Oleh: Aditya Putra (Sarjana Hubungan Internasional)
KabarMakassar.com - Di abad ke-5 SM, ada kelompok yang disebut kaum sofis. Mereka adalah sekelompok guru dan kaum intelektual (akademisi) yang berkeliling di Yunani kuno, menawarkan retorika dan seni berbicara pada mereka yang mau membayar. Socrates tidak menyukai kelompok ini, karena adanya perbedaan mendasar dalam pandangan tentang kebenaran, motif pengajaran, dan cara mereka berfilsafat.
Salah satunya pada tujuan berdialog dan berfilsafat, yang bagi Socrates adalah untuk mencari dan mendekati kebenaran sejati. Berbeda dengan kaum Sofis yang menggunakan retorika dan seni berdebat hanya untuk meraih kemenangan atas lawan bicara, tanpa memedulikan apakah argumen tersebut benar atau tidak.
Socrates percaya bahwa pendekatan kaum sofis ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap nilai-nilai moral sekaligus ancaman terhadap kehidupan demokrasi. Karena dengan status mereka sebagai akademisi, mereka memegang, sekaligus diberikan validasi, atas monopoli legitimasi kebenaran, pengetahuan, dan pembentukan nilai-nilai publik.
Disini sejarah sudah memperlihatkan, bahwa pengetahuan itu memang tidak pernah netral. Ia akan selalu melekat dengan kekuasaan. Seperti orang-orang kaya di era Yunani kuno yang menggunakan jasa kaum sofis, seperti itulah juga yang terjadi di era modern. “Kebenaran” yang diproduksi oleh pengetahuan, adalah pedoman bagi orang-orang untuk memahami berbagai aspek hidup mereka.
Seperti ilmu kedokteran jiwa yang mendefinisikan “waras” dan “gila” misalnya, memberikan kuasa dalam mengontrol maupun memberi sanksi kepada orang-orang yang dianggap “gila”. Atau ilmu hukum yang memberikan pembatasan atas mereka yang “patuh” dan mereka yang “melawan” hukum, sekaligus memberikan petunjuk dan validasi atas tindakan yang diambil terhadap kelompok yang disebut terakhir. Dan pengetahuan itu pula yang selalu berusaha dikooptasi oleh kekuasaan.
Maka tidak keliru bila Foucault (1980) mengatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama (Pouvoir/Savoir). Kekuasaan selalu berbasis pada pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakannya, dan ia sekaligus mereproduksi pengetahuan itu sesuai dengan tujuan dan keinginan pemilik kekuasaan tersebut.
Pertarungan antara prinsip Socrates dan pendekatan kaum sofis ini sendiri tetap relevan hingga hari ini. Sofis-sofis di era modern mewujud dalam bentuk pendengung-pendengung digital, yang menawarkan tafsir-tafsir karet dibungkus kalimat-kalimat intelek untuk menarik perhatian publik. Yang berubah mungkin adalah arenanya, dari pasar dan pinggir-pinggir jalan, berpindah ke warkop-warkop maupun ruang maya seperti media sosial dan siniar. Namun tujuannya tetap sama, uang dan kekuasaan dari mereka yang sanggup membelinya.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dibayar untuk membunuh akal sehat. Di tangan kaum sofis digital ini, argumen seringkali ditukar dengan sentimen. Kritik kemudian dibalas dengan kebisingan algoritme. Maka ini sesungguhnya sudah bukan lagi sekadar debat kusir; ini adalah kejahatan terhadap demokrasi. Karena demokrasi mensyaratkan kewarasan publik dan argumentasi yang logis, sementara para pendengung ini justru digaji untuk menutupi cacat argumentasi sang pembayarnya.
Tragisnya, pengkhianatan terbesar sering kali justru datang dari mereka yang memegang gelar akademis tinggi. Padahal Foucault sudah mengingatkan, begitu seorang akademisi menempatkan derajatnya dibawah kekuasaan, pengetahuan mereka secara otomatis akan direproduksi untuk melegitimasi kepentingan politik penguasa. Otonomi pikiran yang menjadi ciri seorang intelektual akan luntur, berganti dengan bahasa-bahasa pembenaran untuk melanggengkan kepentingan lain diluar kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri.
Maka, pertanyaannya sekarang: bagaimana kita melawan praktek-praktek pembunuhan akal sehat yang disponsori secara sistematis ini? Jawabannya adalah dengan menghidupkan kembali ruh pemikiran Socrates. Socrates pernah mengibaratkan dirinya sebagai gadfly, seekor lalat yang terus menyengat seekor kuda besar yang malas. Kuda besar itu adalah negara. Kita butuh lebih banyak "lalat" yang menyengat ketidakwarasan ini. Kita butuh akal sehat yang terus-menerus diucapkan, dipertengkarkan, dan diradikalkan di ruang-ruang publik.
Kebenaran itu otonom. Ia berdiri sendiri. Kebenaran tidak pernah butuh pendengung bayaran untuk bisa diakui. Hanya kekuasaan yang rapuhlah yang merasa harus menyewa kaum sofis modern ini untuk menutupi inkompetensinya. Dan selama kekuasaan itu masih keras kepala, selama itu pula perlawanan akal sehat tak boleh berhenti menusuk.
