Oleh: Samsang Syamsir (Koordinator FIK Ornop Sulsel/ Anggota Koalisi OMS Kawal Pemilu/Demokrasi Sulsel)
KabarMakassar.com -- Dalam berbagai momentum, kesan dan pesan kerap menjadi pertanyaan penutup untuk menggambarkan atau mengungkapkan perasaan dan refleksi personal kita, yang terkadang sarat nuansa emosional tipis-tipis.
Termasuk di Hari Pahlawan kali ini, seorang kawan bertanya melalui pesan WhatsApp, “Apa kesan dan pesan Anda sebagai seseorang yang selama ini aktif menyuarakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan kita?”
Sebuah kalimat sederhana," Hari Pahlawan kali ini penuh warna, mulai dari sisa cerita tentang persoalan kecurangan pemilu, penyadapan yang masih terus menggelinding, hingga penyempitan ruang berekspresi dan berapresiasi bagi masyarakat sipil.
Itulah kesan dan pesan sederhana saya yang sepertinya dianggap bernuansa agak menerjang dan menghujam ulu hati pemerintah.
Peringatan hari Pahlawan kali ini menjadi saat yang tepat untuk menyambung kepingan peristiwa yang sejak lama kita saksikan satu per satu terpasang bak puzzle.
Sejak akhir 2022, jauh sebelum polemik ijazah mencuat ke permukaan OMS Sulsel menemukan adanya indikasi kecurangan dalam proses Verifikasi Faktual Partai Politik di Sulawesi Selatan. Peristiwa kecurangan tersebut diduga terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia dengan pola kerja yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif.
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel yang kini menjadi OMS Kawal Demokrasi Sulsel bergerak menyuarakan dan menyikapi kecurangan Pemilu. Saat itu, penulis belum tahu seberapa jauh retakan itu akan melebar.
Namun yang penulis lihat di Sulawesi Selatan sudah cukup mengkhawatirkan: tanda-tanda aturan diubah, hasil diubah, penyelenggara yang tidak profesional, dan pengawasan yang lemah.
Kini, kepingan itu sudah mulai tersusun rapi. Dan gambarnya sungguh memprihatinkan.
Koalisi OMS Kawal Pemilu Sulsel saat itu sudah membunyikan alarm. Kami menemukan pola yang mengganggu dalam verifikasi faktual partai politik.
Hasil verifikasi yang semula diunggah oleh KPU kabupaten/kota, di mana sejumlah partai dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tiba-tiba dihapus dan diganti. Di tingkat provinsi, statusnya berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS).
Tanpa penjelasan yang masuk akal. Tanpa proses yang transparan. Petugas yang berani menanyakan hal itu justru menerima tekanan. Bawaslu Sulsel seakan tidak melihat apa yang terlihat jelas di mata masyarakat dengan putusannya yang menyatakan bahwa KPU Sulsel tidak melakukan kecurangan.
OMS kemudian mengonsolidasikan temuan tersebut bukan hanya di tingkat Sulsel tetapi sampai di jaringan OMS di Jakarta untuk disuarakan pertama kalinya dan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang diatur, baik dalam bentuk laporan ke Bawaslu Sulsel maupun aduan ke DKPP RI saat itu, dan hasilnya terbukti terjadi kecurangan, mekipun Bawaslu Sulsel memutus tidak ada kecurangan, namun dari putusan DKPP RI No. 71-PKE-DKPP/IV/2023 menunjukkan secara tegas adanya kecurangan.
Mirisnya, pelaku kecurangan yang terlibat sebagian hanya disanksi peringatan keras dan peringatan biasa dan bahkan masih ada yang duduk menjadi Penyelenggara Pemilu.
Pola serupa terus berulang, inilah akarnya, jika pada tahap paling awal untuk menentukan siapa yang boleh ikut kontestasi politik, aturan sudah bisa diubah sesuka hati, maka tahap-tahap berikutnya tak akan berdiri tegak. Demokrasi bukan lagi kompetisi yang adil, melainkan soal siapa yang bisa mengatur papan permainan sesuai keinginannya.
Dan itulah yang terjadi. Pola yang kami temukan di Sulsel terulang persis di tingkat pusat, kali ini menyangkut syarat pencalonan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026, menyatakan secara tegas: tidak ditemukan bukti Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau bukti tamat pendidikan setara SMA.
Dokumen yang dipakai adalah Certificate of Attendance hanyalah bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan. Kemudian, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah tersebut dan menyatakannya batal demi hukum.
Yang menyakitkan bukan sekadar tiadanya dokumen itu, yang menyakitkan adalah bagaimana aturan disiapkan untuk meloloskan hal tersebut. Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU No. 19/2023 muncul tiba-tiba di draf akhir. Tidak dibahas dalam uji publik. Tidak dibahas di Komisi II DPR. Ketua Komisi II saat itu, Ahmad Doli Kurnia, mengonfirmasi: pasal itu tidak pernah dibahas. KPU RI tidak memverifikasi langsung keberadaan dokumen asli.
Cukup mengandalkan surat dari kementerian yang kini terbukti batal demi hukum. Lalu, Bawaslu RI diam saja sejak pendaftaran hingga pemilu selesai. Tidak ada langkah tegas atas keraguan yang sudah disuarakan banyak pihak.
Kecurangan verifikasi partai di Sulsel dan polemik ijazah di pusat adalah dua kepingan teka-teki yang sama : hasil diubah dari bawah ke atas, aturan disisipkan diam-diam, penyelenggara dan pengawas tidak menjalankan tugas secara profesional, hukum berlaku berbeda bagi yang berkuasa dan yang tidak. Tentu ini bukan bentuk demokrasi yang kita inginkan.
Penyadapan Yang Membungkam
Belum selesai keresahan soal pemilu, muncul laporan Amnesty International dan YLBHI awal November 2026: dugaan penyadapan ilegal menyasar tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk mereka yang sejak awal mengawal proses pemilu.
Bukan sekadar penyadapan, intimidasi, atau kriminalisasi, serangan fisik maupun serangan digital pun turut mewarnai perjalanan mengawal demokrasi. Semua ini menjadi bukti bahwa upaya menjaga kebenaran tidak berjalan tanpa risiko.
Penyadapan tanpa izin pengadilan melanggar Pasal 28F dan 28G UUD 1945 dan sejumlah Undang-Undang lainnya. Praktik ini menciptakan ketakutan, orang enggan berbicara jujur, berkoordinasi, atau menyuarakan kebenaran. Ketika pengawas justru diawasi, siapa yang berani mengawasi kekuasaan?
Pola-pola ini bersama-sama menyempitkan ruang sipil yang seharusnya terbuka dan aman bagi semua warga negara. Ketika mengawasi pemilu dipandang sebagai gangguan, ketika menyuarakan kejanggalan dianggap melawan, ketika berkomunikasi secara kritis justru membuat diri diawasi, maka masyarakat perlahan menarik diri dari ruang publik, berhenti menanyakan, berhenti mengawasi, berhenti bersuara.
Ruang sipil yang sehat adalah napas demokrasi, jika ia sengaja dipersempit, maka seluruh bangsa akan kesulitan bernapas, dan kebenaran akan sulit berdiri tegak.
Para pahlawan tidak berjuang agar kita hanya memilih siapa yang berkuasa. Mereka berjuang agar pemilihan itu bermakna: jujur, adil, dan dihormati sama oleh siapa pun.
Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata seperti jaman dulu kala. Tugas kita adalah: Pertama, mengakui bahwa peringatan itu datang sejak awal, tulisan tentang temuan OMS Kawal Pemilu Sulsel sejak 2022 (Tribun Timur, 1/2023), semuanya kini terbukti bukan sekadar kekhawatiran berlebihan. Abaikan satu, dan yang lain akan berulang.
Kedua, menuntut pertanggungjawaban, KPU dan Bawaslu, baik di daerah maupun pusat, jika gagal menjaga keadilan, harus dimintai pertanggungjawaban. Bukan sekadar berganti orang, melainkan memperbaiki sistem agar tidak bisa dimanipulasi lagi.
Ketiga, menuntut transparansi penyadapan, terutama yang menyasar pemantau pemilu. Mengawasi negara bukan kejahatan; itu hak rakyat.
Keempat, menegakkan putusan pengadilan tanpa pandang kedudukan, jika dokumen tidak sah, konsekuensi hukum harus berlaku. Tidak ada pengecualian.
Demokrasi tidak runtuh dalam semalam saja. Ia runtuh ketika kita membiarkan hasil verifikasi diubah diam-diam; ketika pasal baru muncul tiba-tiba; ketika suara kritis dibungkam; dan ketika kita berkata "bukan urusan saya".
Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu bukan warisan yang diterima secara pasif. Ia adalah amanah yang harus dijaga setiap hari, di Makassar, di Jakarta, di mana pun kita merasa kebenaran itu masih terasa wajib dibela. Kebenaran tidak bisa dibagi-bagi, jika dibelokkan di satu tempat, ia runtuh di semua tempat.
Semoga kita bukan generasi yang diam membiarkan negeri diatur oleh mereka yang lahir dari proses tercela, melainkan generasi yang berani tampil membersihkan jalannya demokrasi agar penguasa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas rekayasa. Sebab kadangkala mencintai negeri ini bukan berarti kita harus selalu membenarkan penguasanya, melainkan sampai dimana kita berani menjaga kebenaran demi warisan nilai-nilai integritas bagi anak cucu kita.
Selamat Hari Pahlawan!
