KabarMakassar.com — Sejumlah Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) keluhkan pembayaran uang transport pelantikan dan Bimtek yang belum dibayarkan oleh KPU Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Salah satu anggota KPPS mengatakan bahwa tidak ada informasi apapun mengenai uang transport tersebut.
“Dari awal datang sampai pulang, sama sekali tidak disampaikan masalah uang transport,” kata sumber terpercaya, belum lama ini.
Ia mengaku baru mengetahui petugas KPPS mendapatkan uang transport dari temannya yang juga anggota KPPS. Meski demikian tidak ada informasi juga mengenai nominal uang transport yang akan diberikan.
“Saya disampaikan sama teman KPPS lain bakal dapat, tapi nominalnya belum tahu,” jelasnya.
Disisi lain, Anzar Hasanuddin selaku Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto tak menampik soal polemik tersebut.
Menurutnya, polemik ini disebabkan oleh KPU-RI yang masih melakukan revisi anggaran sehingga masih terlock (terkunci).
“Kalau sudah ter unlock pada saat itu juga pasti dibayarkan,” pintanya, Senin (29/1).
Bahkan dari pengakuannya, hal tersebut sudah disampaikan kepada para anggota KPPS.
“Disampaikan. Pelantikan dan Bimtek ada uang transport” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya berjanji bakal segera membayarkan hak mereka (anggota KPPS) apabila anggarannya sudah cair.
“Belum dibayarkan. Kalau anggaran sudah ready akan langsung dibayarkan,” tandasnya.
Ditanya terkait jumlah anggota KPPS yang dilantik sekaligus nominal uang transport, Anzar Hasanuddin enggan menjawab hal tersebut.
