Oleh: Aditya Putra (Sarjana Hubungan Internasional)
KabarMakassar.com -- Sudah lima bulan.Bukan lima hari. Bukan lima minggu. Tapi lima bulan. Api di Kalimantan dan Sumatra itu belum juga mau padam. Bahkan sampai pertengahan Oktober ini, asapnya makin menjadi-jadi. Makin pekat. Makin beracun.
Celakanya, asap tidak kenal batas negara. Dia terbang bebas ke mana saja angin bertiup. Menyeberang ke Singapura, mengepung Malaysia, bahkan melompat jauh sampai ke Vietnam. Transboundary haze . Istilah begitu. Tapi bagi tetangga kita, itu tetap saja barang haram. Asap kiriman dari Indonesia.
Kasihan mereka. Di Singapura, tanggal 4 September lalu, Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) menembus angka 105. Sudah masuk kategori "tidak sehat". Itu rekor terburuk sejak Oktober 2023. Otoritas lingkungan di sana, National Environment Agency (NEA), sampai merilis imbauan resmi: warganya dilarang banyak beraktivitas di luar rumah. Akibatnya, bisnis langsung tiarap. Industri pariwisata Singapura, yang menyumbang sekitar 10 persen dari PDB mereka, langsung kena pukul. Tempat wisata outdoor sepi nyaris seperti kota mati. Pendapatan mereka drop sampai 30 persen. Angka yang sangat sakit untuk ukuran bisnis.
Sama saja dengan Malaysia. Malah mungkin lebih parah. Jarak pandang makin pendek, sehingga penerbangan menjadi terganggu. Di Kuala Lumpur, indeks polusi sempat menyentuh angka 178. Di Serian, Sarawak, lebih tinggi lagi, yaitu 239. Angka berbahaya. Masyarakatnya mulai batuk-batuk, mata perih, dan kasus gangguan pernapasan melonjak drastis. Pemerintah Malaysia tak punya pilihan selain mengeluarkan peringatan bahwa masker wajib dipakai lagi. Sekolah pun ikut terdampak. Lebih dari 600 sekolah di Sarawak, Kuala Lumpur, hingga Putrajaya terpaksa ditutup. Anak-anak kembali belajar dari rumah.
Padahal, kabut asap ini bukan barang baru. Ini lagu lama yang diputar berulang-ulang. Dulu, tahun 1997, Indonesia pernah bikin geger kawasan ASEAN karena kebakaran hebat. Dari Tragedi 1997 itulah lahir kesepakatan regional: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 10 Juni 2002. Tujuannya mulia: mencegah, memantau, dan menangani pencemaran udara akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Indonesia baru mau meratifikasi perjanjian itu 12 tahun kemudian. Tepatnya pada 2014. Birokrasi kita memang luar biasa sabarnya. Yang bikin mengelus dada, baru setahun meratifikasi, tepatnya tahun 2015, kebakaran hutan kembali terjadi. Malah lebih dahsyat dari tahun 1997.
Kini, krisis itu terulang lagi. Dunia internasional pun mulai menuding: Indonesia dinilai mencederai prinsip dasar hukum lingkungan internasional. Good Neighbourliness . Prinsip tetangga yang baik. Intinya sederhana: jangan sampai aktivitas di pekarangan rumahmu merugikan negara tetanggamu. Namun apa daya, perjanjian AATHP itu tidak berdaya begitu membentur tembok bernama "kedaulatan negara" ( state sovereignty ).
Sebenarnya, tetangga Indonesia ini tidak berpangku tangan saja. Singapura sudah menawarkan bantuan. Mereka siap membantu modifikasi cuaca cloud seeding alias hujan buatan. Malaysia juga sama. Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi bahkan sudah siap mengirimkan 1 pesawat, 3 helikopter, dan 55 personel pemadam kebakaran. Tapi apa respons Jakarta sampai Oktober ini? Belum ada jawaban resmi. Masih menggantung. Sementara pada kenyataannya, relawan dan petugas di lapangan justru membutuhkan semua bantuan yang bisa disediakan.
Untung ada Jepang. Pasukan Bela Diri Jepang ( Japan Self-Defense Force ) menerjunkan lebih dari 300 personel, 3 helikopter Chinook, dan 2 hovercraft. Dua minggu mereka berjuang di lapangan bantu memadamkan api. Namun, operasi itu akhirnya dihentikan. Bukan keinginan mereka sebenarnya, tapi lagi-lagi karena menghormati prinsip kedaulatan negara. Rupanya pemerintah Indonesia menyampaikan ke pihak Jepang bahwa bantuan mereka sudah cukup, ekspansi api sudah tercegah, dan penanganan selanjutnya bisa dilanjutkan secara mandiri oleh Indonesia. Mandiri. Tapi apinya belum juga padam.
Melihat cara penanganan yang dinilai lamban ini, tetangga sebelah mulai hilang kesabaran. Menlu Malaysia, Mohamad Hasan, sampai melayangkan protes keras. Malaysia berencana membawa isu asap lintas batas ini ke forum ASEAN, bahkan menuntut pertanggungjawaban hukum internasional kepada Indonesia. Singapura pun tidak mau kalah gertak. Menteri Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menegaskan negaranya tetap membuka opsi menempuh jalur hukum terhadap perusahaan penyebab kebakaran. Dasarnya: Transboundary Haze Pollution Act . Langkah hukum ini pernah Singapura pakai tahun 2015 lalu saat memanggil 6 perusahaan Indonesia. Waktu itu, pemerintah kita sempat protes keras. Entahlah kalau sekarang.
Masyarakat kita sendiri bagaimana? Sudah teriak-teriak di media sosial. Ada yang meminta negara asing dan organisasi lingkungan internasional menuntut Jakarta sesuai hukum berlaku. Ada pula yang sampai memention aktivis dunia seperti Greta Thunberg. Memohon agar kondisi darurat ini disebarluaskan ke dunia.
Lalu bagaimana respons pejabat kita? Nah, ini dia. Pernyataan yang keluar dari pejabat justru sering bikin dahi berkerut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pemerintah belum berencana menetapkan kebakaran hutan ini sebagai bencana nasional. Alasannya: situasi dinilai masih sanggup diatasi sendiri.
Diatasi sendiri? Setelah 5 bulan? Barusan Center of Economic and Law Studies (Celios) melakukan perhitungan, dan hasilnya cukup mengejutkan: total kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan tahun 2026 ini diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun. Itu batas bawahnya. Batas atasnya? Bisa menembus Rp123,1 triliun. Itu baru hitungan sampai pertengahan Oktober. Padahal api di lapangan belum benar-benar mati. Angka itu masih sangat mungkin membengkak sampai akhir tahun, akibat anomali cuaca bernama El Niño .
Sebenarnya, kerugian fisik dan lumpuhnya aktivitas ekonomi ditaksir "hanya" sekitar Rp29,54 triliun. Karena beban terbesarnya justru datang dari sektor kesehatan. Celios memperkirakan ada sekitar 1,78 juta orang yang berpotensi terdiagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Biaya berobatnya saja ditaksir mencapai Rp9,75 triliun. Tapi itu baru yang berobat ke fasilitas medis, alias yang tercatat resmi.
Bagaimana dengan rakyat kecil di pelosok Kalimantan dan Sumatra yang dadanya sesak, batuk-batuk, tapi tak sempat—atau tak punya biaya—untuk periksa ke dokter? Kalau kelompok bergejala ini dihitung, jumlah korban membengkak drastis menjadi 17,4 juta orang. Potensi biaya kesehatannya melonjak gila-gilaan hingga Rp93,56 triliun. Itu setara dengan 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026 Indonesia. Lebih dari separuh anggaran kesehatan negara bisa habis hanya untuk mengurusi paru-paru rakyat yang tersiksa akibat asap.
Tak kalah anehnya adalah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan. Katanya: "Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita.". Pernyataan yang unik—kalau tak boleh disebut aneh. Hutan di seluruh dunia itu "hanya" menyumbang sekitar 20 persen oksigen bumi. Sisanya 80 persen itu diproduksi oleh fitoplankton di lautan.
Kebakaran hutan dan asap pekat ini bukan hanya urusan kesehatan atau jadwal terbang yang tertunda. Ini taruhan besar bagi posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Indonesia punya target mentereng: “ FOLU Net Sink 2030 ”. Sebuah janji besar agar sektor kehutanan dan lahan kita bisa menyerap emisi lebih banyak daripada yang dilepaskan pada tahun 2030 nanti. Lalu bagaimana dunia bisa percaya janji manis ini jika tiap tahun hutan kita terus membara? Kredibilitas Indonesia di forum multilateral taruhannya.
Asap memang bisa hilang diterpa angin. Tapi hilangnya kepercayaan dunia dan rasa malu akibat tak sanggup menjaga pekarangan sendiri, rasanya bakal menempel jauh lebih lama.
It’s all smoke and mirrors. Semua cuma retorika dan asap belaka.
