthi dengan Iran.
Arab Saudi dan Houthi masing-masing memiliki kepentingan politik dan keamanan yang tidak dapat direduksi menjadi persoalan perbedaan mazhab. Maka menggiring persoalan ini pada perbedaan mazhab adalah kecatatan memahami fakta politik yang terjadi.
Anehnya umat Islam di negeri ini, cenderung menempatkan persoalan ini pada perbedaan mazhab sehingga memunculkan berbagai opini yang memecah umat Islam yang seharusya tidak perlu terjadi. Umat Islam wajib memahami situasi poltik yang terjadi dengan benar, memahami fakta sejarah, dan khususnya memahami konstelasi politik internasional sehingga tidak mudah terjebak pada isu perpecahan karena perbedaan mazhab.
Potensi umat Islam untuk bangkit dalam kepemimpinan Islam dan menghadapi Amerika Serikat bukan sekedar ilusi, melainkan fakta tujuan yang didukung oleh data ideologi, demografi, geografis dan militer yang dimiliki umat Islam sangat besar. Akan tetapi, semua potensi besar ini saat ini terkunci di dalam “paham” nasionalisme yang sempit. Umat islam terpecah dan termakan adu domba.
Kepemimpinan Islam adalah sebuah sistem yang memiliki satu tujuan untuk merajut kembali persatuan umat Islam, umat Islam akan bertransformasi dari objek penjajahan menjadi pemimpin peradaban baru yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Tantangan ke depan sangat besar dan sangat jika masing-masing mengedepankan kepentingan kelompok dan mazhab. Dengan mengintegrasikan kekuatan-kekuatan umat Islam dan menyatukan potensi yang dimiliki, maka dominasi Amerika dan Israel hanyalah masalah waktu untuk berakhir. Wallahu a’lam
