KabarMakassar.com -- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengusulkan agar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) digelar rutin. Usulan itu ia sampaikan dalam silaturahmi yang diadakan Kapolda Sulsel bersama unsur Forkopimda di Markas Polda Sulsel, Makassar, Kamis (22/10), untuk mengantisipasi persoalan energi, pangan, dan keamanan.
Silaturahmi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga terkait, dan pimpinan perguruan tinggi. Fatmawati mengapresiasi inisiatif Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas masalah aktual di daerah.
Menurut dia, koordinasi lintas instansi perlu berkelanjutan agar penanganan tidak berhenti pada dampak, tetapi juga menyasar akar persoalan.
Ia mengusulkan rapat Forkopimda dijadwalkan setiap pekan atau sebulan sekali. Lokasinya bisa bergiliran di instansi terkait atau dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, sesuai kesepakatan bersama.
"Alhamdulillah hari ini Pak Kapolda telah menginisiasi itu, dan tentunya saya berharap di forum yang terhormat ini kita bisa mengagendakan dan mengambil satu kesimpulan bahwa baiknya dilaksanakan setiap minggu atau satu kali sebulan," ujar Fatmawati.
Salah satu isu yang ia soroti adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama solar bersubsidi. Antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah daerah, kata Fatmawati, perlu diantisipasi dengan menelusuri penyebabnya dan memperbaiki koordinasi, bukan hanya ditangani setelah antrean muncul. Ia meminta kebutuhan BBM dipersiapkan menjelang Natal dan Tahun Baru, lalu Ramadan dan Idulfitri, saat mobilitas masyarakat meningkat.
Fatmawati juga meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat agar tidak disalahgunakan untuk pertambangan atau industri skala besar. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait diminta memperkuat koordinasi supaya subsidi tepat sasaran. Untuk menghemat energi, ia mengusulkan car free day rutin bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Ia turut menyinggung pemadaman listrik bergilir yang dikaitkan dengan kondisi pasokan energi dan pemeliharaan fasilitas kelistrikan. Menurut dia, jadwal pemadaman harus diinformasikan dengan jelas agar warga dan pelaku usaha bisa menyesuaikan aktivitas. Di tengah dampak El Nino yang berkepanjangan, ia juga mengajak jajaran pemerintahan memberi contoh hemat energi dan air.
Di sektor pangan, Fatmawati mengingatkan bahwa stok yang memadai saat ini tetap perlu diikuti langkah antisipasi untuk periode berikutnya. Potensi gagal panen dan pergeseran masa panen di sejumlah daerah, menurut dia, dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Karena itu, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan unsur Forkopimda perlu memantau produksi dan menjaga pasokan kebutuhan pokok.
Pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), ia menyoroti tawuran remaja yang masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kota Makassar. Ia mengusulkan poskamling diaktifkan kembali dan peran aparat serta masyarakat diperkuat hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT. Tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, kata dia, perlu dilibatkan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini.
"Sehingga praktik baik ini tentunya mungkin bisa dikembalikan lagi, diaktivasi kembali bagi poskamling ataupun kamtibmas tingkat lurah dan RT/RW," katanya.
Fatmawati juga menyebut balap liar berlangsung hampir setiap malam di sejumlah ruas jalan. Selain membahayakan pengguna jalan, aktivitas itu berpotensi memicu gesekan dengan anak muda lain yang memakai ruang publik untuk berolahraga. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar menyediakan ruang aktivitas yang aman bagi generasi muda, termasuk mengoptimalkan Lapangan Karebosi untuk olahraga dan kreativitas.
Dalam pertemuan yang sama, Kapolda Irjen Pol. M. Awal Chairuddin menyoroti kemacetan akibat unjuk rasa, kenakalan remaja, dan antrean BBM di beberapa daerah. Ia mengajak masyarakat memakai Contact Center Polri 110 untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan gangguan keamanan. Layanan itu diuji langsung melalui panggilan telepon oleh peserta.
Soal unjuk rasa, Kapolda mengusulkan pembahasan lokasi khusus penyampaian aspirasi agar kegiatan berjalan tertib tanpa terlalu mengganggu aktivitas warga. Ia mencontohkan Lapangan Karebosi sebagai lokasi yang dapat dikaji pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Kapolda juga memaparkan lima wilayah hukum dengan angka kejahatan tertinggi di Sulsel yaitu Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Polres Gowa, Polres Maros, dan Polres Bone.
Usulan rapat rutin Forkopimda menjadi salah satu agenda yang mengemuka dalam pertemuan itu. Pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan kesepakatan para pihak.
Penulis: Syamsi Nur Fadhila
