KabarMakassar.com — Krisis air bersih di Kota Makassar khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) II di Utara kota yang tak kunjung tuntas terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Diketahui, Dapil II Makassar (Makassar B) terdiri dari wilayah yang mencakup 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Bontoala, Wajo, dan Kepulauan Sangkarrang.
Anggota DPRD Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan yang disebutnya telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi nyata.
Desakan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar terkait laporan hasil reses masa persidangan 2025/2026, yang digelar dilantai II Balaikota Kota Makassar Ruang Sipakatau, Senin (20/04).
Ray menegaskan, krisis air bersih di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 bukan lagi persoalan biasa, melainkan menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat.
“Persoalan air ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi dan belum selesai. Ini kebutuhan dasar hidup, harus jadi fokus utama,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, kondisi di wilayah utara Makassar semakin memprihatinkan. Bahkan, sebagai warga yang tinggal di kawasan tersebut, ia mengaku merasakan langsung dampak terbatasnya akses air bersih terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.
“Tidak ada aktivitas yang bisa berjalan kalau air tidak tersedia. Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Ray juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja PDAM Kota Makassar yang dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret. Minimnya inovasi disebut menjadi penyebab masalah terus berulang tanpa perbaikan signifikan.
“Percuma kita bicara kemajuan kalau kebutuhan dasar seperti air belum diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, pihak legislatif selama ini memiliki keterbatasan dalam mengawasi aspek teknis, karena fungsi pengawasan lebih banyak berada pada sisi keuangan. Hal itu membuat persoalan infrastruktur air belum tertangani secara optimal.
Untuk itu, ia mendorong kolaborasi lintas komisi, termasuk melibatkan Komisi C agar pengawasan terhadap sektor infrastruktur bisa lebih spesifik. Selain itu, koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappeda dinilai perlu diperkuat.
“Kami ingin persoalan ini dibahas lebih dalam lewat pansus agar ada solusi yang jelas dan terukur,” jelasnya.
Ray memastikan, inisiatif pembentukan pansus telah mulai dibangun bersama sejumlah legislator dari Dapil II. Ia berharap langkah tersebut bisa mempercepat penyelesaian krisis air bersih yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
“Ini persoalan krusial. Tidak ada gunanya bicara pembangunan kalau air saja masih sulit didapatkan,” tukasnya.
