Oleh : Ifah Rasyidah(Praktisi Pendidikan)
KabarMakassar.com -- Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan hutan tropis terbesar di dunia. Hamparan hutan yang membentang dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua bukan sekadar kekayaan alam, melainkan penyangga kehidupan bagi jutaan manusia dan berbagai makhluk hidup. Jika kita telusuri data resmi, hutan yang terbakar ratusan ribu hektar adalah lahan konsesi korporasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri setiap tahun menyegel perusahaan. WALHI mencatat, 70% lebih titik api berada di dalam konsesi korporasi.
Lahan gambut dalam konsesi HTI mereka adalah yang paling sering dan paling sulit dipadamkan di antaranya Grup Korindo dan Grup Djarum yang memiliki konsesi HTI luas di Kalimantan.
Korporasi Asing/Multi-Nasional diantaranya Wilmar International (Singapura/Malaysia) yang merupakan perusahaan sawit terbesar di dunia, pemilik PT Wilmar Nabati Indonesia. Memiliki ratusan ribu hektar konsesi di Indonesia.
Malaysia adalah investor asing terbesar di sektor sawit Indonesia. Dan Cargill dan Bunge (Amerika Serikat) merupakan pembeli dan pembiaya utama minyak sawit dunia. Dari sini terlihat pola yang sangat jelas perusahaan dalam negeri menyediakan lahan, perusahaan asing menyediakan modal sekaligus menjadi pembeli (off-taker) CPO dunia. Indonesia bersama Malaysia menyumbang 87% pasokan sawit dunia menurut data USDA/FAO.
Kapitalisme: Negara sebagai Pelayan Korporasi
Dalam ekonomi kapitalisme, hutan bukan lagi amanah untuk dirawat, tapi komoditas untuk dikuasai. Berdasarkan Ditjenbun Kementan (2025) dari total 16,83 juta hektar perkebunan sawit Indonesia, 51,33% dikuasai Perkebunan Besar Swasta (8,64 juta ha), 40,29% Perkebunan Rakyat (6,78 juta ha), dan hanya 3,45% Perkebunan Besar Negara (580,51 ribu ha).
Artinya negara telah melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan hutan negeri ini kepada pihak swasta.
PT Bumi Mekar Hijau yang membakar 20.000 hektar di Sumsel digugat Rp 78 Miliar, tapi akhirnya mereka banding dan tidak bayar penuh. Sementara keuntungan dari 20.000 hektar sawit dalam 25 tahun bisa mencapai Rp 3 Triliun. Denda hanyalah biaya operasional kecil.
Inilah yang disebut eksternalisasi biaya, korporasi mengambil untungnya, rakyat yang menanggung asapnya.
Dalam kapitalisme, negara bukanlah penguasa, tapi pelayan korporasi. Ini disebut korporatokrasi. Buktinya, ada perusahaan korporasi lahannya terbakar 5 kali di lokasi yang sama, izinnya tidak pernah dicabut. Satgas karhutlah hanya mampu menyegel, tapi tidak bisa memenjarakan direkturnya.
KLHK mencatat 81% perusahaan sawit yang lahannya terbakar di Riau tidak pernah dituntut pidana. Mengapa? Karena korporasi adalah penyumbang pajak terbesar, penyedia lapangan kerja, dan donatur politik. Negara akan kehilangan investor jika menindak tegas para korporasi.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Program Biodiesel.
Karhutlah tidak bisa dipisahkan dari agenda besar kapitalisme global, setiap tahun kebutuhan akan CPO (Crude Palm Oil) dunia semakin meningkat. Dan untuk memudahkan agenda besar ini diperlukan sebuah program yang bisa menjaga eksistensi mereka dalam ekonomi internasional diantarnya: Pertama, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang efektif sejak 31 Desember 2015 memiliki pilar utama free flow of goods, investment, and skilled labor.
Di sektor sawit, Malaysia dan Singapura bisa masuk bebas menguasai lahan di Indonesia sebagai investor. Hambatan tarif ekspor CPO ke negara ASEAN dihapuskan. Ini mendorong korporasi membuka lahan seluas-luasnya untuk memenuhi pasar ASEAN. Hasilnya, luas perkebunan sawit Indonesia melonjak dari 11,2 juta hektar (2015) menjadi lebih dari 16,8 juta hektar (2024).
Kedua, Program Biodiesel B30 / B35 / B40. Untuk mengurangi impor solar, pemerintah Indonesia menetapkan pencampuran solar dengan minyak sawit(biodiesel). Pada tahun 2020 diterapkan B30 (30% sawit), tahun 2023 B35(35% sawit) dan rencana 2025-2026 B40(40% sawit) bahkan sampai B50(50% sawit).
Dampak yang dihasilkan dari kedua program ini adalah kebutuhan CPO domestik dan internasional meledak. Data Dewan Kelapa Sawit Indonesia, untuk memenuhi B35 saja, Indonesia butuh tambahan 11 juta ton CPO per tahun. Untuk memproduksi 1 ton CPO butuh sekitar 0,25 hektar lahan. Artinya butuh tambahan 2,7 juta hektar lahan sawit baru.
Selama harga CPO naik karena diserap program biodiesel, maka membakar hutan untuk membuka sawit baru menjadi sangat menguntungkan. Bagi korporasi dengan denda Rp 50 miliar tidak sebanding dengan keuntungan Rp 500 miliar dari penjualan CPO untuk penjualan biodiesel ke negara luar.
Sehingga di tahun 2026 dengan target B50 (50% sawit) dibutuhkan tambahan lahan minimal 1,5 - 2,7 juta hektar. Dalam sistem kapitalisme, cara termurah buka lahan adalah dibakar. Itulah mengapa agenda MEA (memuluskan investasi asing sawit) dan agenda Biodiesel B35/B40/B50 adalah mesin ekonomi yang sengaja menciptakan insentif untuk karhutlah.
Selama CPO diserap untuk energi, harga tinggi, dan denda pembakaran lebih murah dari keuntungan, asap tidak akan pernah hilang.
Islam Mengatur Proteksi Lahan
Islam memiliki pandangan yang mendasar mengenai pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan. Hutan adalah kebutuhan dan menjadi kemaslahatan umum, termasuk kategori kepemilikan umum yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab negara.
Dalam sistem ekonomi Islam, proteksi lahan (hima) berlandaskan pada akidah Islam dan bertujuan menjaga kelestarian lingkungan demi mewujudkan kemaslahatan umat. Pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari penerapan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.
Islam juga mengatur kepemilikan menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang menyangkut kepentingan masyarakat luas termasuk kepemilikan umum sehingga negara berkewajiban mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan menyerahkannya kepada kepentingan segelintir pemilik modal.
Pengelolaan tersebut harus dilandasi prinsip syariat agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.Islam juga melarang segala bentuk aktivitas yang menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungan, seperti penebangan hutan atau pertambangan yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pencemaran.
Negara juga berwenang menetapkan hima atau kawasan perlindungan, seperti hutan lindung, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan. Seluruh aktivitas produksi dan konsumsi pun harus dibatasi sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serakah, dan melampaui batas.
Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dalam Islam, pengelolaan alam bukan semata-mata aktivitas ekonomi, melainkan amanah yang harus dijalankan berdasarkan syariat demi kemaslahatan seluruh makhluk.
Oleh karena itu, Kepemimpinan Islam akan mengembalikan hutan sebagai milik umum dan mencabut seluruh konsesi zalim. Sekaligus menerapkan sanksi jawazir yang menjerakan para pembakar hutan karena pelaku melakukan fasad fil ardhi, tidak sekadar menyegel. Khilafah tidak akan terlibat dengan perjanjian ekonomi internasional yang akan merusak dan merugikan tatanan ekonomi negara.
Selalu mengembangkan energi alternatif yang mandiri dan tidak merusak, seperti energi gas, minyak, dan surya, tanpa perlu membakar paru-paru umat. Ini adalah bukti bahwa tanpa syariah, negeri ini tidak akan pernah lepas dari cengkraman kapitalisme global.
Maka perjuangan menghentikan karhutlah tidak cukup dengan menjadi relawan pemadam dan donasi. Tetapi dengan mengembalikan perisai umat Islam.
“Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim)
