OPINI: Bukan Tren Jalanan, Salam Tiga Jari adalah Gugatan atas Masa Depan

Oleh: Sitti Nurliani Khanazahrah [Penulis, Dosen, Pegiat Filsafat]

KabarMakassar.com -- Akhir Oktober 2026. Aspal di persimpangan jalan Bundaran HI, titik nol Yogyakarta, hingga jalan-jalan utama Makassar merekam jejak yang sama, yaitu ribuan pasang sepatu yang diseret oleh kelelahan, suara parau yang memecah bising sirine, serta udara yang terasa jauh lebih berat dari biasanya.

Peringatan Sumpah Pemuda kali ini tidak lagi dirayakan lewat pidato-pidato seremonial yang steril di halaman gedung pemerintahan. Sejarah sedang direbut kembali di jalanan. Di tengah kepungan gas air mata, debu jalanan, serta langit yang keruh, sebuah gestur perlahan naik melampaui barikade. Tiga jari, yaitu telunjuk, tengah dan manis yang dirapatkan, diacungkan lurus menantang langit.

Bagi mereka yang hanya membaca rentetan peristiwa ini dari balik kenyamanan layar gawai, tiga jari itu mungkin terlihat seperti latah kebudayaan pop yang dangkal. Sebuah kutipan visual dari film The Hunger Games yang direplikasi demi estetika pemberontakan. Meremehkan gestur ini sebagai sekadar tren jalanan adalah sebentuk kebutaan sosiologis yang sangat fatal.

Ketika simbol itu diangkat oleh mahasiswa yang kehabisan akal membayar uang kuliah dan kehabisan napas karena krisis ekologi, ia berhenti menjadi sekadar fiksi distopia. Ia menjelma menjadi lisan bagi tubuh-tubuh yang dipaksa bungkam. Tiga jari itu adalah deklarasi kesadaran kelas dari subjek-subjek muda yang menolak untuk terus melanggengkan kelumpuhan. Mereka mengikatkan diri pada satu manifesto yang sangat jelas, yaitu sadar dipalak, sadar dibakar, sadar dimiskinkan.

Gestur tersebut pada hakikatnya adalah sebuah gugatan eksistensial atas masa depan yang sedang dirampas. Gugatan ini sama sekali tidak melangit, tetapi berangkat dari sesuatu yang sangat jasmaniah dan konkret. Dimensi pertama dari perlawanan ini menyentuh ruang berpikir yang secara perlahan direbut melalui komersialisasi institusi pendidikan. Kampus, yang dalam tradisi panjang intelektualitas didesain sebagai rahim bagi pembebasan akal budi dan mobilitas sosial, hari ini beroperasi tak ubahnya entitas korporat ekstraktif. Melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus melambung tanpa sedikit pun empati pada kondisi ekonomi kelas pekerja, pendidikan tinggi menyempit menjadi privilese eksklusif. Hak untuk menjadi cerdas telah diubah menjadi komoditas transaksional.

Dalam ruang-ruang kuliah hari ini, mahasiswa tidak lagi diasingkan oleh kerumitan teks-teks filsafat atau teori sosial, tetapi oleh kecemasan konstan memikirkan tagihan semester depan. Bayangkan tubuh-tubuh muda yang harus membagi sisa energi antara merampungkan diktat ujian, magang yang tak dibayar layaknya eksploitasi, hingga menjadi pengemudi ojek daring di malam hari. Semua itu dilakukan sekadar agar nama mereka tidak dicoret dari sistem akademik. Kebebasan eksistensial mereka untuk merenung, mempertanyakan dunia, serta menemukan bentuk otentik dari diri mereka sendiri, dirampas habis-habisan oleh tuntutan bertahan hidup.

Sistem ini tidak pernah memandang mereka sebagai manusia utuh yang sedang mencari makna, tetapi murni sebagai angka dalam neraca keuangan universitas. Di satu sisi mereka dituntut menjadi generasi unggul pencetak prestasi, tetapi di sisi lain mereka diperas secara finansial hingga ke titik psikologis yang paling rentan. Ketika institusi pendidikan yang seharusnya melindungi masa depan justru bertindak layaknya tengkulak utang, frasa sadar dipalak bukanlah sebuah metafora kasar. Ia adalah deskripsi paling presisi atas realitas pendidikan kita yang sedang digugat di aspal jalanan.

Belum selesai dengan himpitan di ruang akademik, masa depan mereka dihadapkan pada lapis kekerasan kedua yang menyerang paru-paru secara langsung. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengendap di rongga dada. Ketika langit di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi berulang kali menguning dan udara yang dihirup berubah menjadi racun beraroma hangus, aparatur negara kerap kali mempertontonkan kegagapan yang memalukan. Alih-alih menjatuhkan sanksi pencabutan izin bagi korporasi dan oligarki perkebunan yang membakar lahan, kebijakan publik tampak lebih sibuk menggelar karpet merah dan memberikan amnesti diam-diam demi mengamankan investasi.

Mahasiswa dan pemuda di wilayah-wilayah terdampak ini dibakar dalam pengertian yang sama sekali tidak kiasan. Mereka dipaksa bertaruh nyawa dengan ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan ancaman krisis iklim yang merusak ekosistem tempat mereka menggantungkan hidup. Ketika ruang hidup diobral murah kepada segelintir elite sirkel kekuasaan, sementara sisa oksigen yang tersedia bagi warga hanya cukup untuk menunda kematian, protes massa tidak lagi membutuhkan teori ideologis yang rumit. Tuntutan mahasiswa ini bukanlah rengekan anak-anak manja yang enggan berproses dalam kerasnya hidup. Ini adalah perlawanan biologis paling dasar. Gugatan atas masa depan tidak akan memiliki makna jika hari ini hak mereka yang paling purba, yaitu hak untuk bernapas telah dihilangkan.

Di setiap eskalasi aksi massa, akan selalu ada suara-suara sumbang yang menuntut kepatutan dan tata krama. Kelompok mapan, birokrat, serta kaum teknokrat dari balik meja ber-AC mereka dengan sinis menuding bahwa demonstrasi mahasiswa hanyalah anarki yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat laju roda ekonomi. Mereka kerap melempar pertanyaan retoris yang melelahkan tentang mengapa protes tersebut tidak disalurkan melalui mekanisme ruang dialog yang lebih elegan.

Pertanyaan semacam itu hanya bisa lahir dari posisi yang sangat berprivilese dan buta huruf terhadap realitas ketimpangan. Ketertiban semacam apa yang sebenarnya sedang dijaga? Ketertiban yang membiarkan jutaan warga meregang nyawa perlahan dalam kepungan asap beracun, sementara mesin-mesin industri ekstraktif terus mengeruk laba tanpa hambatan? Ketertiban yang menyingkirkan anak-anak cerdas dari perpustakaan kampus hanya karena orang tua mereka kalah telak dalam pertarungan ekonomi? Memaksa manusia untuk sekadar menelan penindasan struktural dalam diam yang patuh, sesungguhnya adalah bentuk kekerasan yang jauh lebih sadis dibandingkan dengan kemacetan lalu lintas atau coretan pilox di tembok pembatas kota.

Kekerasan struktural selalu berlindung di balik wajah hukum yang formal, membuat kejahatan negara tampak seperti prosedur administratif biasa. Sementara itu, protes mahasiswa di jalanan memang terlihat bising, berantakan dan mengganggu. Tetapi ketika ruang-ruang parlemen lebih menyerupai ruang lobi bisnis eksklusif dan suara warga hanya ditampung sebagai formalitas dokumentasi, turun ke aspal adalah satu-satunya bentuk kewarasan yang tersisa. Jalanan bukan tempat mereka mencari sensasi. Jalanan adalah ruang demokrasi terakhir ketika pintu-pintu keadilan dari institusi resmi telah lama terkunci dari dalam.

Tiga jari yang teracung rapat di bawah terik matahari itu melempar satu tuntutan mutlak kepada kita yang tidak berada di dalam barisan massa, yaitu pertanggungjawaban moral di garis belakang. Solidaritas sama sekali tidak boleh berhenti pada wujud rasa kasihan dari kejauhan, decak kagum sesaat, atau dukungan pasif yang dititipkan lewat kolom komentar media sosial yang umurnya tak lebih dari dua belas jam. Mengasihani perjuangan mereka tanpa mengambil sikap diskursif yang nyata justru melanggengkan isolasi eksistensial yang sedang mereka lawan mati-matian.

Bagi kelompok penulis, akademisi, profesional, serta masyarakat sipil yang mengambil jarak dari aspal jalanan, dukungan moral harus segera diterjemahkan menjadi perisai dan kerja-kerja material. Kita dituntut kesediaannya untuk menggunakan kapasitas, akses, serta alat apa pun yang kita miliki guna memastikan perlawanan mereka tidak dipatahkan di tengah jalan. Kita harus mengambil posisi sebagai amplifikator narasi yang membongkar setiap stigma negatif yang sengaja diproduksi oleh mesin propaganda negara. Kemarahan mereka yang serak di jalanan harus kita tulis ulang menjadi bangunan argumentasi publik yang mustahil untuk dipatahkan oleh juru bicara kekuasaan mana pun.

Ujian solidaritas sesungguhnya terjadi tepat ketika para mahasiswa ini pulang ke rumah dan menghadapi teror kekuasaan di ruang privat. Saat mereka dihadapkan pada ancaman represif aparat, pemanggilan sepihak dan ancaman skorsing dari rektorat kampus, hingga persekusi digital berupa pembongkaran data pribadi (doxxing) yang menyasar keluarga mereka. Di situlah persaudaraan diuji. Menggalang dana darurat, menyalurkan bantuan hukum ke lembaga-lembaga yang mendampingi demonstran yang ditangkap, serta menyediakan ruang-ruang konsolidasi yang aman dari pantauan, adalah wujud nyata dari praksis eksistensialisme. Kita ikut mengangkat tiga jari tersebut, menanggung beban yang sama, tanpa harus secara fisik berhadapan dengan pentungan atau semburan meriam air.

Peringatan Sumpah Pemuda hari ini telah kehilangan aura romantisme historisnya, dan itu justru sebuah kemajuan yang patut dirayakan. Generasi ini tidak lagi membutuhkan pujian nostalgik tentang kehebatan pemuda masa lalu. Mereka membutuhkan ruang hidup di masa kini yang tidak mencekik leher mereka. Ketika institusi negara secara terang-terangan absen merawat kehidupan warganya dan justru beralih fungsi menjadi predator yang mengawal oligarki, maka memelihara perlawanan adalah syarat paling mendasar untuk mempertahankan martabat manusia.
Salam tiga jari itu adalah sebuah gugatan yang sedang menyala.

Jika kelompok masyarakat sipil membiarkan gestur itu terasing di jalanan, bertepuk sebelah tangan di tengah lautan apatisme kelas menengah, maka kita sesungguhnya sedang ikut memadamkan harapan hidup kita sendiri. Karena pada hakikatnya, tidak ada keselamatan yang individual di tengah penderitaan yang struktural. Gugatan atas masa depan ini harus dijawab dengan genggaman kepalan solidaritas yang utuh dari garis belakang, sebagai pembuktian bahwa akal sehat dan empati kita belum sepenuhnya layu dihakimi zaman. Di persimpangan yang pengap itu, di antara pekatnya debu dan deru teriakan, para mahasiswa ini sedang mengambil alih beban sejarah yang terlanjur kita abaikan. Mengkhianati gugatan mereka hari ini sama saja dengan mencabut hak kita sendiri untuk merdeka di kemudian hari.