Langsung ke konten
News

UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Jadi Rp4,23 Juta

UMP Sulsel 2027 ditetapkan sebesar Rp4.233.913,25 atau naik 7,98 persen dari tahun sebelumnya. Simak rincian UMP dan UMSP Sulsel 2027.

Nofisari Diperbarui
Pj Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengumumkan besaran UMP 2027 Sulsel (Dok: Syamsi KabarMakassar)
Pj Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengumumkan besaran UMP 2027 Sulsel (Dok: Syamsi KabarMakassar)

KabarMakassar.com -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Besaran tersebut naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026 dan mulai berlaku 1 Januari 2027.

Penetapan UMP Sulsel 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/Tahun 2026 yang ditandatangani Plt Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, pada 20 November 2026 di Makassar. Keputusan itu juga mengatur upah minimum sektoral untuk tiga kelompok usaha.

Pj Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengumumkan besaran upah tersebut di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11). Penetapan upah mengacu pada hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel pada 19 November 2026.

"Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan," kata Andi Winarno.

UMP 2027 ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 sebesar Rp3.915.118. Selisihnya mencapai Rp318.795,25 atau sekitar 8,15 persen di atas estimasi KHL.

Menurut Andi Winarno, kebijakan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pekerja, tetapi juga keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, dan iklim investasi.

"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," katanya.

Selain upah minimum provinsi, Pemprov Sulsel menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor usaha. Besarannya disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan, kebutuhan keahlian, serta risiko di masing-masing sektor.

Upah sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan ditetapkan Rp4.293.995,04 per bulan. Sektor industri pengolahan dan retail sebesar Rp4.235.702,42, sedangkan sektor aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.

Andi Winarno berharap penetapan upah sektoral tersebut dapat menyesuaikan karakteristik pekerjaan dan menciptakan standar pengupahan yang proporsional.

"UMSP ini diharapkan menjadi instrumen yang memperhatikan karakteristik sektor dan pekerjaan, sekaligus mendorong terciptanya standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional," kata Winarno.

Ketentuan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tetapi dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Pemprov Sulsel melarang pengusaha membayar upah di bawah ketentuan minimum maupun mengurangi gaji pekerja yang sebelumnya telah menerima upah lebih tinggi. Pengawasan kepatuhan perusahaan akan dilakukan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulsel.

Andi Winarno meminta pengusaha memanfaatkan penetapan upah minimum untuk memperbaiki produktivitas, kompetensi tenaga kerja, dan kondisi kerja. Dia juga mengingatkan pekerja dan serikat pekerja untuk menyampaikan tuntutan melalui dialog serta komunikasi yang konstruktif.

"Kepada para pengusaha, saya mengajak agar penetapan UMP dan UMSP ini dipahami sebagai momentum untuk memperkuat dialog sosial, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperbaiki kompetensi tenaga kerja, serta membangun lingkungan kerja yang aman, layak, dan berkeadilan," pungkasnya.

 

Penulis: Syamsi Nur Fadhila

Pilihan Lain

Berita Terkait

Lihat Semua