Oleh: Adinda Ayu Larasati dan Chelsy Stevani Tjandiono (Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)
KabarMakassar.com - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi resmi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Namun, hal ini memunculkan pertanyaan, “Jika pembayaran PKB sudah bisa dilakukan melalui ponsel, mengapa masih banyak masyarakat yang memilih datang langsung ke kantor Samsat?”
SIGNAL merupakan aplikasi resmi yang dikelola oleh Pembina Samsat Nasional, yang terdiri atas Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan digital bagi masyarakat, meliputi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, pembayaran PKB, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Salah satu dokumen yang menjadi bukti pelunasan pajak kendaraan adalah Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP). Pada SIGNAL, dokumen ini tersedia dalam bentuk digital yang disebut E-TBPKP. Keabsahan dokumen ini telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1220/VII/2021, yang menyatakan bahwa E-Pengesahan yang diterbitkan melalui SIGNAL merupakan bukti pengesahan STNK yang sah.
Meskipun pembayaran PKB melalui SIGNAL mengalami peningkatan setiap tahunnya, tingkat penggunaannya masih tergolong rendah. Penelitian yang dilakukan Dewi et al. (2025) di Jakarta Pusat mencatat bahwa persentase pembayaran PKB melalui SIGNAL hanya sekitar 2% pada 2022, meningkat menjadi 4% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 7% pada 2024. Artinya, sebagian besar Wajib Pajak masih memilih melakukan pembayaran secara langsung melalui kantor Samsat.
Lalu, mengapa kantor Samsat tetap ramai sampai sekarang? Ada empat alasan yang memengaruhi pilihan masyarakat.
1. Belum mengetahui dan memahami cara memakai SIGNAL
Masih banyak Wajib Pajak yang belum benar-benar mengenal SIGNAL. Penelitian Litbang Polri menemukan bahwa sejumlah masyarakat di berbagai daerah masih minim memperoleh informasi tentang layanan digital, sehingga lebih mengenal pembayaran dan pengesahan STNK dengan datang langsung ke Samsat (Raslin dkk., 2024).
Bagi yang sudah tahu pun, belum tentu paham dalam memakai SIGNAL. Seperti, pendaftaran akun, verifikasi identitas, hingga penyelesaian transaksi dapat menjadi kendala bagi pengguna yang belum terbiasa dengan layanan digital, sehingga transaksi dapat gagal karena kesalahan mengikuti prosedur.
2. Belum sepenuhnya percaya
Penipuan berkedok lembaga resmi kini marak di dunia digital. Pada awal 2026, beredar unggahan yang mengklaim pemerintah menggelar pemutihan pajak kendaraan gratis secara online. Korlantas Polri menegaskan bahwa kabar itu hoaks. Warganet diarahkan membuka tautan di profil akun pengunggah, padahal tautan tersebut dipakai untuk mengambil alih akun WhatsApp atau Telegram korban. Dengan kejadian seperti ini, wajar jika sebagian masyarakat waswas terhadap layanan digital, termasuk layanan pajak yang sebenarnya resmi.
3. Kebiasaan lama dan kelompok yang tertinggal secara digital
Bagi sebagian Wajib Pajak, terutama orang tua, layanan langsung terasa lebih mudah karena mereka bisa bertanya dan dibantu petugas bila ada kendala. Sementara itu, sosialisasi SIGNAL banyak bertumpu pada media sosial, padahal tidak semua pemilik kendaraan akrab dengan dunia maya, terutama lansia. Menurut BPS (2025), secara nasional lansia pengguna internet baru 34,13% pada 2025. Itu pun belum menjamin mereka lancar memakai media sosial atau SIGNAL, apalagi yakin bertransaksi pajak lewat aplikasi.
4. Sebagian layanan masih harus diurus di Samsat
Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol M. Taslim Chairuddin, menjelaskan bahwa SIGNAL hanya dapat dipakai untuk pengesahan STNK tahunan. Pengesahan STNK lima tahunan belum bisa dilakukan secara online karena belum ada teknologi yang memenuhi syarat cek fisik kendaraan. Artinya, antrean di Samsat untuk mengurus pajak lima tahunan memang tidak bisa dihilangkan oleh aplikasi.
Dari keempat alasan tersebut, terlihat bahwa masih ramainya masyarakat yang memilih layanan langsung di Samsat berkaitan dengan apakah masyarakat mengetahui, memahami, dan memercayai aplikasi SIGNAL. Artinya, ketersediaan aplikasi saja belum cukup untuk menyebut digitalisasi berhasil.
Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi perlu ditinjau ulang, Selama ini keberhasilan layanan pajak digital sering diukur dari jumlah unduhan aplikasi yang terus bertambah. Padahal, mengunduh belum tentu memakai. Ukuran yang lebih akurat adalah seberapa banyak Wajib Pajak yang paham dan mau menyelesaikan kewajibannya sendiri lewat aplikasi SIGNAL.
Oleh karena itu, konsep literasi pajak menjadi penting. Literasi pajak adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memahami, memperoleh, dan menggunakan informasi perpajakan. Pentingnya literasi pajak terlihat dalam penelitian Cahyanti dan Mulyani (2024). Mereka menguji apakah e-filing, layanan pajak digital yang sama-sama berbasis aplikasi seperti SIGNAL, dapat memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya, e-filing tidak mengubah hubungan tersebut.
Para peneliti menduga hal ini terjadi karena e-filing belum cukup dikenal dan diterima secara luas, sehingga belum memberi dorongan tambahan bagi Wajib Pajak untuk patuh, meskipun mereka sudah paham kewajiban pajaknya. Penyebab lain yang mereka duga adalah penerapan e-filing yang belum merata, serta pelatihan dan sosialisasi yang belum memadai. Artinya, aplikasi yang canggih tidak otomatis menaikkan kepatuhan kalau pemahaman dan penerimaan Wajib Pajak belum dibangun.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Bagi pemerintah daerah, langkah pertama adalah melengkapi sosialisasi digital dengan sosialisasi langsung. Akun Instagram resmi SIGNAL, @samsatdigital, sering mengajak masyarakat membayar pajak tanpa antre di Samsat lewat unggahan-unggahannya. Cara ini berguna untuk mempromosikan aplikasi, tetapi agar lebih tepat sasaran, perlu dilengkapi sosialisasi langsung di kantor Samsat. Samsat dapat menyediakan jalur antrean khusus SIGNAL yang terpisah dari loket pembayaran, lengkap dengan petugas yang mendampingi Wajib Pajak memasang dan memakai aplikasi untuk membayar PKB melalui SIGNAL.
Selain itu, komunikasi soal keamanan juga perlu dibuat konsisten, mengingat hoaks yang beredar membuat sebagian masyarakat waswas terhadap layanan digital. Pesan yang sama dapat dipasang di loket, layar antrean, dan kanal resmi Bapenda, yakni imbauan untuk mengunduh aplikasi SIGNAL hanya dari toko aplikasi resmi, bukan dari tautan yang dikirim lewat SMS atau WhatsApp. Pengelola aplikasi SIGNAL juga dapat menambahkan fitur pengesahan STNK lima tahunan, agar layanan pembayaran PKB bisa beralih ke digital secara bertahap.
Bagi Wajib Pajak, langkah pertama adalah berani mencoba SIGNAL. Agar aman, unduh SIGNAL hanya dari toko aplikasi resmi dan jangan mengeklik tautan yang mengaku sebagai layanan Samsat. Satu kali berhasil membayar sendiri cukup untuk membangun kepercayaan diri pada pembayaran berikutnya.
Dengan demikian, selama masyarakat belum tahu, belum paham, dan belum yakin terhadap SIGNAL, aplikasi akan sulit menggantikan kebiasaan datang ke loket. Karena itu, sosialisasi langsung di Kantor Samsat dan keberanian Wajib Pajak untuk mencoba menjadi kunci agar digitalisasi PKB benar-benar berjalan. Jika kedua hal tersebut terwujud, antrean di Kantor Samsat tidak lagi diisi oleh orang yang sebenarnya bisa membayar dari ponselnya, tetapi hanya oleh mereka yang memang membutuhkan layanan tatap muka.