Opini: Presedential-treshold Dan Kebodohan Politik

Canny Watae. [Int.]

Kabar Makassar — Terlalu bodoh jika menyimpulkan dengan disahkannya Presidential-threshold itu maka Jokowi bakal tak punya lawan di 2019. Kalau kesimpulannya ke situ, berarti aturan itu benar-benar untuk kepentingan tendensius jangka pendek kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

Parpol-parpol pendukung aturan itu, jika nantinya ternyata mengajukan Capres yang sama, akan mendapat “hukuman” berupa berkurangnya perolehan suara pada Pemilu 2019. Karena Pemilu itu bersifat serentak Legislatif-Presiden, maka otomatis Capres yang diajukan bakal KALAH. Mengapa? Karena rakyat yang akan menjadi LAWAN langsung Jokowi. Berhadapan dengan kotak kosong pun, Jokowi bakal tidak menang.

Baca juga :   HASRAT YANG TAK TERTAKAR

Rakyat sudah “aware” dengan politik-tendensi dan cenderung tidak memberi suara pada kekuatan-kekuatan politik yang tendensius.

Tengok parpol-parpol berbasis religius. Yang berbasis Islam tidak menjadi besar. Yang berbasis Kristen hanya bertahan 1-2 musim Pemilu. Tendensi keagamaan tak laku. PDIP yang Mega-centered trend suaranya menurun dari pemilu ke pemilu.

Tendensi kepersoalan juga tidak laku. Demokrat yang juga kena centered-syndrom dengan SBY centrum jeblok habis, turun 3 kali gulung walau pun SBY sempat memegang tampuk kekuasaan 10 tahun. Political-test yang gagal yang dilakukan SBY dengan mengajukan anggota keluarganya sebagai Cagub DKI menjadi pelengkap tanda “awareness” rakyat pada politik-tendensi.

Baca juga :   Opini: Abad 16, Jejak Kristen di Tanah Bugis (3)

Golkar yang mempertahankan tendensi “selalu bersama kekuasaan” terbukti tak jua mendapat lebih banyak suara lagi dari rakyat.

Rakyat akan mencari Capres yang benar-benar menawarkan pengabdian untuk kepentingan bangsa, secara menyeluruh. Bukan Capres yang lahir dari politik-tendensi. Apalagi, boneka.

Penulis: Canny Watae
Foto: Int.