KabarMakassar.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo alias RL, menilai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU Perampasan Aset) yang telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sekaligus harapan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Seluruh Fraksi DPR RI secara aklamasi menyetujui RUU tersebut dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum bagi aparat penegak hukum (APH) untuk menindak kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara ilegal.
"Alhamdulillah, hari ini dalam pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset yang sudah lama menjadi ekspektasi masyarakat akhirnya disahkan," ujar Rudianto dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Ia berharap proses pengundangan regulasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga UU Perampasan Aset dapat berlaku dan menjadi pedoman baru bagi aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana.
Menurutnya, cakupan pengaturan perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Di antaranya tindak pidana perdagangan orang, narkotika, perjudian daring, penipuan daring, penggelapan, hingga praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah.
Rudianto menjelaskan, melalui regulasi tersebut, aset yang berkaitan dengan tindak pidana diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban atau diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Ini menjadi harapan baru agar undang-undang ini betul-betul bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Mereka tidak boleh bermain-main, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," tegasnya.
Legislator NasDem itu juga menekankan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan UU Perampasan Aset.
Menurutnya, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya, tetapi juga oleh kesungguhan dan profesionalitas aparat dalam menegakkan ketentuan hukum.
Ia berharap kehadiran UU Perampasan Aset mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang hingga kini masih menjadi salah satu persoalan serius bangsa Indonesia.
"Harapannya, undang-undang ini benar-benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum kita dan menjadi jawaban terhadap persoalan korupsi yang sampai hari ini masih menjadi problem bangsa," pungkasnya.
Penulis: Nursinta