News

Opini canny watae, Registrasi dagelan?

Opini canny watae, Registrasi dagelan?

Kabar Makassar---Beredar kabar pemerintah menetapkan para pemilik kartu telepon seluler prabayar harus melakukan registrasi dengan mencantumkan data Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga.

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Saya membayangkan, ratusan juta orang dalam waktu hanya 4 bulan akan berjejal di kantor-kantor kependudukan dan catatan sipil untuk sekedar menunjukkan Subscriber Identity Module - card (SIM Card) miliknya untuk dicocokkan dengan fisik KTP dan Kartu Keluarga masing-masing.

Anda tertawa dan menganggap saya salah bayang? Haa ha haaa...

Begini.

Kewajiban registrasi itu sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun. Kalau tidak salah, karena penyalahgunaan nomor telepon seluler untuk aksi terorisme. Jika kita membeli nomor prabayar, sistem secara otomatis akan membawa kita ke mekanisme pencatatan informasi data pelanggan. Itu sudah bertahun-tahun berjalan. Mungkin, demi kepraktisan di sisi pelanggan (utamanya bagi yang gaptek -catat, gaptek bukan dosa, orang sekarang tak segan mengaku gaptek yang penting persoalan dengan gadget-nya bisa dibantu beresin hehehe-)..... demi kepraktisan di sisi pelanggan, penjual SIM Card menyediakan SIM Card yang siap-pakai. Ready use tanpa perlu pembeli yang melakukan registrasi.

Lalu, apa kurangnya? Nah, ini dia persoalannya: tidak pernah ada verifikasi atas data identitas yang dimasukkan (!). Pengguna hanya diminta meyakinkan penyelenggara layanan seluler (operator) bahwa data yang dimasukkan adalah benar (belaka)(!). Istilahnya, Operator "menggugurkan" kewajiban verifikasinya dengan cara melempar bola kembali ke pengguna. He he he... Dan, wasitnya (baca: regulator. Baca ulang: Pemerintah) nyaris tidak pernah meniup sempritan. Bahkan mungkin tidak pernah. Kita tidak pernah membaca/melihat/mendengar ada semacam pengecekan Pemerintah atas kesesuaian data pengguna layanan seluler(!). Untuk sekedar "random check" aja apa pernah? Tidak mengherankan apabila ditemukan banyak identitas palsu pengguna. Ada yang namanya AAAA, ABCD, XYZ,... You name it! Belum kalo ditelisik nomor KTP-nya... Bisa jadi, ada yang daftar dengan nomor 1234567890. Hehehe...

Sekarang, dikaitkan dengan "data kependudukan" hasil perekaman e-KTP, diwajibkanlah pengguna layanan seluler meregistrasi diri (baik dalam status reg ulang maupun reg baru, bagi yang baru beli SIM Card).

Nah... Di sinilah bayangan di atas muncul.

Dengan cara apa lagi si anu yang pegang nomor seluler 08-sekian sekian adalah benar si anu yang NIK-nya sekian sekian, selain harus datang ke kantor kependudukan dan catatan sipil?

Di sana, ia harus menunjukkan SIM Card, dicek nomor serinya (nomor seri beda dengan nomor pelanggan), dihubungi apa benar SIM Card dengan nomor seri itu memiliki "nomor pelanggan" atau biasanya kita sebut "nomor hape"-nya. Ia harus pula menunjukkan e-KTP dan KK, untuk diperiksa dan di"sejiwa"kan dengan nomor prabayar-nya. Eh, untuk yakin bahwa seorang pemegang e-KTP adalah benar orang aslinya, harus dicek sidik jari dan retina mata-nya, kan? (Ingat lho, ya, itu e-KTP sebenarnya masih jauh dari fungsi "elektronik", kan? Karena "chip" yang semestinya ada di situ belakangan sudah tidak lagi, kan? KTP itu boleh dikata sama aja dengan KTP konvensional. Hanya menerakan nomor kependudukan anda. Tidak menyimpan data secara elektronik. Tidak pula dalam penggunaannya pake sistem gesek elektronik: anda datang ke kelurahan, gesek, tinggal tunggu layanan. Kan tidak begitu? Datang, malah dimintain fotokopinya, dan dilihat nomornya dengan mata telanjang. Hahaha...).

Kan gitu, toh? Kalo nggak begitu, ya apa bedanya dengan model registrasi sebelumnya? Tanpa dilakukan pemeriksaan secara fisik, orang bisa saja tetap mengisi form identitas pelanggan secara ngawur.

Yang "bahaya" adalah: kalau ada orang dengan niat tertentu sengaja mencantumkan nama anda dan nomor induk kependudukan anda sebagai data dirinya pada registrasi itu (!). Itu bisa terjadi apabila proses verifikasi tidak seperti yang saya bayangkan di atas.

Jadi, dagelan, bukan?

Redaksi

Related Articles

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close
%d bloggers like this: