KabarMakassar.com — Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertanyakan dasar perhitungan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang dipatok mencapai Rp6,826 triliun.
Target tersebut meningkat sekitar Rp2,088 triliun atau 44,08 persen dibandingkan realisasi PAD Sulsel pada 2025 yang hanya mencapai Rp4,738 triliun.
Kritik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Mahmud, dalam penyampaian pemandangan umum terhadap RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2027, di gedung sementara DPRD Sulsel Kantor Bina Marga jalan AP Pettarani, Kamis (05/11).
NasDem meminta pemerintah provinsi menjelaskan sumber penerimaan, asumsi perhitungan, serta strategi konkret untuk merealisasikan kenaikan target PAD tersebut.
“Bagaimana strategi mencapai PAD Rp6,826 triliun pada 2027 ketika realisasi PAD 2025 hanya Rp4,738 triliun?” tanya Mahmud saat membaca pandangan Fraksi.
NasDem menilai target pendapatan daerah harus disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan terukur, bukan sekadar memasang angka optimistis.
"Karena sebelum realisasi PAD 2025 tercatat sebesar 84,80 persen atau masih menyisakan kekurangan sekitar Rp849,15 miliar dari target yang ditetapkan," tukasnya.
Fraksi NasDem juga mengingatkan bahwa realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada 2025 hanya mencapai 90 persen, dengan selisih sekitar Rp1,042 triliun dari target.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar proyeksi pendapatan dalam RAPBD 2027 lebih realistis dan tidak berisiko mengganggu kemampuan keuangan daerah.
“Target berikutnya harus dibangun di atas dasar perhitungan yang rasional dan terukur,” demikian penekanan Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya.
Selain mempertanyakan target PAD, NasDem meminta peningkatan kapasitas fiskal daerah harus berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Tambahan pendapatan harus mampu memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan, bukan hanya memperbesar belanja birokrasi," jelasnya.
NasDem menegaskan APBD yang baik bukan semata-mata dilihat dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Kami dari Fraksi NasDem meminta pemerintah memberikan penjelasan dan tindak lanjut atas catatan tersebut sebelum pembahasan RAPBD 2027 berlanjut ke tahapan berikutnya," tuturnya.
Penulis: Nursinta
