News

Opini: Babakan baru dalam UU Pemilu

Opini: Babakan baru dalam UU Pemilu

Kabar Makassar -- Ya sejak RUU Penyelenggaraan Pemilu itu disahkan menjadi UU, babakan Pilpres 2019 resmi dimulai. Bagaimana tidak, wong UU-nya mengatur pencalonan menggunakan hasil Pemilu 2014? Lha, hasilnya 2014 itu kan sudah ada?

Inilah babakan itu:

1. Yang melihat UU tersebut tidak sejalan dengan Konstitusi mengajukan gugatan. Demikian pula yang merasa hak politiknya tercederai. Yang melihat kekonyolan penggunaan hasil Pemilu 2014 sebagai syarat pencalonan 2019, juga bisa menggugat.

2. Sambil menunggu hasil gugatan, pihak yang berniat maju pada Pilpres 2019 berkonsolidasi mengumpulkan dukungan parpol. Pihak petahana juga sama: mengumpulkan dukungan. Di babak ini politik transaksional akan sulit dihindarkan. Warga negara hanya akan menjadi penonton sepenuhnya.

3. A. Apabila gugatan terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu diterima sebagian atau sepenuhnya dengan dampak tidak berlakunya presidential threshold 20/25 persen itu, atau bahwa Pilpres harus menggunakan hasil Pilleg 2019, maka babakan ini menjadi babakan pertarungan sesungguhnya (the real battle). Parpol-parpol akan bergerak mencari dukungan ke bawah. Warga negara tidak hanya menjadi penonton, tetapi bisa tampil sebagai pemain aktif.

3. B. Apabila gugatan ditolak sebagian atau seluruhnya dengan dampak efektifnya UU Penyelenggaraan Pemilu, maka:

3. B.1. Konsolidasi antar parpol berlanjut. Harap diingat, tidak ada satu pun Parpol yang dapat mengajukan Capres sendiri mengingat tidak ada yang mencapai 20% kursi parlemen atau 25% suara sah dalam Pemilu Legislatif 2014. Petahana yang oleh kekuatan di belakangnya cenderung ingin situasi calon-tunggal akan berupaya "memborong" dukungan sedemikian hingga calon penantang kekurangan syarat dukungan. Calon atau calon-calon penantang juga akan berupaya merebut dukungan dari parpol-parpol yang selama ini diketahui sebagai pendukung petahana. Caranya? Hanya para politisi yang tahu.

3. B.2. Masyarakat sendiri bergerak (aksi jalanan) karena tidak mau Hak Politik "basi" 2014 dipergunakan lagi pada event 2019.

Jadi, sekarang, mari kita nikmati pesta demokrasinya.

NB: tulisan ini tidak memasukkan faktor "sikap militer".

Penulis: Canny Watae
Foto: Int.

Redaksi

Related Articles

Leave a Reply

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close