Notaris Diminta Transparan Soal Tanah dan Bangunan

KabarMakassar.com — Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menilai penerimaan pendapatan asli daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum maksimal. Pasalnya, masih banyak pihak yang belum transparan menyampaikan besaran nilai transaksi tanah dan bangunannya.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Sosialisasi Kepatutan Pajak Daerah untuk BPHTB yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di Hotel Asyira, Rabu 13 Desember 2017.

Baca juga :   Aksi Kamisan, Jurnalis Rilis Kasus Kekerasan Profesi

“Transaksi BPHTB ini rawan dimanipulasi nilainya oleh wajib pajak. Makanya Bapenda berinisiasi menggelar sosialisasi kepatutan pajak agar persoalan BPHTB ini clear,” ungkap Danny Pomanto.

Menurutnya, bentuk manipulasinya dilihat dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasar sangat jauh berbeda. Beberapa kejadian seperti itu, kata Danny telah diproses secara hukum.

Baca juga :   Sulsel Diprediksi Aman Dari Badai Siklon Tropis Dahlia

“Makanya kita mau nilai yang tidak memberatkan siapapun, dan pastinya tetap harus transparan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita agar tidak saling mencurigai,” kata Danny Pomanto.

Sementara itu, Kabid I Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas Mulla mengatakan penerimaan pendapatan dari BPHTB mencapai 75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 288 milyar. (*/sng/adv)