Oleh: Harry Khairil Hadi (Mahasiswa magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Uniska)
KabarMakassar.com -- Pernahkah kita mendengar seseorang melontarkan ejekan kepada orang lain, kemudian ketika orang yang menjadi sasaran menunjukkan rasa tersinggung, pelaku justru menjawab, "Jangan terlalu serius, itu hanya bercanda"? Kalimat sederhana tersebut mungkin terdengar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di baliknya tersimpan persoalan sosial yang lebih serius, yaitu bagaimana masyarakat mulai kehilangan kepekaan dalam membedakan humor dengan tindakan yang melukai perasaan dan martabat orang lain.
Perundungan atau bullying bukan lagi persoalan yang dapat dipandang sebagai kenakalan biasa, terutama ketika perilaku tersebut terus berulang dan mendapatkan pembenaran dari lingkungan sosial. Ejekan terhadap bentuk fisik, penghinaan terhadap kondisi ekonomi, merendahkan kemampuan seseorang, mempermalukan orang lain di hadapan publik, hingga menyebarkan konten yang menjatuhkan martabat seseorang merupakan bentuk perilaku yang dapat meninggalkan dampak psikologis dan sosial. Ironisnya, sebagian tindakan tersebut justru dibungkus dengan alasan humor, keakraban, atau sekadar hiburan.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa perundungan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga berhubungan dengan budaya komunikasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika penghinaan dianggap sebagai candaan, ketika mempermalukan orang lain dipandang sebagai hiburan, dan ketika korban diminta untuk tidak sensitif, sesungguhnya masyarakat sedang membangun ruang sosial yang semakin permisif terhadap kekerasan simbolik.
Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, setiap pesan yang disampaikan tidak dapat dilepaskan dari konteks, relasi, dan dampak yang ditimbulkannya. Seseorang mungkin menganggap ucapannya sebagai humor, tetapi penerima pesan dapat memaknainya sebagai penghinaan. Artinya, komunikasi tidak cukup dinilai berdasarkan niat pengirim pesan, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut diterima dan konsekuensi yang ditimbulkannya.
Di sinilah letak persoalannya. Pelaku sering kali menggunakan niat bercanda sebagai pembenaran, sementara korban justru dibebani tanggung jawab untuk menerima perlakuan tersebut. Situasi ini menciptakan ketimpangan komunikasi. Pihak yang memiliki kekuasaan sosial, keberanian, atau dukungan kelompok merasa bebas menentukan apa yang dianggap lucu, sedangkan pihak yang menjadi sasaran tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan.
Lebih jauh, perundungan dapat berkembang melalui proses konstruksi sosial. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak pantas dapat berubah menjadi kebiasaan ketika terus dilakukan, ditiru, dan diterima oleh lingkungan. Ejekan terhadap kondisi fisik, misalnya, dapat dianggap sebagai bentuk keakraban apabila dilakukan berulang kali dalam kelompok pertemanan. Namun, kebiasaan tersebut tidak serta-merta menjadikannya benar. Justru ketika masyarakat mulai menganggap penghinaan sebagai sesuatu yang wajar, batas antara humor dan kekerasan verbal semakin kabur.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya budaya diam. Tidak sedikit orang yang menyaksikan tindakan perundungan, tetapi memilih tidak melakukan apa pun. Ada yang takut menjadi sasaran berikutnya, ada yang menganggap persoalan tersebut bukan urusannya, dan ada pula yang justru ikut tertawa agar tetap diterima dalam kelompok sosialnya. Sikap semacam ini secara tidak langsung dapat memperkuat posisi pelaku dan membuat korban semakin merasa sendirian.
Dalam konteks tersebut, perundungan tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga lingkungan sosial yang menyaksikan, membiarkan, bahkan terkadang ikut menyebarkan tindakan tersebut. Tawa, komentar, dukungan, dan sikap diam dapat menjadi bagian dari mekanisme sosial yang mempertahankan perilaku perundungan. Karena itu, menghentikan perundungan tidak cukup hanya dengan menegur pelaku, tetapi juga membutuhkan perubahan sikap kolektif masyarakat.
Perkembangan teknologi komunikasi turut memperluas persoalan ini. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berbagi informasi, membangun hubungan, dan menyampaikan gagasan justru dapat berubah menjadi arena penghakiman sosial. Seseorang dapat menjadi sasaran penghinaan melalui komentar, unggahan, meme, video, maupun penyebaran informasi pribadi. Bahkan, sebuah tindakan yang awalnya terjadi dalam lingkungan terbatas dapat menyebar luas dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perundungan telah mengalami perluasan ruang. Jika sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui interaksi langsung, kini tindakan serupa dapat terjadi di ruang digital tanpa batas waktu dan tempat. Korban bukan hanya menghadapi tekanan dari lingkungan terdekat, tetapi juga berhadapan dengan komentar dan penilaian dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya.
Ironisnya, jumlah tanda suka, komentar, dan penayangan terkadang membuat penghinaan seolah-olah menjadi hiburan yang dapat dikonsumsi bersama. Konten yang mempermalukan seseorang dapat memperoleh perhatian luas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan orang yang menjadi sasaran. Dalam situasi seperti ini, etika komunikasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Kebebasan berekspresi tidak seharusnya dimaknai sebagai kebebasan untuk merendahkan, mempermalukan, atau menyerang martabat orang lain.
Krisis empati menjadi persoalan yang semakin nyata ketika masyarakat lebih tertarik pada sensasi daripada memahami penderitaan orang lain. Kita mudah memberikan komentar, tetapi sering kali tidak memikirkan akibat dari kata-kata yang disampaikan. Kita cepat menertawakan kekurangan orang lain, tetapi belum tentu mampu memahami perasaan mereka. Padahal, komunikasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tetapi juga kesediaan mendengarkan, memahami, dan menghormati perbedaan.
Oleh karena itu, pencegahan perundungan harus dimulai dari perubahan budaya komunikasi dalam keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga ruang digital. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan berkomunikasi yang menghargai perasaan orang lain. Lingkungan pendidikan perlu menghadirkan ruang aman bagi peserta didik untuk menyampaikan pengalaman tanpa takut disalahkan atau dipermalukan. Sementara itu, masyarakat perlu mengembangkan keberanian untuk menegur perilaku yang merendahkan orang lain, bukan justru ikut menertawakannya.
Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan pengelola platform digital juga memiliki tanggung jawab dalam membangun ekosistem komunikasi yang lebih aman. Edukasi mengenai perundungan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau kampanye sesaat. Diperlukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, pendampingan terhadap korban, penanganan yang berpihak pada keselamatan korban, serta upaya pembinaan terhadap pelaku agar perilaku serupa tidak berulang.
Keberhasilan pencegahan perundungan juga tidak cukup diukur dari banyaknya sosialisasi yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah perubahan perilaku komunikasi masyarakat. Apakah seseorang mulai berpikir sebelum melontarkan ejekan? Apakah lingkungan berani membela korban? Apakah masyarakat mampu membedakan humor dengan penghinaan? Dan apakah ruang digital semakin menghargai martabat manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi ukuran dalam membangun budaya komunikasi yang sehat.
Pada akhirnya, persoalan perundungan mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun sekaligus menghancurkan hubungan antarmanusia. Sebuah kalimat mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan, tetapi dampaknya dapat membekas jauh lebih lama dalam kehidupan seseorang. Kita tidak pernah sepenuhnya mengetahui pergulatan psikologis yang dialami orang lain setelah menerima penghinaan, ejekan, atau perlakuan yang merendahkan.
Sudah saatnya masyarakat berhenti menggunakan alasan bercanda untuk membenarkan tindakan yang menyakiti orang lain. Humor seharusnya menghadirkan kegembiraan bersama, bukan menjadikan seseorang sebagai objek penderitaan. Ukuran kedewasaan dalam berkomunikasi bukan terletak pada seberapa bebas seseorang berbicara, melainkan seberapa besar ia mampu menghormati perasaan dan martabat orang lain.
Sebab, masyarakat yang memiliki budaya komunikasi sehat bukanlah masyarakat yang tidak pernah bercanda, berbeda pendapat, atau saling mengkritik. Melainkan masyarakat yang mampu menyampaikan pesan tanpa merendahkan, mengoreksi tanpa mempermalukan, dan berbeda pandangan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.
Jika setiap penghinaan terus kita sebut sebagai candaan, jangan heran apabila suatu hari nanti empati justru menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupan sosial kita.